Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan biaya untuk pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta bakal menghabiskan dana Rp 400-500 triliun.
Terkait sumber dana untuk realiasi pemindahan ibu kota, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika menyatakan Presiden Jokowi punya pesan khusus.
"Bapak presiden mengatakan akan sangat tidak tergantung dari APBN jadi tidak bakal menganggu alokasi anggaran untuk apapun. Itu permintaan dan harapan dari presiden," tegas Ahmad Erani, dalam sebuah diskusi bertema : Pindah Ibu Kota Nih? , Sabtu (4/5/2019) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Sehingga menurut Ahmad Erani, masyarakat tidak perlu khawatir anggaran untuk pembangunan jembatan ataupun sekolah yang rusak bakal terganggu.
Dia menyatakan urusan pembiayaan perpindahan ibu kota akan lebih banyak bersumber dari BUMN dan swasta.
Baca: Rekapitulasi Suara di Pyongyang, Jokowi-Maruf Unggul
Bahkan jika presiden memerintahkan jika memungkinkan sama sekali tidak menggunakan APBN, arahan itu akan dikerjakan.
"Pemerintah sendiri nanti akan sangat minimal menggunakan dana dari APBN, terbatas sekali. Bahkan kalau mungkin bisa nol persen dari APBN, itu dimungkinkan juga pak presiden memberikan arakan dan akan dilakukan juga," ungkapnya.