Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio menilai wajar Presiden Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, jelang di akhir pemerintahan pertamanya.
"Pasti Jokowi ingin pemerintahan periode pertamanya ini selesai dengan baik, tanpa catat. Terutama dari sisi hukum dan korupsi," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Kamis (9/5/2019).
Karena itu dia menduga, Presiden Jokowi akan reshuffle tiga atau empat Menteri yang selama ini sudah disebut-sebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kesaksian dalam pengadilan tindak pidana korupsi.
Baca: Kivlan Zen Sebut SBY Licik, Ferdinand Hutahaean: Kita Jangan Menambah Lawan
"Kemungkinan besar ada tiga atau empat nama lah yang akan direshuflle," sebut Hendri Satrio.
Siapa yang akan menggantikan mereka?
Menurut dia, Jokowi lebih percaya diri dalam menentukan karena sudah berpengalaman.
Dia melihat, reshuffle kali ini juga akan menjadi persiapan bagi Jokowi untuk mempersiapkan peride keduanya.
"Tapi tujuan utama reshuffle ini adalah untuk memperbaiki citra dan kinerja kabinet kerja Jokowi. Apalagi ini jelang berakhirnya masa jabatan pertama Jokowi di 19 Oktober nanti," ucapnya.
Reshuffle Setelah Lebaran
Presiden Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pasca Hari Raya Idul Fitri nanti.
Baca: Presiden Jokowi Minta Jalur Pantura Dimanfaatkan saat Mudik Lebaran
Kepastian ini diungkapkan oleh Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi di komplek Istana Bogor,Rabu (8/5/2019).
Isu reshuffle kabinet para menteri pembantu Presiden Jokowi kian menguat pasca Pilpres 2019 lantaran beberapa menteri berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Termasuk, beberapa menteri yang lolos dan tidak lolos di Pileg 2019 sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Johan Budi menegaskan jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.
"Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan dengan nyaleg tapi lebih kepada kinerja. Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir. Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," Johan Budi menjelaskan.
Baca: Elite Golkar: Jokowi Berwenang Rombak Kabinet di Akhir Periode
Johan Budi juga tidak menyebut siapa saja nama-nama menteri yang direhuffle. Dia menegaskan hal tersebut adalah hak prerogratif Jokowi, selaku presiden.
"Saya tidak tahu soal nama, saya tidak tahu apakah memang ada reshuffle. Tapi definisi setelah Lebaran itu panjang. Oktober juga setelah Lebaran," paparnya.
Terkait hal ini, empat menteri kabinet Jokowi-JK yang maju sebagai calon anggota legislatif diprediksi gagal melaju ke Senayan berdasarkan penghitungan suara sementara.
Dari keempat menteri tersebut, tiga diantaranya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo. Satu menteri lainnya adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Johan Budi menegaskan kembali, Presiden Jokowi juga sudah memanggil para menteri yang terseret proses hukum di KPK.
"Saya kira tidak hanya ketika seorang menteri diperiksa KPK sebagai saksi, tapi ketika pak presiden dapat informasi dari siapa pun, pasti akan dikroscek pada menteri yang bersangkutan," ucap Johan Budi.