Ketua DPR Nilai Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu Terlalu Dini ‎

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai bahwa pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu terlalu dini. Ia beralasan saat ini tidak jelas apa yang mau dipansuskan.

"Jadi kalau bicara soal pansus itu masih terlalu dini karena kalau soal (pansus pemilu) apa yang mau dipansuskan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (9/5/2019).

Politikus Golkar tersebut menilai pembentukan Pansus, masih berupa wacana atau usulan. Pembentukan Pansus masih perlu pengkajian mendalam.

"Kan baru dalam tahapan pengkajian," katanya.

Baca: Fadli Zon Usul Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu, Komisioner KPU: Enggak Perlu, Pemilu Sudah Baik

Bamsoet mengatakan prematurnya usulan pembentukan Pansus, karena penyelenggaraan Pemilu masih berjalan. Belum diketahui hal apa yang akan dibawa ke Pansus.

"Jadi menurut saya(Pansus) terlalu dini," pungkansya.

Baca: Fadli Zon Setuju Dibentuk Pansus Pemilu 2019

Terkait Pemilu sendiri, pada pembukaan Sidang Paripurna Rabu kemarin Bamsoet memberikan sejumlah catatan. Salah satunya yakni dengan mewacanakan pemisahan Pileg dan Pilpres, serta penerapan sistem e voting, selain itu terkahir, yakni seleksi petugas KPPS.

Sebelumnya, penggunaan hak angket dan pembentukan Pansus Pemilu 2019 diusulkan Fraksi PKS saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa menilai, pembentukan pansus sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh.

Ia mengatakan, hingga saat ini tercatat sebanyak 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia.

Ia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik KPU.

Selain itu, Ledia menegaskan perlu adanya evaluasi terkait akuntabilitas penyelenggara pemilu.