Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet oleh Presiden.
Isu perombakan kabinet mengemuka setelah adanya sejumlah menteri yang terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) .
"Belanda masih jauh, saya belum dengar ada reshuffle," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/5/2019).
Bilapun ada reshuffle menurut Bamsoet, hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Yang pasti menurutnya,DPR mendukung bila kemudian presiden melakukan reshuffle.
"Yang merasa perlu atau tidak (reshuffle) itu presiden karena dialah yang mengerjakan tugas tugas tersebut, kami hanya bisa menilai dari hal-hal yang menyimpang dari tugas tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, reshuffle kabinet para menteri pembantu Presiden Jokowi kian menguat setelah Pilpres 2019.
Ini lantaran beberapa menteri ada yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik menjadi saksi maupun kantornya digeledah.
Baca: Lokasi Pemindahan Ibu Kota Baru Diputuskan Tahun Ini
Selain itu, ada pula menteri yang lolos di Pileg 2019 sehingga bisa melenggang ke Senayan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Staf Khusus Presiden, Johan Budi mengatakan reshuffle bisa dilakukan kapan saja. Menurutnya jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Lebaran.
"Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan dengan nyaleg tapi lebih kepada kinerja. Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir. Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," ucap Johan Budi di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2019).
Johan Budi juga tidak menyebut siapa saja nama-nama menteri yang direhuffle. Dia menegaskan hal tersebut adalah hak prerogratif Jokowi, selaku presiden.
"Saya tidak tahu soal nama, saya tidak tahu apakah memang ada reshuffle. Tapi definisi setelah Lebaran itu panjang. Oktober juga setelah Lebaran," paparnya.