Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rekomendasi penyelenggaraan Liga 1 Indonesia 2019 sudah diterbitkan Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI.
Meski begitu, Polri diminta tidak serta-merta mengeluarkan izin pertandingan.
Pasalnya situasi dan kondisi keamanan di Tanah Air saat ini dianggap masih "belum pasti" menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019, 22 Mei mendatang.
Rencananya, kick off atau pertandingan pembuka Liga 1 Indonesia 2019 akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu (15/5/2019) besok.
"Saat ini kondisi keamanan kita dalam status Siaga I menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019. Sebab itu, Polri jangan serta-merta menerbitkan izin pertandingan Liga 1. Semua aspek harus dipertimbangkan dengan matang, terutama aspek keamanan," kata Deny Setyo Lestono (33), seorang suporter bola yang turut memperhatikan perkembangan politik di Indonesia, Senin (13/5/2019).
Baca: Kejaksaan Agung Nyatakan Lengkap Berkas Perkara Pengaturan Skor Liga Indonesia
Deny biasa menonton pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.
Sebagai fans, ia mengusulkan agar kick off Liga 1 Indonesia 2019 diundur hingga dua pekan setelah pengumuman hasil Pemilu 2019, atau minggu kedua Juni 2019.
Selain alasan keamanan, lanjut Deny, agar PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai pelaksana kompetisi melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk membayar utang ke klub-klub.
"Yang saya tahu, LIB harus melunasi dulu utang-utangnya, baru kompetisi digelar," ucapnya.
Deny juga menyoroti surat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kepada PT LIB agar LIB menyelenggarakan Turnamen Liga 1 2019 dengan sebaik-baiknya.
Baca: Liga 1 Putri: Baru Ada Enam Klub, Dijadwalkan Bergulir September 2019
Surat bernomor 1530/UDN/296/V-2019 tertanggal 8 Mei 2019 ini hanya ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha, tanpa nama dan tanda tangan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto.
Berdasarkan data yang dihimpun, LIB masih memiliki utang untuk musim kompetisi 2017 dan 2018.
Utang itu terdiri atas dana rating dan rangking Liga 1 2017 sekitar Rp 4 miliar, serta subsidi Elite Pro Academy kepada 18 klub Liga 1 2018 sekitar Rp 35 miliar.
Atas dasar itulah Deny mempertanyakan langkah BOPI yang dengan mudah mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan Liga 1 2019.
Secara terpisah, Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia Ignatius Indro berpendapat, jika memang ada indikasi BOPI menerima suap terkait rekomendasi penyelenggaraan Liga 1 2019, maka harus diusut.
"Kalau memang ada indikasi suap, harus diusut," ujarnya.
Sebelumnya, rekomendasi BOPI dikeluarkan pada, Jumat (10/5/2019) pukul 14.00 WIB lalu.
Baca: Ratu Tisha Ungkap Alasan PSSI Pilih Timnas Yordania Sebagai Lawan Timnas Indonesia
Surat tersebut diserahkan langsung Ketua BOPI, Richard Sambera kepada Direktur PT LIB, Dirk Soplanit di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan BOPI setelah pihaknya selama 30 hari melakukan verifikasi ke klub-klub peserta Liga 1 2019. BOPI menilai kompetisi musim ini bisa digelar.
Selain itu, BOPI meminta kepada klub untuk berkompetisi dengan sebaik mungkin. BOPI berharap ke depannya tidak terjadi lagi penunggakan gaji pemain.
"Perlu teman-teman ingat ranah BOPI meyakinkan LIB dan klub untuk memenuhi perundangan Indonesia. Yang di dalam disebutkan koorperasi internal, yang tak bisa kami masuk ke sana," ujar Richard.
"Kami hanya bisa mengimbau PT LIB atau siapapun untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban mereka. Kalau ada permasalahan akibat dari kesulitan itu, kami akan evaluasi," sambungnya.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Polri Diminta Tak Keluarkan Izin Liga 1 2019
Penulis: Eko Priyono