Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menilai, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar pulau Jawa akan memberi dampak positif.
Tsamara menyebut satu dampak positifnya adalah semakin banyaknya ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
"Jika pemerintahan pindah, gedungnya kan bisa diubah jadi ruang terbuka hijau. Bisa bertambah lahan hijau di Jakarta," ujar Tsamara Amany, saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Keuntungan lain, kata Tsamara, gedung-gedung pemerintahan di Jakarta bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau.
Baca: Peneliti LIPI Dorong BPN Prabowo-Sandi Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu Kepada Bawaslu
Sebab, ruang terbuka hijau di Jakarta semakin minim lantaran terus berjalannya pembangunan.
Sebab, kota yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan sudah cukup terbebani dari jumlah penduduk hingga kepadatan lalu lintas.
Baca: Persebaya Yakin Bisa Ulang Kemenangan di Kandang Bali United Meski Tanpa Lima Pemain Andalan
Maka, lanjut Tsamara, terobosan berani yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota perlu didukung.
“Wacana sudah sering didengar. Baru Pak Jokowi serius, ide ini langkah konkret,” ucap Tsamara.
Lokasi ibu kota baru diputus tahun ini
Dalam tahun ini pemerintah bakal mengumumkan dimana lokasi pasti pemindahan ibu kota baru.
Ini bersamaan juga dengan penyelesaian kajian pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat menghadiri diskusi bertajuk : rencana pemindahan ibu kota, Senin (13/5/2019) di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta.
"Kajian kami finalkan tahun ini, sehingga keputusan lokasi juga tahun ini dilanjutkan dengan pembentukan badan atau lembaga khusus yang mengatur soal ibu kota baru," ucap Bambang.
Lanjut Bambang juga menjamin tidak bakal ada aksi-aksi spekulasi harga tanah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini lantaran hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan dimana lokasi ibu kota baru.
Baca: Jokowi Diyakini Mampu Realisasikan Pemindahan Ibu Kota
Terlebih Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal membekukan lahan-lahan yang diproyeksi menjadi kawasan ibu kota baru.
"Sampai hari ini kami belum putuskan dimana ibu kota baru akan di bangun jadi pasti tidak akan ada spekulan tanah," tegas Bambang.
Baca: Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Khusus untuk Mengatur Pemindahan Ibu Kota
Bambang menambahkan nantinya ibu kota baru bakal mengusung tema smart, green dan beautiful dimana lahan-lahan yang menjadi kandidat ibu kota baru dipastikan lahan yang memang dikuasai pemerintah.
Dia mencontohkan jika dibangun di Bukit Soekarno, yang adalah kawasan hutan lindung. Pemerintah bakal mengembalikan Bukit Soekarno sebagai hutan lindung karena diketahui saat ini wilayah tersebut banyak digunakan secara tidak resmi termasuk ada perkebunan sawit.
"Kalau ibu kota baru nantinya di wilayah lain yang adalah tanah hak guna usaha (HGU), diusahakan areal ini digunakan pihak swasta tapii HGU sudah habis jadi bisa kita ambil. Pastinya lahan yang digunakan itu lahan yang dikuasai pemerintah, pemerintah landmarknya," imbuh Bambang.