Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cendekiawan Muslim Azyumardi Arza menilai seorang ulama yang melabeli aksi massa pada 22 Mei 2019 dengan sebutan jihad, merupakan ulama partisipan.
Ia menuturkan, seyogyanya ulama tidak perlu melibatkan diri dalam dunia perpolitikan.
Baca: Beredar Hoax Gubernur Sulteng Biayai People Power, Humas Pemprov Laporkan 3 Nama ke Polisi
Hal tersebut dikemukan Azyumardi saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
"Jadi kalau ada yang bilang 22 Mei itu jihad saya kira itu adalah ulama yang partisan. Yang partisan kepada pihak tertentu. Harusnya ulama jangan partisan," ujar akademisi muslim ini.
"Saya kira klaim-klaim atas nama ulama menyerukan jihad 22 mei itu harus ditolak. Itu pernyataan partisan, politik, ulama harusnya tidak partisan," lanjut dia.
Azyumardi melanjutkan, ulama harus bersikap bijak, menenangkan umat, serta menebar kesabaran, apalagi penyelesaian sengketa pemilu telah memiliki jalan keluar di Mahkamah Konstitusi (MK).
Soal & Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 SMA Halaman 116 : Menemukan Arti Kosakata dengan KBBI
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 Hal 101: Apa arti kosakata 'Mantra' dengan menggunakan KBBI?
"Kalau yang namanya demo adalah ekspresi dari hawa nafsu. Padahal puasa itu menahan hawa nafsu. Jadi saya kira ulama seperti itu tidak perlu didengar. Yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pad kepentingan umat dan negara," ungkap dia.
Dia mengapresiasi peranan organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU, yang telah mengimbau warganya tak ikut hiruk pikuk 22 Mei 2019.
"Umat jangan ikut-ikutan. Serahkan itu sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi biarkan lembaga yang sesuai UU melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, MK, jadi enggak perlu mengerahkan massa apalagi atas nama jihad. Itu bukan jihad," tegasnya.
Diketahui, pada 22 Mei 2019 nanti KPU akan mengumumkan hasil resmi pileg dan pilpres 2019.
Bertepatan dengan hal itu, sejumlah pihak akan melakukan mobilisasi massa ke Jakarta.
Baca: Pertemuan Sejumlah Tokoh Agama Kota Bekasi dengan MUI Hasilkan Kesepakatan : Tolak People Power
Kepolisian RI pun memantau pergerakan massa tersebut yang disinyalir datang berbagai daerah di Indonesia.
"Untuk monitoring pergerakan massa dari tiap daerah seperti Aceh hingga Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sudah di data. Kami koordinasikan untuk tidak memobilisasi massa yang besar," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Mabes Polri, Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Peasetyo di Mabes Polri, Senin (20/5/2019).