Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi damai menolak hasil Pilpres 2019 di depan Gedung Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, 21-22 Mei menelan korban delapan orang meninggal dunia.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, berdasar data terbaru, tottal korban meninggal dunia jumlahnya mencapai 8 orang.
Ditemui di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019), Anies Baswedan mengungkapkan, sebanyak 730 orang harus mendapatkan penanganan kesehatan di berbagai rumah sakit yang tersebar di Ibu Kota.
"Jenis diagnosis terbanyak yang non trauma 93 orang, luka berat 79 orang, luka ringan 462 orang, ada yang belum ada keterangan 96 orang," kata Anies.
Dari keseluruhan korban yang terdata, sebanyak 179 korban berusia muda, yakni di bawah 19 tahun.
Anies pun menyayangkan, anak-anak muda terprovokasi, sehingga ikut menjadi korban kerusuhan tersebut.
"Jadi, jumlah anak-anak muda cukup banyak di sini," kata Anies Baswedan.
Berikut identitas korban meninggal aksi 21-22 Mei 2019 berdasarkan data yang dihimpun Pemprov DKI :
1. Farhan Syafero (31), asal Depok, Jawa Barat. Meninggal di RS Budi Kemuliaan, Rabu (22/5/2019).
2. M. Reyhan Fajari (16) asal Jakarta Pusat. Meninggal di RSAL Mintoharjo, Rabu (22/5/2019).
3. Abdul Ajiz (27) asal Pandeglang, Banten. Meninggal di RS Pelni, Rabu (22/5/2019).
4. Bachtiar Alamsyah, asal Tangerang. Meninggal di RS Pelni, Rabu (22/5/2019).
5. Adam Nooryan (19) asal Tambora Jakarta Barat. Meninggal di RSUD Tarakan, Rabu (22/5/2019).
6. Widianto Rizky Ramadan (17) asal Slipi Jakarta Barat. Meninggal di RSUD Tarakan, Rabu (22/5/2019).
7. Tanpa Identitas, Pria. Meninggal di RS Dharmais, Rabu (22/5/2019).
8. Sandro (31) asal Tangerang Selatan. Meninggal di RSUD Tarakan, Kamis (23/5/2019).
Terkait munculnya kericuhan di aksi damai tersebut, Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Riau mengeluarkan sikap keprihatinan.
Baca: Tulisan Terakhir Ustadz Arifin Sebelum Meninggal, Bismillah, Jumpa dengan Allah. . .
Mereka mengecam perusuh yang menciderai aksi damai tersebut.
Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menilai, para perusuh saat berlangsungnya aksi unjuk rasa damai di Bawaslu, Selasa (21/5) dan Rabu (22/5) telah merusak suasana kedamaian yang ada dan menciderai proses demokrasi di republik ini.
Baca: Cerita Haru Tentang Bachtiar Alamsyah, Warga Batuceper Korban Meninggal di Aksi 22 Mei
"Kami mengecam tindakan para perusuh yang mengancam suasana kedamaian yang ada dan menciderai proses demokrasi di republik yang kita cintai ini," ujar Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar kepada Tribunpekanbaru.com Kamis (23/5/2019).
Datuk Seri Syahril yang didampingi Sekretaris Umum DPH LAMR Datuk M Nasir Penyalai dan Bendahara Anton Suryaatmaja mengatakan selama ini, unjuk rasa disampaikan bangsa Indonesia ini secara santun.
Dia mencontohkan, 7 juta lebih orang pernah berkumpul di Monas dalam aksi unjuk rasa damai, namun tidak ada satupun rumput yang terinjak dan sampah yang berserak.
Datuk Seri Syahril mengatakan berdasarkan informasi yang ia peroleh para pengunjuk rasa sudah pulang setelah selesai bernegosiasi dengan aparat keamanan dan salat tarawih.
Tinggallah para perusuh yang membuat kerusuhan.
"Aktivitas unjuk rasa berpotensi disusupi oleh para oknum perusuh yang menangguk di air yang keruh," ujar Datuk Seri Syahril.
DPH LAMR menurut Datuk Seri Syahril juga mengapresiasi kinerja aparat keamanan baik Polri maupun TNI yang melayani para pengunjuk rasa secara baik dan santun.
"Namun di sisi lain, kami mengapresiasi tindakan tegas aparat keamanan terhadap para perusuh,"kata Datuk Seri Syahril.
Datuk Seri Syahril menyambut baik dan mengapresiasi upaya calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang telah bersedia membawa sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019 ke ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
"Jalurnya memang begitu, semua penyelesaian perselisihan terkait Pemilu 2019 telah diatur undang-undang dimana perselisihan pemilu dapat digugat melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau MK,"kata Datuk Seri Syahril.
Selain itu, Datuk Seri Syahril mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara yang telah bersikap arif dan bijaksana sehingga kerusuhan ini diselesaikan dengan baik.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan tidak akan memberi ruang bagi siapapun yang akan merusak negara serta menegaskan tidak ada yang boleh mengganggu persatuan negara.
Sementara itu, tokoh adat di Kepulauan Meranti Riau ajak masyarakat tolak people power, Polres Kepulauan Meranti kirim 21 sabhara ke Jakarta.
Tokoh masyarakat Kepulauan Meranti bahkan menyerukan gerakan Pemilu damai dan menghimbau semua pihak untuk patuh terhadap konstitusi dan tidak terprovokasi mengikuti "people power".
Ketua LAMR Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti Ahmad Yudha mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, dan jangan sampai terpecah belah dengan adanya isu-isu yang sedang beredar saat ini.
"Marilah kita bersama-sama menolak dilaksanakannya People Power atau pengerahan massa dalam rangka menolak hasil rekapitulasi suara di KPU Pusat nantinya. Jangan sesama kita yang beda pilihan dan beda pendapat menjauh dari persaudaraan," ungkapnya Rabu (22/5/2019).
Dia mengatakan, proses pelaksanaan Pemilu 2019 di Kepulauan Meranti sudah berjalan dengan aman, adil dan transparan sesuai dengan prosedur yang ada.
Baca: Audi Q8 dan VW Tiguan Allspace Siap Meluncur di Arena GIIAS 2019
Gerakan people power, menurutnya, tidak mencerminkan Pemilu 2019 yang taat hukum, tetapi malah menciptakan adu domba, dan berimbas perpecahan di masyarakat umum.
Dirinya mengatakan, jika memang menemukan dugaan kecurangan, menurutnya bisa melaporkan ke Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atau menempuh jalur sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
"Semuanya sudah dilakukan terbuka. Kalau tidak percaya dengan MK, silakan diawasi. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk tidak menerima mekanisme yang ada," ujarnya
Menurutnya, people power hanyalah ketakutan yang diciptakan oleh para elit, sementara yang terkena dampaknya adalah masyarakat biasa.
Hal senada juga disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Jawa Riau (IKJR) Kepulauan Meranti.
“Dengan ini saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa yang ada di kabupaten kepulauan Meranti, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya isu-isu yang sedang beredar saat ini” sebutnya.
Dia juga mengajak, untuk bersama-sama menolak dilaksanakannya People Power atau pengerahan massa dalam rangka menolak hasil rekapitulasi suara di KPU Pusat.
"Apapun hasil keputusan yang ditetapkan oleh KPU, maka itulah hasil yang terbaik bagi kita semua," ujarnya.
Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek kepada Tribun Rabu (22/5/2019) juga memastikan bahwa kondisi Kepulauan Meranti aman dan tidak ada masalah.
"Seperti yang kita lihat Kondisi kita aman, gak ada masalah," ujar La Ode.
Dia mengatakan, isu-isu yang berkembang terkait hasil Pemilu tidak mempengaruhi masyarakat Kepulauan Meranti.
"Masyarakat kita sudah cerdas, mereka sudah bisa membedakan mana hasutan dan mana yang bukan, sehingga masyarakat kita tidak terpengaruh dan tetap saling menjaga keamanan," ujarnya.
Dia juga menegaskan, selama pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti terlaksana dengan baik dan aman.
"Masyarakat kita melihat Pemilu terlaksana secara adil dan transparan, sehingga masyarakat kita tidak terpancing akan isu-isu yang tidak benar dan tetap menjaga keamanan," ungkap Kapolres.
Bahkan pihak Polres Kepulauan Meranti juga mengirim 21 personilnya untuk perbantuan di Jakarta.
"Kita ada kirim 21 orang Sabhara Polres ke Jakarta. Jadi kita perbantukan, jadi setiap Polres jika terjadi eskalasi masa di daerah tertentu daerah yang cenderung aman kita kirim untuk bergabung dengan personil gabungan di sana," ungkapnya.
Hal ini juga dikatakan Kapolres sebagai ukuran bahwa saat Kepulauan Meranti dalam kondisi yang cenderung aman.
Walaupun demikian La Ode mengatakan bahwa patroli Kamtibmas tetap berjalan secara rutin untuk memastikan keamanan masyarakat tergaransi.
"Kamtibmas tetap kita laksanakan secara rutin. Mulai dari patroli di jalan-jalan, pengamanan lalu lintas, pengamanan tempat ibadah dan lainnya." Tegas Kapolres.
Personil yang diberangkatkan sendiri sudah diberangkatkan pada 17 Mei 2019 yang lalu untuk pengamanan KPU di Jakarta.
Para personil yang diberangkatkan tersebut nantinya akan membantu pengamanan sampai waktu yang tidak ditentukan tergantung arahan dari Mabes Polri.
Artikel ini tayang di Wartakotalive dengan judul Keprihatinan Anies Baswedan Ungkap Identitas 8 Korban Tewas Didominasi Remaja dan Pemuda