Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh mengingatkan kewaspadaan umat dan masyarakat terhadap upaya-upaya provokasi selama bulan Ramadhan.
Niam mengatakan, ulah provokator dapat memicu tindak kekerasan dan perilaku anarkistis serta mencederai kesucian bulan Ramadhan.
"Bulan Ramadhan adalah bulan suci. Setiap muslim wajib memelihara kesucian Ramadhan," ujar Niam di sela Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI di Jakarta, Rabu (21/5/2019).
Baca: Arifin Ilham Meninggal, Ini Wajah Bayi Usia Satu Bulan dari Istri Ketiga, Si Buah Hati Kini Yatim
Baca: Maaf, Huawei Mate 20 Pro Dipastikan Tak Dapat Update OS Android Q Beta
Baca: Zodiak Hari Ini - Zodiak Bermulut Pedas, Kata-kata Virgo Menyakitkan, Komentar Aries Tajam Menusuk
Ia mengatakan, Komisi Fatwa MUI meminta semua pihak untuk mewaspadai adanya provokasi yang merusak kerukunan dan persaudaraan, persaudaraan sesama umat Islam, kerukunan sesama anak bangsa dan kerukunan sesama anak manusia.
Masyarakat yang menyampaikan aspirasi, kata Niam, harus dalam koridor hukum dilakukan secara santun dan mewaspadai adanya infiltrasi serta provokasi yang merusak.
"Aparat perlu tegas menindak provokator," jelasnya.
Jika ada tindakan anarkistis yang dilakukan mencederai kesucian Ramadhan, kata Niam, hukumnya haram.
Atas dasar itu, lanjut Niam, Komisi Fatwa MUI mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan kedamaian.
Komisi Fatwa MUI, tambahnya, juga mengimbau aparat penegak hukum untuk melakukan langkah persuasif dalam menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi serta melakukan langkah hukum dengan tidak memberikan toleransi terhadap pelaku kekerasan dan anarki.
"Perlu langkah preventif agar kekerasan tidak meluas eskalasinya. Aparat dan umat Islam perlu mencegah potensi kekerasan sekecil apapun untuk menjamin kemaslahatan bangsa," ungkap Niam.
Sementara, Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI salah satunya membahas tentang kondisi sosial terakhir yang dinilai menodai kesucian bulan suci.
Rapat turut dihadiri oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin berserta pimpinan dan anggota. Hadir juga Huzaimah T Yanggo dan A Sutarmadi.
Wiranto janjikan tindakan tegas
Siapa dalang kericuhan atau kerusuhan aksi 22 Mei yang terjadi setelah unjuk rasa di Kantor Bawaslu RI Jakarta? Menkopolhukam Wiranto menegaskan pemerintah sudah mengetahuinya.
Menurutnya, pemerintah tahu siapa dalang kerusuhan aksi 22 Mei yang terjadi pada Selasa (21/5/2019) itu berdasarkan hasil investigasi.
Sebab itu, Wiranto menegaskan bahwa aparat akan segera menindak tegas dalang kerusuhan aksi 22 Mei tersebut.
Hal itu disampaikan Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).
Baca: Polisi Tutup Ruas Jalan di Depan Bawaslu
Baca: Titik-Titik Aksi 22 Mei yang Perlu Dihindari
Baca: Diminta Mundur Baik-baik oleh Kepolisian, Massa Aksi 22 Mei Balas Bakar Truk Konsumsi Sahur Brimob
Baca: Polisi Amankan Ambulans Berlogo Gerindra yang Bawa Batu, Fadli Zon: Bisa-bisa Cuma Settingan
"Kita sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah tahu dalang aksi tersebut. Aparat keamanan dengan seluruh kekuatan akan bertindak tegas secara hukum," kata Wiranto.
Wiranto mengatakan, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, pihaknya melihat ada upaya membuat kekacauan nasional.
Hal itu, kata dia, terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa.
Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga antikepada pemerintah.
Padahal, kata dia, ada aksi brutal yang dilakukan kelompok lain selain pendemo.
Aksi bayaran
Ia menyebut kelompok itu adalah preman bayaran.
Mereka menyerang petugas, merusak asrama Polri di Petamburan, membakar sejumlah kendaraan, dan aksi brutal lain.
"Saya katakan tidak, jangan sampai diputarbalikkan. Pada saat menghadapi demostrasi, aparat keamanan diinstruksikan Kapolri, Panglima TNI untuk tidak bersenjata api. Senjata disimpan di gudang. Aparat menggunakan perisai dan pentungan," kata Wiranto.
"Sehingga tidak mungkin aparat keamanan membunuh rakyat aksi demo," tambah Wiranto.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya menemukan uang dengan jumlah total Rp 6 juta dari para provokator yang ditangkap karena melakukan aksi anarkis di depan gedung Bawaslu dan Asrama Brimob Petamburan.
Bahkan, saat diperiksa, provokator yang mayoritas adalah anak-anak muda ini mengaku dibayar untuk melakukan aksinya.
"Yang diamankan ini kita lihat, termasuk yang di depan Bawaslu, ditemukan di mereka amplop berisikan uang totalnya hampir Rp 6 juta, yang terpisah amplop-amplopnya. Mereka mengaku ada yang bayar," kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan, pihaknya menduga kericuhan yang terjadi setelah pembubaran aksi demonstrasi di depan gedung Bawaslu dipicu oleh massa bayaran.
Sejumlah amplop berisi uang pun ditemukan dari massa yang diamankan.
"Ada juga massa yang masih simpan amplop, uangnya masih ada, dan kami sedang mendalami itu," ujar dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Iqbal memastikan bahwa demonstran yang sejak siang melakukan aksi di depan gedung Bawaslu sudah bubar sejak pukul 21.00 setelah menggelar shalat tarawih.
Namun, sebelum itu polisi menemukan ada 200 orang yang berkerumun di Jalan KS Tubun.
Massa ini diduga bukan demonstran di depan gedung Bawaslu.
Polisi pun menduga bahwa massa itu dipersiapkan untuk membuat kerusuhan tadi malam hingga pagi tadi. "Bahwa peristiwa dini hari tadi adalah bukan massa spontan," ucap Iqbal.