Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU RI Pramono Ubaid tak terima dengan ucapan Ketua Tim Pengacara Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto yang mengatakan Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi terburuk yang pernah diselenggarakan.
Menurut Pramono, ucapan Bambang Widjojanto berbanding terbalik dengan kenyataan yang tercatat dalam sejarah, tanpa didasari data dan argumentasi yang jelas.
Baca: Kelompok Cendana Dituding Dalangi Aksi 21-22 Mei Berujung Kerusuhan
"Pernyataan mas Bambang Widjojanto yang menyatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan Pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia merupakan pernyataan yang ahistoris, serta tidak didasarkan pada data dan argumen yang jelas," kata Pramono saat dihubungi, Senin (27/5/2029).
Kemudian Pramono membandingkan pelaksanaan Pemilu tahun ini dengan era Orde Baru.
Semisal Pemilu saat itu hanya diikuti oleh tiga partai politik, tidak adanya capres penantang, hingga bagi mereka yang mau nyaleg harus melewati penelitian khusus dari aparat hanya demi mendapat status "bersih diri".
Selain itu, penyelenggara Pemilu tidak independen karena di bawah naungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan pengawas Pemilu di Kejaksaan.
Selanjutnya, tidak diperbolehkan adanya pemantau Pemilu.
Ditambah adanya jumlah kursi gratis di DPR khusus bagi TNI-Polri.
"Ada sekian jumlah kursi gratis di DPR, yang tidak dipilih dalam Pemilu, bagi TNI dan Polri," tutur Pramono.
Dari perbandingan itu semua, Pramono menegaskan bahwa Pemilu pascareformasi jauh lebih baik ketimbang Pemilu yang berlangsung selama Orde Baru.
"Seberapa pun banyaknya masalah yang ada pada Pemilu pascareformasi, termasuk Pemilu 2019, sudah bisa dipastikan masih jauh lebih baik dari Pemilu selama Orde Baru," tegasnya.
Sebelumnya, BW mengungkap bahwa Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi terburuk yang pernah diselenggarakan di Indonesia.
Ia membandingkan Pemilu tahun 1955 dengan Pemilu 2019.
Baca: Mantan Hakim MK Sebut Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya
Kata dia, Pemilu paling demokratis justru terjadi di awal perang kemerdekaan, semisal tahun 1959 ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno.
"Inilah Pemilu terburuk di Indonesia, selama Indonesia pernah berdiri," kata Bambang Widjojanto, di Jakarta Pusat, Jumat (24/5) kemarin.