Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama akan menurunkan dua tim pengawas yang berasal dari Inspektorat Jenderal pada pelaksanaan operasional haji 1440H/2019M yang akan dimulai Juli 2019 mendatang.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Thomas Pentury, dalam sambutannya saat melakukan Koordinasi Perencanaan Pemantauan Operasional Haji tahun 1440 H/2019 M, di Jakarta.
“Sesuai rencana, kami akan bentuk dua tim untuk memantau pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” ujar Thomas, Rabu (29/05/2019).
Menurut Thomas, dua tim yang akan diberangkatkan pada 30 Juli 2019 ini berjumlah masing-masing 10 orang. “Sebagian besar terdiri dari auditor Inspektorat Jenderal,” imbuhnya.
Thomas menuturkan Kemenag berharap dengan kehadiran para pengawas ini dapat mendorong tercapainya kesuksesan penyelenggaraan haji.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenag M. Nur Kholis Setiawan yang juga hadir sebagai narasumber.
“Pengawas harus lebih fokus membantu kelancaran ibadah haji, dan laporannya yang nantinya dihasilkan (oleh Inspektorat Jenderal) akan dipakai untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji mendatang,” kata Nur Kholis.
Mantan Inspektur Jenderal Kemenag ini pun meminta seluruh tim agar jeli menangkap persepsi jemaah terkait penyelenggaraan haji tahun 2019. “Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari spesifikasi katering, kontrak pemondokan, hingga urusan manasik jemaah,” pesannya.
Terkait manasik haji, Nur Kholis pun memberikan catatan khusus. Menurutnya, selama ini jemaah banyak yang hanya menjalankan ibadah haji berdasarkan tekstual saja, belum kontekstual. Ia menyampaikan ini disebabkan jangkauan manasik yang belum seutuhnya menyentuh ranah fikih.
“Untuk itu saya berharap ada kritisi terkait jangkauan manasik haji bagi jemaah. Pengetahuan manasik haji harus ditingkatkan,” tandasnya.
Untuk itu, Sekjen pun meminta para pengawas memberi perhatian sekaligus evaluasi terhadap keberadaan konsultan ibadah dan pembimbing ibadah. “Kita harus cermati, jangan sampai tugas konsultan dan pembimbing ibadah saling tumpang tindih,” imbuhnya.
Selain itu, Nur Kholis juga berharap tim pengawas dapat menggali persepsi jemaah serta mengantisipasi potensi fraud dalam kontrak pemondokan dan katering. “Saya pesan agar tim memeriksa seluruh spesifikasi katering dang memastikan jangan sampai ada penggantian daging sapi dengan kerbau India oleh oknum,” kata Nur Kholis.