Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan memastikan tidak akan ada Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat.
Menurutnya tidak ada alasan untuk partainya menggelar KLB.
"Pertama-tama teman-teman di PD (Partai Demokrat) kami mempunyai sikap siklus lima tahunan yang tertib oleh karena itu kami pastikan tidak ada kongres luar biasa," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).
Adapun menurut Hinca, kongres Demokrat tetap akan digelar pada Mei 2020 sesuai dengan siklus atau jadwal resmi Demokrat.
Baca: Ahli KPU Beberkan Keamanan Website Situng: Mau Diretas atau Dibom Juga Tidak Apa-apa
Baca: Polres Indramayu Tangkap Mucikari, Kapolres: PSK Hanya Dapat Rp 70-100 Ribu per Malam
Baca: Habiskan Waktu Bersama Putra Berboncengan Naik Sepeda, Istri Ridwan Kamil Untung Bannya Ga Kempes
"Siklus lima tahunan itu Mei 2020 oleh karena itu saya pastikan tidak ada kongres luar biasa itu," katanya.
Adapun terkait usulan sejumlah kader Demokrat, diantaranya Max Sopacua agar digelar KLB, Hinca menganggap hanya gagasan biasa.
"Kita hormati saja dan toh hari-hari ini juga sudah selsai karena baik dari DPD maupun dari DPC-DPC, juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada kongres luar biasa itu. Kalau diskusi atau gagasan seperti itu kan ruang demokrasi itu kan biasa aja," katanya.
Peluang AHY
Sejumlah pendiri dan senior Partai Demokrat mendorong partai berlambang bintang mercy tersebuti untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Pendiri dan senior yang mendorong dilaksanakan KLB tersebut diantaranya Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, Ahmad Mubarok, Ahmad Jaya, dan Ishak.
"Untuk itu kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong, dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa," kata Max Sopacua saat memberikan keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).
Baca: Donasi Digital Patungan Untuk Berbagi Capai Rp 11,5 Miliar
Baca: Prabowo dan Sandiaga Batal Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019, Berikut Alasannya
Baca: Tak Punya Wewenang, Kemenhub Tarik Wacana Melarang Diskon Tarif Ojol
Max Sopacua mengaku langkah tersebut harus diambil lantaran pihaknya prihatin dengan anjloknya perolehan suara Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2019.
Ia merinci dari 10,9 persen pada tahun 2014 lalu menjadi 7.7 persen pada tahun 2019.
Atas hal tersebut menurutnya Partai Demokrat perlu melakukan evaluasi mendalam.
"Terkait kondisi ini diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader guna membangkitkan semangat dan mengembalikan marwah serta kejayaan Partai Demokrat," jelasnya.
Ia turut menyinggung soal orang-orang yang berada di sekitar lingkaran SBY yang kerap menimbulkan kontroversi.
Padahal di matanya sikap tersebut bukan representasi Partai Demokrat.
Baca: Lebih Dari 600.000 Orang Tanda Tangani Petisi Agar B.I (Hanbin) Tetap Bergabung dengan iKON
Baca: Korban Pembunuhan Pria yang Gadaikan Istri, Ternyata Masih Terhitung Kerabat
Baca: Wanita Berinisial A, Mantan Trainee YG Entertainment DidUga Terlibat Skandal Narkotika B.I eks iKON
Orang-orang tersebut di antaranya Rachland Nashidik, Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief.
"Mereka kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah karakter dan jati diri Partai Demokrat sehingga melahirkan inkonsistensi dan kegaduhan membenturkan Partai Demokrat dengan partai tokoh dan komunitas lainnya khususnya terhadap ulama dan umat yang berdampak adanya antipati dan kontra produktif terhadap Partai Demokrat," jelas Max Sopacua.
Lebih lanjut, Max Sopacua menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyiapkan dan melaksanakan Silaturahmi Nasional untuk memanggil dan mengundang para kader dan keluarga besar Partai Demokrat yang pernah bersama dan berjuang mendirikan partai Demokrat.
Targetnya agar partainya segera menggelar Kongres Luar Biasa yang sejatinya baru 2020 digelar untuk memilih ketua umum baru.
Saat ditanya Siapa yang berpeluang untuk mengisi komposisi ketua umum Demokrat selanjutnya Max Sopacua menyebut nama putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, SBY sebagai ketua umum saat ini bisa saja menunjuk putra sulungnya tersebut.
Namun, hal tersebut tetap harus disetujui mayoritas peserta KLB nantinya.
"Kongres KLB tidak susah-susah SBY tinggal minta AHY untuk memimpin partai itu ini," katanya.
Selalu bikin gaduh
nggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua menyorori sejumlah kader partainya yang dinilai selalu menuai pro dan kontra dalam setiap pernyataannya.
Max yang juga merupakan anggota presidium Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat itu mengatakan, adanya pro dan kontra tersebut membuat adanya kegaduhan di Partai Demokrat yang meresahkan seluruh kader.
"Sehingga mengganggu soliditas, merusak kredibelitas dan integitas Partai Demokrat yang berdampak pada pembusukan partai," ujat Max saat memberikan keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).
Baca: Kivlan Zen Minta Permohonan Perlindungan, Wiranto Tegaskan Ini
Adapun kader yang dimaksud olehnya di antaranya ialah Wasekjen Rachland Nashidik, Wasekjen Andi Arief dan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Sebagaimana diketahui, ketiga politisi Demokrat itu dikenal acap kali memberikan pernyataan-pernyataan melalui akun media sosial masing-masing.
Baca: Alasan Kongres V PDIP Dipercepat, Megawati Sudah Siapkan Regenerasi
Max mengatakan, sikap yang diperlihatkan ketiganya bertolak belakang dengan karakter partai berlambang Mercy sejatinya berhaluan nasionalis religius dengan karakter bersih, cerdas dan santun.
"(Mereka) kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah, karakter dan jati diri Partai Demokrat sehingga melahirkan inkonsistensi dan kegaduhan. Membenturkan PD dengan partai, tokoh dan komunitas lainnya, khususnva terhadap ulama dan umat, yang berdampak adanya antipati dan kontraproduktif terhadap PD," tutur Max.
Bahkan dampak dari kontraproduktif tersebut, disebut Max, terlihat pada merosotnya peringkat Demokrat dalam perolehan suara pada Pemilu 2019 dibanding pemilihan pada periode-periode sebelumnya.
"(Demokrat) Meraih posisi urutan terendah sejak Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004. Pada 2004, PD menempati urutan kelima dan pada 2019 PD menempati urutan ke-7 dari partai politik," tandasnya.