Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rekonsiliasi antarkubu pendukung Jokowi-Maruf maupun Prabowo-Sandiaga diharapkan segera terwujud.
Namun, rekonsiliasi tersebut dinilai jangan sampai hanya diartikan sempit, yakni sebatas bagi-bagi kekuasasan.
Baca: Pesawat Pencari Heli TNI yang Hilang Kontak Gagal Masuk Pegunungan Bintang Akibat Cuaca Buruk
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap para elite politik saat ini mengurangi pembicaraan soal pembagian kekuasaan, dan fokus pada penanaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat.
"Di sinilah konsistensi para elite kita untuk, menurut saya, yang bicara soal kursi-kursi (kekuasaan) itu dikurangilah. Tapi bicara soal value itu lebih penting," ujar Titi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
Menurut Titi, saat ini, unsur emosi menjadi elemen yang mendominasi penyebab terbelahnya masyarakat saat ini.
Dengan demikian, ia menilai, rekonsiliasi sosial lebih penting dilakukan daripada rekonsiliasi politik dalam arti sempit.
Pasalnya, keterbelahan di masyarakat akan terus terjadi jika hanya dilakukan sebatas rekonsiliasi politik yang dimaknai sebagai ajang berbagi kekuasaan.
"Jadi emosi itu menjadi elemen yang mendominasi saat ini. Rekonsiliasi politik terlalu sempit kalau cuma dimaknai bagi-bagi kursi karena ini hanya mengulang lagu lama. Ini tantangan besar," kata Titi.
Sebelumnya majelis hakim MK menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno.
Baca: Kesaksian Warga, Heli MI-17 TNI AD yang Hilang Kontak Sempat Masuk ke Kabut Tebal
Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo Maruf Amin akan ditetapkan sebagai persiden terpilih. Putusan dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB.
Kursi Menteri PDTT Diharapkan Tetap Jatah PKB
Muncul wacana jatah menteri Pasaputusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2019 dibacakan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), tetap dipimpin oleh kader PKB di kabinet Joko Widodo Maruf Amin.
Baca: Kronologi Sopir Taksi Daring Rampok, Sekap Lalu Kuras Uang Penumpangnya Rp 4 Juta
“Semoga tidak terjadi (dipimpin kader parpol lain). Moga-moga masih PKB,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini, saat ditemui di Kantor DPW PKB Jawa Barat, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Minggu (23/6/2019).
Ditanya soal jatah kursi menteri yang diminta PKB kepada Jokowi-Maruf Amin, Muhaimin Iskandar mengaku belum mengajukan hal tersebut.
“Belum ada pembicaraan. Presiden bilang akan ada waktu khusus untuk disediakan untuk semua stakeholder pendukung pak Jokowi untuk diajak diskusi (soal menteri). Semua bersifat masukan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin.
Selain itu, Cak Imin juga belum membuat daftar nama kader-kader terbaik PKB yang diproyeksi akan masuk ke dalam kabinet.
Meski demikian, dia tidak menampik jika bakal ada kader PKB dari Jawa Barat yang akan diproyeksikan menjadi menteri.
“(Daftar nama) Belum ada. (Kader dari Jawa Barat) Insya Allah ada,” ujar dia.
Baca: Sejumlah Penerbangan di Bandara Husein Dipindah ke Kertajati
Di tempat yang sama, Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengaku bersyukur jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mempertimbangkan kader atau tokoh PKB dari Jawa Barat masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin.
“Itu kewenangan ketum. Kita sudah bisa naik (perolehan kursi legislatif) sudah disyukuri,” ujar dia.
Kata Jokowi soal Menteri
Saat disinggung soal rencana pembentukan kabinet, menurut Jokowi, ada dua aspek utama yang harus dimiliki jajaran kabinetnya nanti.
"Saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi program-program yang ada, kemampuan eksekutor yang paling penting.
Baca: PKS Sindir Parpol yang Pragmatis, Kelaminnya Nggak Jelas
Selain sebagai eksekutor program yang mumpuni, Jokowi juga menginginkan jajaran kabinetnya nanti bisa menangani masalah-masalah yang ada dengan benar.
"Mampu mengelola dari sekian masalah, problem, persoalan-persoalan yang ada dengan program dan eksekusinya benar," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya menteri-menteri yang berintegritas.
"Ya kalau yang lainnya memiliki intergritas, memiliki kapabilitas yang baik. Tapi yang paling penting adalah mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dua hal yang penting itu," kata dia.
Baca: HUT Ke-33, KBN Siap Masuk ke Era Digital 4.0 Lewat Penerapan Sistem ERP
Meski demikian, ia enggan berbicara soal komposisi menteri dari kalangan partai politik dan non partai politik.
"Saya enggak berbicara masalah partai politik dan non partai politik, lebih penting kemampuan, (seperti) yang saya sampaikan tadi," ujarnya.
Penulis : Kristian Erdianto
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Para Elite Politik Diminta Kurangi Bicara soal Bagi-bagi Kekuasaan