Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo secara tegas mengatakan bahwa 99 persen kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Tanah Air disebabkan oleh manusia dan hanya satu persen saja yang disebabkan oleh faktor alam.
Menurut Doni, dua faktor terbesar karhutla oleh manusia ini terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja.
Pembukaan lahan untuk perkebunan dengan membakar hutan dan lahan adalah bagian dari unsur kesengajaan yang hingga saat ini masih sering ditemui.
Doni mengatakan ada orang-orang yang memang dibayar untuk melakukan pembakaran hutan.
Baca: Ibu Korban Pembunuhan Bocah 8 Tahun di Bogor Histeris Saat Tiba di Lokasi Penemuan Jasad Anaknya
Baca: Anaknya Dapat Uang Kopi dari Terpidana Suap KONI, Menpora: Saya Baru Tahu
Baca: Punya Lemari Besar Isi Tas dan Sepatu, Ini Jawaban Inul Daratista Ditanya Harga Sepatu Termahalnya
Menurutnya, faktor di luar kesengajaan yang lain ialah perilaku manusia yang membuang puntung rokok atau benda jenis logam maupun kaca sembarangan, sehingga dapat menimbulkan api yang didukung oleh kondisi cuaca dan angin serta terik matahari di musim kemarau.
Ia pun mengakui apa yang dilakukan BNPB bersama Kementerian dan Lembaga selama ini juga belum sesuai harapan.
Cara-cara pemadaman karhutla dengan water bombing, modifikasi cuaca, dan pemadaman darat, dinilai masih belum berhasil karena kedalaman gambut itu sendiri berkisar antara 10-36 meter.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi Kementerian/Lembaga Terkait untuk kesiapan menghadapi karhutla di enam provinsi di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (4/7/2019) sebagaimana keterangan resmi Kepala Bidang Humas BNPB Rita Rosita yang diterima Tribunnews.com.
"Cara-cara yang kita lakukan masih belum berhasil karena yang padam di permukaannya saja. Sedangkan kedalaman gambut ini mencapai 36 meter. Jadi permukaan padam, tapi di dalamnya masih ada bara api", kata Doni.
Menurut Doni, satu solusi yang harus segera diambil adalah dengan upaya pencegahan yang melibatkan kolaborasi antara TNI dan Polri.
Pencegahan tersebut harus dilakukan dengan pendekatan budaya, sosial, religi dan kekeluargaan dengan warga yang menjadi pelaku.
Menurutnya, apabila hal itu masih belum berhasil maka harus ada penegakan hukum yang tegas.
Penegakan hukum yang disebut Doni itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam perpres, perpu dan undang-undang oleh tiap kementerian dan lembaga serta telah dimandatkan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2019.
Dalam upaya pencegahan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung penuh BNPB dengan memberi data mengenai desa mana saja yang terbukti membakar lahan.
Menurutnya, hal itu tentunya agar kinerja BNPB bersama Kementerian dan Lembaga lain dalam melakukan pendekatan ataupun penindakan tidak terjadi tumpang tindih.
Ia mengatakan, Badan Restorasi Gambut (BRG) juga memberikan dukungan dengan pembuatan sekat kanal sebagai penampungan air.
Selain untuk pemadaman kebakaran, hal itu dilakukan juga untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau.
BRG juga telah menyiapkan 11 ribu sumur bor untuk pembasahan lahan.
Ia menilai, dalam pengoperasiannya, BRG menyambut langkah positif yang disampaikan Kepala BNPB tentang kolaborasi antara TNI dan Polri.
Menurutnya, BRG membutuhkan tim pengawasan dan keamanan dalam inventarisasi BRG seperti pemeliharaan dan pengoperasian embung serta perbaikannya.
Karena menurut Doni saat ini sekat kanal dan embung mengalami kerusakan dibagian dindingnya.
"Dari pihak Kementerian Pertanian akan memberikan bibit siap tanam sebanyak 500 juta dengan alokasi dana tiga puluh miliar yang akan disebar di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Maluku dan Pulau Jawa," kata Doni.
Hanya saja, menurut Doni, Kementan masih belum membahas secara keseluruhan mengenai kebijakan penanaman bibit tersebut akan dimaksimalkan di area terdampak karhutla atau di area lain.
Akan tetapi menurutnya, Kementan juga memiliki misi untuk mengembalikan kejayaan rempah.
Ia juga mengatakan, Kementerian Sosial akan fokus pada penyampaian dana santunan bagi para korban asap.
Dalam upaya pencegahan, ia menjelaskan Kemsos akan membiayai dan menggerakkan Tagana dalam menangani kebutuhan warga pascakebakaran seperti pemenuhan shelter, dapur umum, trauma healing, pemakaman atau hal lain yang diperlukan.
Sedangkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menyampaikan informasi mengenai upaya pemerintah dan wilayah titik hotspot serta panduan untuk penanggulangan dan pencegahannya kepada masyarakat.
Dari beberapa paparan yang disampaikan peserta rapat, Doni berharap sinergi dari tiap Kementerian dan Lembaga ini dapat dilakukan secara berkesinambungan, agar kedepannya predikat Indonesia sebagai swalayan bencana dapat berkurang di mata dunia yang diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kesadaran manusia akan lingkungan, sebagai mana "Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita".
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Dody Ruswandi menambahkan bahwa hal utama yang mendasari adanya aktivitas pembakaran hutan dan lahan adalah adanya faktor ekonomi.
Oleh karena itu, menurutnya, upaya pencegahan yang harus dilakukan juga dengan memperhatikan kesejahteraan hidup para warga yang selama ini mendapat pekerjaan sebagai pembakar hutan.
"Mereka harus mendapatkan sumber pendapatan baru, sehingga mereka yang tadinya mau membakar tidak jadi membakar. Karena permasalahannya kan ekonomi. Jadi, kalau kita hanya bisa melarang, lalu (kesejahteraan) mereka bagaimana," kata Dody.
Dengan dasar itu, Dody mengatakan, BNPB bersama seluruh komponen kementerian dan lembaga yang telah memiliki sumber binaan di tiap-tiap daerah juga akan menerapkan langkah budaya pencegahan dengan pendekatan-pendekatan yang kognitif dan memperhatikan dari berbagai sektor, termasuk ekonomi.