Baca tanpa iklan
Namun, soal bagaimana persiapan jelang kongres, Megawati memilih menjawab singkat. "Ya nanti saja deh," ucapnya sambil tersenyum.
4. Menhan: Terserah Tuhan
Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menanggapi pertanyaan wartawan terkait kemungkinannya untuk menjadi Menteri Pertahanan pada Pemerintahan Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Maruf Amin.
Ryamizard Ryacudu menegaskan dirinya tidak pernah bertanya terkait hal tersebut kepada Jokowi.
"Saya tidak pernah nanya-nanya itu," jawab Ryamizard Ryacudu di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2019).
Wartawan kemudian bertanya lagi apakah sudah ada yang membisiki dirinya terkait hal tersebut.
"Tidak ada yang bisikin, kalau ngomong sama saya harus dengan jelas, begitu," jawab Ryamizard berkelakar.
Wartawan pun kemudian menanyakan kesiapannya jika dirinya kembali ditawari menjadi Menteri Pertahanan.
"Terserah Tuhan lah, apa yang diberikan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya itu prinsip. Dulu waktu pertama kali saya juga kan tidak tahu juga," jawab Ryamizard Ryacudu.
Wartawan pun kembali menanyakan harapannya terkait Menteri Pertahanan yang akan dipilih Jokowi dan Amin setelah dirinya
"Hari ini harus lebih baik dari kemarin, yang di depan harus lebih baik dari hari ini," kata Ryamizard.
Baca: Hakim Konstitusi Ingatkan Para Kuasa Hukum Pemohon Pahami Permohonan hingga Petitum
Ryamizard sendiri adalah Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ke-23 itu mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014.
5. Dompet Mega
Politkus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebutkan ada banyak nama yang beredar di internal partainya untuk menjadi calon menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Hanya saja nama nama tersebut masih dirahasiakan dan masih berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Ada banyak nama, nah itu masih di dompetnya ibu Mega," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (9/7/2019).
Baca: Masinton : PDI Perjuangan Tidak Latah Seperti Partai Lain Ajukan Calon Menteri
Baca: Ditabrak dari Belakang, T2 Motorsports Gagal Cetak Poin di Race ke-2
Baca: Dari Satu Kali Order Kencan Anak Buahnya, Mahasiswi Mucikari Ini Dapat Jatah Rp 100 Ribu
Menurut Masinton partainya tidak akan mengajukan nama-nama tersebut kepada Presiden Jokowi.
Melainkan Jokowi yang meminta kepada partai.
PDIP menurutnya menyerahkan sepenuhnya mengenai komposisi kabinet kepada Jokowi.
"PDIP tidak mengajukan, nanti pak Presiden Jokowi yang akan menyampaikan ke partai berapa yang dibutuhkan oleh beliau," katanya.
Menurut Masinton, meski partainya meraih kursi terbanyak di Pemilu Legislatif 2019, bukan berarti harus mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak.
Baca: Beberkan Alasan Fairuz A Rafiq Pilih Cerai dari Galih Ginanjar, Nikita Mirzani : Wajar lah!
Baca: Adu Tinju Gubernur NTT dan Chris John
Dalam menyusun kabinet, Masinton yakin, Jokowi memiliki pertimbangan tertentu, selain kapabilitas dan integritas.
Salah satunya yakni kebersamaan atau gotong royong yang salah satu caranya yakni mengakomodir berbagai elemen untuk membantu menjalankan roda pemerintahan.
"Nah elemen yang diakomondir ini tentu orang yang punya semangat yang sama dengan presiden, tentunya sebagai pemilik preogratif untuk mengangkat kabinet yang profesional, punya integritas baik ya dan bekerja cepat," katanya.
6. NasDem yakin
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi yakin Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya.
Hal itu dikatakannya menanggapi dinamika terkait pembicaraan jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.
"Jadi persoalan apapun yang terjadi sudah pasti terhitung dengan sangat baik di dalam konteks kultur politik kita, jadi bukan persoalan harus menuntut berapa," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Anggota Komisi III DPR ini menyatakan belum ada pembicaraan khusus terkait kursi menteri dengan Presiden Joko Widodo.
Baca: Menkumham Sebut Kasus Baiq Nuril Bukan Kasus Kecil
Baca: Tak Diketahui Sebabnya, Hepriaman Kapak Leher Ayahnya Hingga Putus
Baca: Debut, Penyerang Berdarah Liberia Langsung Cetak Gol untuk Persib U-16
"Jadi sejauh ini tidak pernah pimpinan Partai Nasdem mengajukan menteri membicarakan hal itu secara teknis," jelasnya.
Namum demikian, ia mengatakan kabinet yang akan datang harus diisi oleh partai-partai yang memiliki kesolidan dalam bertugas.
"Kalau solid berarti apa? Berarti harus diisi mereka yang memiliki perspektif yang sama. Partainya juga yang memiliki perspektif yang sama," katanya.
7. Jatah PKB dan NU
Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.
"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Baca: PKB Ngotot Minta Jatah 10 Menteri, Ini Bocorannya
Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.
Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.
"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.
Baca: Kloter 1 Embarkasi Jakarta Tiba di Asrama Haji
Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif.
"Pada akhirnya kita serahkan kepada pak Jokowi. Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," pungkas dia.
8. PKB minta 10 kursi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.
Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.
Baca: 8 Fakta Gunung Piramid Tempat Hilangnya Thoriq, Kemiringan Ekstrem hingga Sejumlah Mitos
Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.
"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.
Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.
Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.
Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.
"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.
Baca: The Lone Ranger and the Lost City of Gold (1958)
Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.
Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB.
9. Jawaban Faldo Maldini
TribunJakarta.com menuliskan, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini ditodong pertanyaan soal pihaknya ingin kursi apa di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Pertanyaan tersebut diberikan oleh Karni Ilyas, saat Faldo Maldini hadir sebagai narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC).
PAN sendiri diketahui memberikan sinyal untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan.
"Ada aspirasi seperti dikemukakan oleh rekan saya Viva Yoga Mauladi, mayoritas DPW menyatakan kesetujuannya kalau PAN nanti mengambil langkah untuk begabung dengan pemerintahan pak Jokowi. Jadi trennya itu ke arah situ," kata Bara Hasibuan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2019).
Mulanya Faldo Maldini memberikan pandangannya terkait wacana koalisi Prabowo Subianto dan Jokowi.
Tiba-tiba Karni Ilyas memotong pembicaraan, dan menodong pertanyaan soal kursi apa yang diinginkan PAN di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
"Kalau jadi koalisi KIK, kursi apa yang diharapkan oleh PAN?" ucap Karni Ilyas tegas.
Mendengar perntanyaan itu, Faldo Maldini langsung tersentak sambil mengaruk-garuk kepala.
"Wess," ucapnya.
Karni Ilyas kembali bertanya, apa PAN menginginkan jabatan sebagai Ketua MPR atau menteri.
"Apakah Menteri? Apakah tetap ketua MPR?" tanya Karni Ilyas.
Sambil tersenyum, Faldo Maldini mengaku pihaknya tak merasa kegeeran soal jabatan di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Pasalnya ia menilai segala keputusan berada di tangan Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Kita enggak kegeeran, kita enggak kepedean Bang Karni," kata Faldo Maldini.
"Kalau kita berpikir yang tahu ini semua adalah Pak Jokowi, karena beliau adalah presiden terpilih," tambahnya.
Karni Ilyas memberikan sindiran kepada Faldo Maldini.
"Tapi berharap dong sekian krusi," ujar Karni Ilyas.
Politikus muda itu mengaku tidak berharap, mengingat di Pemilu 2019 PAN memporoleh suara rendah.
"No karena kita enggak kegeeran, angka kita 6,9%, kalau ibarat bola ini terancam degradasi," jelas Faldo Maldini.
"Kita percaya ke semua ke Presiden kepilih," imbuhnya.
Mengenai sikap resmi PAN, Faldo Maldini mengaku hal tersebut akan diputuskan saat rakernas.
Hal tersebut karena PAN ingin mendengar pendapat dari seluruh anggotanya yang berasal dari berbagai daerah.
"Kita akan memutuskan di rakernas," ucap Faldo Maldini.
Simak videonya:
Apa mau Jokowi?
Diberitakan Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.
Baca: Barbie Kumalasari Sebut Pihak Fairuz Giring Opini Soal Ikan Asin, Ini Keyakinanya di Pengadilan
Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.
"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik."
"Jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).
Sikap Jokowi berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.
Saat itu, Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.
Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.
"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya."
"Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.
Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Namun, Jokowi juga tak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang hendak bergabung.
"Sudah sering saya sampaikan, kami terbuka untuk siapa pun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini, secara terbuka," kata politisi PDI-P ini.
(Tribunnews.com/Chrysnha, Glery Lazuardi, Srihandriatmo Malau, Gita Irawan, Taufik Ismail/TribunJatim.com/Kompas.com, TribunJakarta.com)