Baca tanpa iklan
Inilah berita terkni kabinet Jokowi. Mulai dari TGB dan Wasekjen PKB diusulkan hingga Mega sebut tidak tahu, Jawaban Faldo
TRIBUNNEWS.COM - Isu kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024 terus berhembus setelah Pilpres 2019.
Termasuk kabar tokoh-tokoh nasional yang sering dikaitkan untuk mengisi kursi menteri dalam kabinet Jokowi.
Sejumlah fakta terungkap, muai dari Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi dan Wasekjen PKB diusulkan, pernyataan Megawati Soekarnoputri menyebut tidak tahu-menahu, hingga jawaban Faldo Maldini.
Seperti diketahui, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara sah ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019—2024 oleh KPU RI.
Putusan ini ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berdasarkan Surat Keputusan KPU nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih lewat perolehan suara 85.607.362 atau 55,50% dari total suara nasional.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, 30 Juni 2019, Ketua KPU, Arief Budiman," kata Ketua KPU RI Arief Budiman saat membacakan surat keputusan di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
Baca: FAKTA Ratna Sarumpaet Divonis 2 Tahun Penjara: Menciut dari Tuntutan, Ditegur Hakim & Dua Jari
Inilah fakta-fakta terbaru berita terkini kabinet Jokowi dirangkum dari berbagai sumber:
1.TGB diusulkan
Diberitakan Tribunnews.com,Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2008-2018 TGB HM Zainul Majdi merupakan salah satu nama yang diusulkan. Pencapaian TGB semasa menjabat sebagai gubernur membuat dia layak untuk masuk bahan pertimbangan Joko Widodo-KH Maruf Amin.
"Saya menilai sudah saatnya TGB ini menjadi milik Indonesia. Bukan lagi milik NTB semata," kata Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, dalam keterangannya, Kamis (11/7/2019).
Menurut dia, TGB sebagai permata bagi NTB, namanya sanggup menarik perhatian seluruh Indonesia. Dan warga NTB secara tidak langsung bisa dikenal karena TGB.
Selama menjabat sebagai gubernur, kata dia, banyak hal luar biasa yang sudah dilakukan untuk NTB. Mulai dari peningkatan SDM, pengembangan pariwisata, pemberdayaan ekonomi, sampai sektor pertanian dan kelautan.
"Semestinya kita warga NTB satu suara mendukung TGB masuk pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Jadi wajar ketika saya ke Jawa kemudian ditanya, dari mana? Ketika saya jawab NTB, orang akan menjawab, oh TGB ya," kata dia.
Selama tahapan kampanye di Pemilu 2019, dia melanjutkan, TGB terbukti sanggup berselancar di kerasnya pertarungan politik Pilpres 2019. Bahkan, Koorbid Keummatan DPP Partai Golkar itu menjadi salah satu komunikator Jokowi-Ma'ruf Amin yang handal.
Pria asli Surabaya ini menyebut, mengikuti pemberitaan aktivitas TGB mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, bahkan hingga Pulau Sulawesi. Ajakan TGB untuk meletakkan politik secara wajar itu sudah tepat.
"Ketika ada isu soal agama, TGB mendinginkan situasi. Salah satu pernyataannya yang cukup baik adalah jangan sampai kontestasi politik merusak persaudaraan. Karena kata TGB, persaudaraan adalah aset tak terlihat milik Indonesia," sambungnya.
Dia menilai, TGB mempunyai modal bagus dalam merawat keberagaman di Indonesia yaitu konsep Wasathiyatul Islam atau islam di tengah. Mempererat kembali ukhuwah islamiah dan ukhuwah wathoniah yang terbelah usai Pilpres.
Selain itu, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan (PBNW) itu sanggup berjejaring dengan bagus ketika bertemu ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ataupun organisasi masyarakat lainnya.
"Sosok TGB yang saya kenal itu model politikus apa adanya. Tak terlalu mengumbar pencitraan, fokus pada kerja nyata. Itulah pentingnya kita suarakan, ini kebanggaan bersama. TGB memiliki kelebihan dalam merajut persaudaraan," tambahnya.
2. Usulan Ikatan Gus-Gus Indonesia
Ikatan Gus-Gus Indonesia (IGGI) mendukung keinginan Presiden Joko Widodo yang akan memasukkan politisi dan profesional milenial dalam jajaran kabinet berikutnya.
Secara spesifik, IGGI memiliki figur yang diusulkan.
Ketua IGGI KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mengatakan, menteri muda diharapkan bisa membantu mempercepat pembangunan.
"Para menteri milenial ini yang nanti bisa menopang kerja Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf agar lebih cepat lagi memajukan bangsa," kata Gus Fahrur ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (10/7/2019).
Pengasuh pesantren An Nur I, Bululawang Malang ini mengatakan, kalangan nahdliyin (sapaan Jamaah Nahdlatul Ulama) juga memiliki politisi milenial. Figur ini siap untuk membantu kerja cepat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Di antaranya, Lukmanul Khakim, pria yang kini menjabat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB.
"Beliau adalah tokoh yang moncer dan cakap. Dia muda alumni pesantren Denanyar Jombang serta dari keluarga santri," kata Gus Fahrur.
Kecakapan Lukmanul Khakim, kata Gus Fahrur juga bisa dilihat dari masuknya dia di urutan teratas hasil survei lembaga Arus Survei Indonesia (ASI).
Dalam survei yang digelar pada bulan 26-12 Maret 2019 itu, nama Lukman masuk dalam top 10 milenial yang layak masuk jajaran kabinet Jokowi.
Survei ASI digelar dengan menggunakan metode uji kelayakan dengan tiga tingkatan. Yakni, meta-analisis, forum group discussion dan penilaian para pakar. Pengambilan sample dilakukan dengan metode purposive sampling.
"Jadi kami tidak kaget ketika nama Lukman masuk dalam survei ASI. Dia pengalaman di eksekutif dan legislatif, pernah mendampingi menteri PDT dan Menristekdikti juga," kata Gus Fahrur.
Meski masih muda, Lukman saat ini juga sudah dinilai kaya pengalaman politik sehingga pergaulan lintas parpol juga sangat luas.
"Kalau disuruh milih, kami menginginkan Lukman bisa menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Gus Fahrur.
3. Mega tak tahu
Masih dari Tribunnews.com, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengaku sedang fokus memikirkan kongres partainya yang rencanya akan digelar Agustus mendatang.
Selain itu juga belum ada ajakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan parpol koalisi lainnya untuk berbicara soal pemerintahan ke depan, termasuk terkait kabinet.
"Belum ada berita. Saya nggak tahu, paling juga nanti dikabari," ujar Megawati di sela kunjungannya dalam Forum Perdamaian Dunia di Beijing, China, seperti disampaikan dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2019).
Untuk diketahui, sejumlah petinggi parpol koalisi Jokowi-KH Maruf Amin sudah menyatakan bahwa soal pemerintahan ke depan khususnya soal kabinet, akan dibicarakan oleh Jokowi dengan para ketua umum parpol.
Dan karena dianggap sebagai pimpinan koalisi parpol, sikap PDI Perjuangan akan ditunggu siapapun.
Megawati tak membuat pernyataan yang menolak hal itu. Puteri Presiden Pertama RI, Soekarno itu hanya mengisyaratkan, semua ada waktunya.
Saat ini, dirinya justru lebih sibuk memikirkan kongres partai yang akan berlangsung pada Agustus tahun ini. "Saya kan lagi heboh mau urusan kongres," kata Megawati.
Namun, soal bagaimana persiapan jelang kongres, Megawati memilih menjawab singkat. "Ya nanti saja deh," ucapnya sambil tersenyum.
4. Menhan: Terserah Tuhan
Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menanggapi pertanyaan wartawan terkait kemungkinannya untuk menjadi Menteri Pertahanan pada Pemerintahan Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Maruf Amin.
Ryamizard Ryacudu menegaskan dirinya tidak pernah bertanya terkait hal tersebut kepada Jokowi.
"Saya tidak pernah nanya-nanya itu," jawab Ryamizard Ryacudu di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2019).
Wartawan kemudian bertanya lagi apakah sudah ada yang membisiki dirinya terkait hal tersebut.
"Tidak ada yang bisikin, kalau ngomong sama saya harus dengan jelas, begitu," jawab Ryamizard berkelakar.
Wartawan pun kemudian menanyakan kesiapannya jika dirinya kembali ditawari menjadi Menteri Pertahanan.
"Terserah Tuhan lah, apa yang diberikan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya itu prinsip. Dulu waktu pertama kali saya juga kan tidak tahu juga," jawab Ryamizard Ryacudu.
Wartawan pun kembali menanyakan harapannya terkait Menteri Pertahanan yang akan dipilih Jokowi dan Amin setelah dirinya
"Hari ini harus lebih baik dari kemarin, yang di depan harus lebih baik dari hari ini," kata Ryamizard.
Baca: Hakim Konstitusi Ingatkan Para Kuasa Hukum Pemohon Pahami Permohonan hingga Petitum
Ryamizard sendiri adalah Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ke-23 itu mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014.
5. Dompet Mega
Politkus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebutkan ada banyak nama yang beredar di internal partainya untuk menjadi calon menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Hanya saja nama nama tersebut masih dirahasiakan dan masih berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Ada banyak nama, nah itu masih di dompetnya ibu Mega," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (9/7/2019).
Baca: Masinton : PDI Perjuangan Tidak Latah Seperti Partai Lain Ajukan Calon Menteri
Baca: Ditabrak dari Belakang, T2 Motorsports Gagal Cetak Poin di Race ke-2
Baca: Dari Satu Kali Order Kencan Anak Buahnya, Mahasiswi Mucikari Ini Dapat Jatah Rp 100 Ribu
Menurut Masinton partainya tidak akan mengajukan nama-nama tersebut kepada Presiden Jokowi.
Melainkan Jokowi yang meminta kepada partai.
PDIP menurutnya menyerahkan sepenuhnya mengenai komposisi kabinet kepada Jokowi.
"PDIP tidak mengajukan, nanti pak Presiden Jokowi yang akan menyampaikan ke partai berapa yang dibutuhkan oleh beliau," katanya.
Menurut Masinton, meski partainya meraih kursi terbanyak di Pemilu Legislatif 2019, bukan berarti harus mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak.
Baca: Beberkan Alasan Fairuz A Rafiq Pilih Cerai dari Galih Ginanjar, Nikita Mirzani : Wajar lah!
Baca: Adu Tinju Gubernur NTT dan Chris John
Dalam menyusun kabinet, Masinton yakin, Jokowi memiliki pertimbangan tertentu, selain kapabilitas dan integritas.
Salah satunya yakni kebersamaan atau gotong royong yang salah satu caranya yakni mengakomodir berbagai elemen untuk membantu menjalankan roda pemerintahan.
"Nah elemen yang diakomondir ini tentu orang yang punya semangat yang sama dengan presiden, tentunya sebagai pemilik preogratif untuk mengangkat kabinet yang profesional, punya integritas baik ya dan bekerja cepat," katanya.
6. NasDem yakin
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi yakin Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya.
Hal itu dikatakannya menanggapi dinamika terkait pembicaraan jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.
"Jadi persoalan apapun yang terjadi sudah pasti terhitung dengan sangat baik di dalam konteks kultur politik kita, jadi bukan persoalan harus menuntut berapa," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Anggota Komisi III DPR ini menyatakan belum ada pembicaraan khusus terkait kursi menteri dengan Presiden Joko Widodo.
Baca: Menkumham Sebut Kasus Baiq Nuril Bukan Kasus Kecil
Baca: Tak Diketahui Sebabnya, Hepriaman Kapak Leher Ayahnya Hingga Putus
Baca: Debut, Penyerang Berdarah Liberia Langsung Cetak Gol untuk Persib U-16
"Jadi sejauh ini tidak pernah pimpinan Partai Nasdem mengajukan menteri membicarakan hal itu secara teknis," jelasnya.
Namum demikian, ia mengatakan kabinet yang akan datang harus diisi oleh partai-partai yang memiliki kesolidan dalam bertugas.
"Kalau solid berarti apa? Berarti harus diisi mereka yang memiliki perspektif yang sama. Partainya juga yang memiliki perspektif yang sama," katanya.
7. Jatah PKB dan NU
Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.
"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Baca: PKB Ngotot Minta Jatah 10 Menteri, Ini Bocorannya
Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.
Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.
"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.
Baca: Kloter 1 Embarkasi Jakarta Tiba di Asrama Haji
Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki hak prerogatif.
"Pada akhirnya kita serahkan kepada pak Jokowi. Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," pungkas dia.
8. PKB minta 10 kursi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.
Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.
Baca: 8 Fakta Gunung Piramid Tempat Hilangnya Thoriq, Kemiringan Ekstrem hingga Sejumlah Mitos
Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.
"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.
Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.
Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.
Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.
"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.
Baca: The Lone Ranger and the Lost City of Gold (1958)
Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.
Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB.
9. Jawaban Faldo Maldini
TribunJakarta.com menuliskan, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini ditodong pertanyaan soal pihaknya ingin kursi apa di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Pertanyaan tersebut diberikan oleh Karni Ilyas, saat Faldo Maldini hadir sebagai narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC).
PAN sendiri diketahui memberikan sinyal untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan.
"Ada aspirasi seperti dikemukakan oleh rekan saya Viva Yoga Mauladi, mayoritas DPW menyatakan kesetujuannya kalau PAN nanti mengambil langkah untuk begabung dengan pemerintahan pak Jokowi. Jadi trennya itu ke arah situ," kata Bara Hasibuan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2019).
Mulanya Faldo Maldini memberikan pandangannya terkait wacana koalisi Prabowo Subianto dan Jokowi.
Tiba-tiba Karni Ilyas memotong pembicaraan, dan menodong pertanyaan soal kursi apa yang diinginkan PAN di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
"Kalau jadi koalisi KIK, kursi apa yang diharapkan oleh PAN?" ucap Karni Ilyas tegas.
Mendengar perntanyaan itu, Faldo Maldini langsung tersentak sambil mengaruk-garuk kepala.
"Wess," ucapnya.
Karni Ilyas kembali bertanya, apa PAN menginginkan jabatan sebagai Ketua MPR atau menteri.
"Apakah Menteri? Apakah tetap ketua MPR?" tanya Karni Ilyas.
Sambil tersenyum, Faldo Maldini mengaku pihaknya tak merasa kegeeran soal jabatan di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Pasalnya ia menilai segala keputusan berada di tangan Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Kita enggak kegeeran, kita enggak kepedean Bang Karni," kata Faldo Maldini.
"Kalau kita berpikir yang tahu ini semua adalah Pak Jokowi, karena beliau adalah presiden terpilih," tambahnya.
Karni Ilyas memberikan sindiran kepada Faldo Maldini.
"Tapi berharap dong sekian krusi," ujar Karni Ilyas.
Politikus muda itu mengaku tidak berharap, mengingat di Pemilu 2019 PAN memporoleh suara rendah.
"No karena kita enggak kegeeran, angka kita 6,9%, kalau ibarat bola ini terancam degradasi," jelas Faldo Maldini.
"Kita percaya ke semua ke Presiden kepilih," imbuhnya.
Mengenai sikap resmi PAN, Faldo Maldini mengaku hal tersebut akan diputuskan saat rakernas.
Hal tersebut karena PAN ingin mendengar pendapat dari seluruh anggotanya yang berasal dari berbagai daerah.
"Kita akan memutuskan di rakernas," ucap Faldo Maldini.
Simak videonya:
Apa mau Jokowi?
Diberitakan Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.
Baca: Barbie Kumalasari Sebut Pihak Fairuz Giring Opini Soal Ikan Asin, Ini Keyakinanya di Pengadilan
Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.
"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik."
"Jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).
Sikap Jokowi berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.
Saat itu, Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.
Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.
"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya."
"Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.
Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Namun, Jokowi juga tak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang hendak bergabung.
"Sudah sering saya sampaikan, kami terbuka untuk siapa pun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini, secara terbuka," kata politisi PDI-P ini.
(Tribunnews.com/Chrysnha, Glery Lazuardi, Srihandriatmo Malau, Gita Irawan, Taufik Ismail/TribunJatim.com/Kompas.com, TribunJakarta.com)