Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Beberapa menteri dikabarkan terancam meninggalkan kabinet di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo masih punya waktu sekitar dua bulan lagi untuk menentukan nama-nama yang akan mengisi kabinet di pemerintahan berikutnya.
Ia diyakini akan menghapus sejumlah tokoh kunci dari Kabinet Kerja.
Sebagaimana diberitakan Jakarta Post, muncul spekulasi bahwa setidaknya ada tiga menteri yang terancam meninggalkan kabinet, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Baca: Jubir TKN: Kementerian BUMN dan Perdagangan di Kabinet Jokowi Cocok Diisi Orang Muda
Baca: Update Isu Susunan Kabinet Kerja : Ini Nama-nama yang Diprediksi Dicopot Hingga Rencana Jokowi
Jokowi pernah mengungkapkan keinginannya memiliki jajaran menteri dari generasi muda. Sebab, ia mau para menteri di kabinet baru punya kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat.
Selain itu, juga harus memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan ini penting untuk bisa mengelola personalia dan anggaran sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif.
"Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi.
Diketahui, tahun ini Darmin berusia 70 tahun, Rini 61 tahun dan Jonan 56 tahun. Namun, ada faktor lain di luar usia yang mungkin jadi pertanda apakah menteri di kabinet saat ini akan bertahan atau tersingkir.
1. Teguran Jokowi
Baca: Jokowi Segera Umumkan Susunan Kabinet, Ini Komposisinya
Baca: Berita Terkini Kabinet Jokowi-Maruf: Prediksi Menteri-menteri yang Terlempar hingga Kata Pengamat
Beberapa waktu lalu, Jokowi menegur sejumlah menterinya terkait berbagai hal, seperti investasi dan impor. Pertama, ia menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Rini dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).
Teguran ini diberikan karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat ada penurunan nilai impor Januari-Mei turun mencapai 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
Namun, Jokowi menilai angka tersebut belum memuaskan karena nilai impor masih tinggi. Apalagi angka impor migasnya naik cukup besar.
Presiden juga menyoroti angka ekspor Indonesia yang menurun. Ekspor Januari-Mei 2019 year on year turun 8,6 persen.
Akibat impor yang tinggi dan ekspor yang rendah, neraca perdagangan mengalami defisit 2,14 miliar dollar AS. Padahal Jokowi menilai peluang untuk ekspor masih sangat besar.
"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini. Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Jokowi.
Tak hanya Jonan dan Rini, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil juga kena tegur di sidang kabinet.
Teguran ini berkaitan dengan investasi yang masih terhambat karena permasalahan perizinan di lapangan.
Awalnya, Jokowi mengingatkan seluruh menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong menanamkan investasinya.
Baca: Golkar: Pernyataan JK Soal Harmonisasi dalam Kabinet Perlu Dipertimbangkan
"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi.
Jokowi lalu menyinggung soal proses perizinan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, yang mana dianggapnya masih lamban.
"Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.
Jokowi juga menceritakan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara pada pekan lalu. Menurut dia, banyak pengusaha yang sudah berbondong-bondong mengurus perizinan untuk mendirikan hotel di sana. Namun, perizinan ini terhambat di Kementerian ATR/BPN.
"Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal bahwa keempat menteri yang disebutkan akan kehilangan pekerjaan mereka.
“Beberapa presiden sebelumnya sejak era Soeharto melakukannya. Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya tidak bergabung dengan kabinet berikutnya," kata Masinton, sebagaimana dikutip Jakarta Post.
2. Terkait kasus korupsi
Selain masalah teguran, ada hal lain yang patut dipertimbangkan dalam menerka menteri yang berpeluang tipis untuk dipertahankan dalam kabinet. Diduga, ada beberapa anggota kabinet yang tersandung perkara korupsi.
Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.
Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Imam pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.
Bahkan, KPK memastikan akan menghadirkan Imam juga ke persidangan sebagai saksi. Ia diduga masuk dalam daftar penerima suap.
Baca juga: Dalam Putusan Hakim, Sekjen KONI Diyakini Beri Rp 11,5 Miliar ke Menpora Imam Nahrawi
Kemudian, Lukman juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.
Dalam kasus ini, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka. Lukman disebut menerima Rp 70 juta dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag ini.
PPP pun mengakui tak mengusulkan nama Lukman sebagai menteri di kabinet berikutnya.
Baca juga: PPP Tak Akan Ajukan Lukman Hakim Saifuddin untuk Kabinet Baru
Begitu juga dengan Enggar yang beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).
Namun, panggilan itu belum terpenuhi. KPK telah menggeledah kantor Kementerian Perdagangan, termasuk ruang kerja Enggar, dan menyita sejumlah dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi.
Pada Mei 2019 lalu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memberi sinyal adanya reshuffle kabinet usai Lebaran.
Ia menyatakan, mengganti menteri tidak ditentukan pada faktor apakah periode pemerintahan akan berakhir atau tidak. Namun, hingga kini, belum terdengar lagi kabar soal reshuffle.
Johan menuturkan, faktor utama seorang menteri dicopot untuk diganti sosok baru pada pemerintahan Jokowi yakni persoalan kinerja. Selain itu, karena menteri tersebut terjerat persoalan hukum.
Mantan Menteri Sosial Idrus Marham adalah salah satu contohnya.
Soal sejumlah menteri saat ini terseret kasus korupsi di KPK, ia mengingatkan bahwa para menteri itu masih sebatas saksi.
"Perlu dipahami, seseorang yang diperiksa KPK sebagai saksi, belum tentu terlibat," kata mantan Komisioner KPK itu. Meski begitu, Johan memastikan, Jokowi mengevaluasi para menterinya setiap saat.
Dengan demikian, ada enam pos kementerian yang berpeluang diisi orang baru.
(Kompas.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menerka Nama Menteri yang Akan Tinggalkan Kabinet Jokowi".