Baca tanpa iklan
“Sebelum Ijtima Ulama empat, kami sudah sejak awal perjuangkan itu, itu adalah bentuk ketidakadilan dan kedzaliman, sikap kami tegas melalui Ijtima Ulama adalah menghilangkan praktik hal-hal tersebut,” ungkap Munarman di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).
Perintah Rizieq ditunggu
Di sisi lain, kepergian Rizieq Shihab ke Arab Saudi ternyata mendapat perhatian.
Satu di antaranya datang dari Persaduaraan Alumni (PA) 212.
Kepala Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis, dalam siaran Kompas TV mengatakan, PA 212 masih menunggu perintah sang imam besar FPI.
Selain menunggu perintah dari Rizieq, pihaknya menganggap Rizieq terzalimi.
Demikian dikatakan setelah menanggapi pertemuan Jokowi dan Prabowo yang dilakukan di di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, kemarin Sabtu (13/7/2019).
"Kami mengucapkan selamat tinggal pada Prabowo, artinya kami jalan terus, Prabowo sudah samopai tujuan, mungkn, karena sudah selesai," katanya.
"Jadi kalau kami tetap berjuang, jadi kami ucapkan selamat tingal Bapak Prabowo, kami terus berjuang," tegasnya.
"Kedua, kami menunggu apa yang diperintahkan imam besar Habib Rizieq Shihab yang ada di Mekkah saat ini<' ucapnya.
"(Rizieq) yang masih terzalimi."
Simak videonya:
Polemik soal pemulangan Rizieq Shihab ke Indonesia:
1. Upaya rekonsiliasi
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani tidak menampik bahwa salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dengan Jokowi yakni pembebasan atau pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Untuk diketahui Rizieq tinggal di Arab Saudi karena menghadapi sejumlah perkara hukum di Indonesia, salah satunya penyebaran konten pornografi.
"Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq).. Kemarin kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang," katanya.
Menurut mantan Wakil Ketua BPN itu dengan adanya pemulangan Rizieq diharapkan pertentangan di tengah masyarakat akibat perbedaan pandangan politik dapat mengendor. Karena menurutnya inti dari islah atau rekonsiliasi adalah meniadakan dendam.
"Harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah. saya penguasa, kamu yang dikuasai. saya yang benar kamu yang salah. sehingga islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," katanya.
Menurut Muzani rekonsiliasi sulit dilakukan bila hanya ucapan saja tanpa adanya tindakan. Rekonsiliasi hanya akan menjadi dagangan politik tanpa bisa mengendorkan ketegangan atau pertentang dimasyarakat bila masih ada proses penahanan terhadap orang-orangyang selama ini di kubu oposisi.
"Sehingga itu yang kita sampaikan pada kawan-kawan bahwa rekonsliasi, islah, penyatuan, itu akan terjadi sebagai sesuatu yang genuine, dan kita sampaikan itu, semuanya. ya tidak boleh ada proses kriminalisasi, dan seterusnya," katanya.
Muzani mengatakan tidak ada syarat lain yang diajukan pihaknya kepada Jokowi, selain pemulangan Rizieq dan pembebasan sejumlah orang yang ditahan karena perbedaan pandangan politik di Pemilu 2019.
"Engga ada (syarat lain) pokoknya yang penting adalah bagaimana perbedaan paham, perbedaan pandangan perbedaan pilihan di masyarakat, ini kemudian menjadi sesuati yang cair sehingga ada energi bagi bangsa indonesia untuk menata ke depan. nah energi baru ini yang kemudian harus kita pupuk untuk membangun Indonesia," ujarnya.
2. Tanggapan TKN
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding menyerahkan sepenuhnya terkait syarat rekonsiliasi kepada kubu oposisi.
Keding mengatakan, klausul terkait rekonsiliasi bisa disampaikan saat ada lobi atau diplomasi nantinya.
"Kan prinsipnya tergantung mereka, mau menyertakan klausul apa saja boleh," kata Abdul Kadir Karding kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Meski demikian, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, klausul terkait rekonsiliasi itu tentu akan dibahas.
Ia melanjutkan, sah saja jika ada tuntutan tertuntu untuk dibawa ke dalam rekonsilias kedua kubu nanti.
Baca: Pemulangan Habib Rizieq Shibab Jadi Syarat Rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi
"Soal diterima atau tidak, disetujui atau tidak kan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa," ucap Karding.
Karding pun menilai, tuntutan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagainsalah satu syarat rekonsiliasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) kurang tepat untuk dilakukan.
Baca: Anggota TNI Boleh Daftar Seleksi Calon Pimpinan KPK, Ini Persyaratannya
Ini menyusul desakan rekonsiliasi muncul untuk memperlihatkan kalau ajang pilpres 2019 berjalan dengan damai tanpa ada gesekan dari kedua kubu.
"Tapi kan tergantung Gerindra karena haknya mengusulkan ada di mereka. Terserah pak Muzani sebagai pihak yang menyertakan HRS sebagai bagian dari klausul sarat rekonsiliasi," jelas Karding.
3. Menhan berkawan
Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dalam sambutannya pada acsra Silaturahmi Forum Rekat Anak Bangsa di Kantor Kementerian Pertahanan RI pada Selasa (9/7/2019) sempat mengungkapkan tentang persahabatannya dengan sejumlah tokoh antara lain Presiden Keenam Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra dan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atau dikenal dengan Habib Rizieq.
Di hadapan sejumlah tokoh antara lain Ketua Forum Betawi Rempug (FBR) Luthfi Hakim, Habib Umar Al Hamid, Presidium 212 Aminudin, dan Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Ryamizard mengatakan bahwa dirinya berteman dengan ketiga tokoh tersebut.
"Itu Habib temen saya tuh. Kasih nomor telpon saya, dia tahu. Ane tahu tuh Bang Ryamizard. Saya di jalan Balikpapan dia di Petamburan. Waktu ramai-ramai dulu, dia telpon saya, Habib. Pak ente datang ke sini. Ya nanti saja, tidak enak yang lain belum datang, masa' saya datang sendiri. Artinya teman," kata Ryamizard yang disambut tawa para hadirin.
4. Menhan enggan ikut campur
Usai acara tersebut, Ryamizard kemudian ditanya wartawan terkait apakah dirinya punya niatan untuk memulangkan Rizieq karena sempat menceritakan pertemanannya dengan Rizieq saat sambutan.
"Begini ya, itu kan masalah politik saya tidak ikutan. Saya ini dengan siapa sih yang tidak kenal? dengan siapa sih saya tidak berkawan? Saya mulai dari SD saya disini, numpang lahir saja, besar saya di sini. Itu kan masalah politik, kalau politik itu kan ada masalah negosiasi dan macam-macam lah. Pasti lah," kata Ryamizard.
Baca: Persija Vs Persib: Julio Banuelos Pastikan Skuat Macan Kemayoran Tampil Habis-habisan
5. Moeldoko dan Puan kompak
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menko PMK Puan Maharani satu suara dalam menanggapi syarat dari Partai Gerinda untuk rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi agar pemerintah memulangkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.
"Siapa yang pergi, siapa yang memulangkan, kan pergi sendiri, kok dipulangin. Emangnya kita yang ngusir, kan enggak," tutur Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019).
Menurut mantan Panglima TNI itu, pemerintah tidak ada kewajiban dalam memenuhi syarat terasebut, mengingat yang bersangkutan pergi sendiri ke luar negeri.
"Ya pulang sendiri saja, enggak (bisa) beli tiket, baru saya beliin," ucap Moeldoko sembari tertawa.
Moeldoko mengatakan, banyak pekerjaan pemerintah pada saat ini yang lebih besar untuk kemajuan Indonesia ke depan dibanding hanya berfokus terhadap rekonsiliasi, apalagi masyarakat sudah tenang setelah kontestasi Pilpres 2019.
"Kan sudah saya katakan kemarin, penting enggak si rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar. Nanti kita tata lagi, masyarakat yang di bawah kan sudah tenang-tenang saja, elitnya yang ribut sendiri" paparnya.
Hal senada juga disampaikan Puan yang juga sebagai politisi PDIP, agar kepulangan Rizieq dilakukan sendiri tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah.
"Orang pergi sendiri, terus jadi kita harus yang minta pulang," ucap Puan sembari tertawa di tempat yang sama.
Sementara terkait syarat Gerinda agar para tahanan yang pro Prabowo ditahan saat kontestasi Pilpres 2019, putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menilai hal tersebut merupakan wilayah dari penegak hukum.
"Kan masih proses hukumnya, masih berjalan. Ya udah dijalanin saja, sekarang memang tetap berjalan kan proses hukumnya," kata dia.
6. M Qodari singgung Lagu Bang Toyib
Pengamat politik Muhammad Qodari atau yang kerap disapa M Qodari membahas soal kepulangan Habib Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi kubu Prabowo Subianto dan Jokowi.
Ditengah-tengah diskusi yang serius, tak terduga M Qodari menyinggung soal lagu dandut yang berjudul Bang Toyib.
Hal tersebut terjadi saat M Qodari hadir sebagai narasumber di acara Prime Talk Metro TV, pada Senin (8/7/2019).
Mulanya pembawa acara itu bertanya apakah rekonsiliasi boleh diwarnai dengan wacana atau usulan yang dinilai menabrak norma hukum.
"Haruskah rekonsiliasi dibumbui oleh wacana permintaan usulan yang bertabrakan dengan norma hukum?" tanya pembawa acara itu, dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Metro TV, pada Selasa (9/7/2019).
M Qodari menegaskan hal tersebut tentunya tidak diperbolehkan.
"Tentu tidak ya jawabannya," kata M Qodari.
Ia kemudian mengomentari pernyataan Wakil Ketua Advokasi Gerindra, Hendarsam Marantoko yang menyebut pemulangan Habib Rizieq Shihab belum pernah dibahas dalam internal partai.
M Qodari mengaku heran dan mengukit soal janji kampanye Prabowo Subianto yang menyebut akan menjemput langsung Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi jika terpilih di Pilpres 2019.
"Selama ini terus terang saya heran, kok pernah ada pernyataan Prabowo kalau saya jadi presiden maka hal pertama yang saya kerjakan adalah menjemput Habib Rizieq ke Arab Saudi," ujar M Qodari.
"Mohon maaf kalau agak salah tolong jangan dilaporkan dengan UU ITE ya," tambahnya.
M Qodari lantas mengira janji kampanye Prabowo Subianto itu bukan berasal dari Gerindra, melainkan dari anggota tim suksesnya Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Nah saya itu meraba-meraba yang membisikan pernyataan ini," kata M Qodari.
"Jangan-jangan itu bukan Gerindra, teryata itu timses yang namanya Dahnil Anzar Simanjuntak,"
"Karena Pak Dahnil yang megusulkan secara terbuka," tambahnya.
M Qodari menjelaskan janji kampanye Prabowo Subianto itu mungkin diucapkan demi meraih simpati para pendukung Habib Rizieq.
"Pak Prabowo mengatakan itu dugaan saya ingin mendapatkan dukungan dari kelompok di belakang Habib Rizieq," ujar M Qodari.
"Setelah ini selesai (Pilpres 2019 re) harusnya selesai," imbuhnya.
M Qodari kemudian membeberkan permasalahan hukum yang pernah menjerat Habib Rizieq Shihab, terkait chat WhatsApp dan dugaan penghinaan Pancasila.
"Habib Rizieq ini kalau saya telusuri ada dua kasus hukum di dua negara," kata M Qodari.
Namun penyelidikan dua kasus tersebut kini sudah dihentinkan.
"Dua-duanya sudah SP3," terang M Qodari.
Walau begitu M Qodari terlihat heran mengapa sampai sekarang Habib Rizieq Shihab tak kunjung kembali ke Indonesia.
Ia lantas menyinggung lagu dangdut yang sempat populer di tahun 2011, Bang Toyib.
"Tapi kok enggak pulang-pulang kayak judul lagu dangdut, Bang Toyib," kata M Qodari sambil tertawa.
Pernyataan M Qodari itu sontak membuat pembawa acara dan peserta diskusi yang lain terpingkal.
M Qodari kemudian membahas permasalahan hukum yang menjerat Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi, yakni masalah bendera dan overstay.
Ia lantas kembali melemparkan sebuah candaan.
"Kalau ada masalah hukum, rekonsialisi jangan sama pemerintahan Indonesia tapi Arab Aaudi," kata M Qodari.
(Tribunnews.com/Chrysnha, Rizal Bomantama/TribunJakarta.com/Kompas TV)