Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir mengaku tidak pernah diajak Jokowi untuk membahas susunan kabinet periode 2019-2024.
Hal tersebut menurutnya wajar karena tugas TKN adalah memenangkan Jokowi dan Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, bukan untuk menentukan nama menteri.
“Kalau saya tidak, TKN kan tugasnya memenangkan beliau, bukan menyusun kabinet. Apalagi susunan kabinet kan hak prerogatif presiden,” ungkap Erick Thohir ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).
Baca: 5 Anak Ketua Umum Partai yang Berpeluang Jadi Menteri Jokowi, Siapa Saja?
Baca: Beredar Nama-nama Calon Menteri Jokowi, Apa Kata Erick Thohir?
Erick mengatakan pembahasan susunan kabinet akan dilakukan Jokowi bersama partai koalisi.
Ia juga yakin Jokowi telah memiliki tim sendiri untuk menilai siapa saja yang pantas menjadi kandidat menteri di pemerintahan 2019-2024.
Pria yang menjabat sebagai Ketua KOI (Komite Olahraga Indonesia) itu lebih menunggu arahan Jokowi untuk segera membubarkan TKN seiring usainya tahapan Pilpres 2019.
“Yang sedang kami tunggu sebenarnya adalah arahan beliau soal kapan TKN ini bebas tugas, mungkin beliau sedang menunggu waktu yang tepat,” terang Erick.
Nama Erick sendiri masuk bursa calon menteri yang daftarnya tersebar akhir-akhir ini, meskipun belakangan diketahui bahwa susunan kabinet itu ternyata hoaks.
Ditanya mengenai kemungkinan menduduki jabatan menteri, Erick mengaku lebih memilih fokus kembali ke dunia usaha.
“Saya kangen dengan dunia saya, dunia usaha, kemarin juga sudah umroh dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Saya kira menjadi pengusaha juga terhormat, tak semua harus menduduki posisi pelayan publik,” ungkap Erick sambil tersenyum.
Ia mengatakan masih banyak nama yang memiliki kualitas bagus yang cocok untuk ditunjuk sebagai menteri.
“Saya kira sudah banyak orang yang berjuang, yang sudah berkeringat, dan banyak nama-nama yang bagus bisa membantu pemerintah. Apalagi kinerja kementerian sekarang kan sudah bagus,” ujarnya.
Walaupun memilih sebagai pengusaha, Erick tetap ingin memberi sumbangsih kepada negara yaitu membantu pemerintahan 2019-2024 untuk mewujudkan mimpi tahun 2030-2045 yaitu membuat Indonesia menjadi negara tujuh besar ekonomi dunia seperti pidato Presiden Joko Widodo tanggal 14 Juli 2019 lalu.
Menurutnya pengusaha bersama masyarakat serta pemerintah harus bahu membahu untuk mewujudkan soliditas ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Kantongi calon menteri
Presiden terpilih Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan mengisi kabinet di pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.
"Sudah, sudah," kata Jokowi saat ditanya wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Menurut Jokowi, kabinet baru nantinya akan turut mengakomodasi nama-nama yang disodorkan partai politik pengusung.
Ia sudah mempersilakan parpol untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri.
"Ya enggak apa-apa, mau minta 10, mau minta 11, mau minta sembilan, kan enggak apa-apa, wong minta saja," kata dia.
Selain dari parpol, ia juga memastikan akan ada menteri dari kalangan profesional.
Jumlahnya tidak akan jauh berbeda dengan menteri dari kalangan parpol.
"Ya kira kira 60:40, atau 50:50, kira-kira itu," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, menurut Jokowi, banyak juga menteri dari Kabinet Kerja saat ini yang akan tetap membantunya untuk pemerintahan mendatang.
Kalangan Milenial
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan bakal memilih menteri dari kalangan milenial atau anak muda dalam kabinet 2019-2024.
Bagaimana tanggapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai wacana Menteri Muda Jokowi?
Menurut Megawati, bisa saja menteri itu dari kalangan anak muda.
Namun, puteri Presiden pertama Indonesia itu pun memberikan catatan penting, sebaiknya dipastikan memang bisa bekerja.
Begitupun yang berusia tua namun berpengalaman dan bisa bekerja, tak seharusnya ditolak.
Megawati pun mengenang, di jaman Bung Karno, ada anggota kabinet yang muda, tapi memang pintar dan menguasai masalah.
"Ini yang saya lihat kelemahan kita dewasa ini. Orang disodor-sodorkan, tapi tidak mengerti secara praktis tata pemerintahan," ujar saat menjawab isu terkini di sela kunjungannya dalam Forum Perdamaian Dunia, di Beijing, China, seperti disampaikan dalam keterangan resminya kepada Tribunnews.com, Kamis (11/7/2019).
Namun, Megawati mengatakan seseorang calon Menteri minimal tahu soal DPR RI.
Sebab di situlah tempat membuat undang-undang (UU), bertemu dan mengawasi mitra kerja, hingga memutuskan RUU bersama Pemerintah.
Artinya, seorang muda itu paling tidak sudah harus belajar.
Megawati memberikan gambaran dirinya masuk pemerintahan sudah memiliki pengalaman di DPR dalam membuat perundangan.
"Kalau tidak tahu proses bikin perundangan, bagaimana? Dan saya suka bilang, (jadi menteri, red) memang mau mejeng saja? He he. Saya tidak akan menyebut nama."
"Kita lihat, mereka-mereka yang tidak punya latar belakang di dalam proses menjalankan tata pemerintahan di republik ini, dia fail (gagal, red)," ucap Megawati.
"Karena dia akan bingung sebenarnya dia mau bikin apa. Perundang-Undangan nggak hapal," tambahnya.
Oleh sebab itulah, Megawati menegaskan kalau ada anak muda yang ingin jadi menteri seperti wacana yang saat ini beredar, sebaiknya menyiapkan dirinya dengan baik.