Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik KPK bakal mendalami peran mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazarudin serta dua adiknya, Muhammad Nasir dan Muhajidin Nur Hasim soal pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
Pendalaman peran tiga kakak-beradik itu masih berkaitan dengan penyidikan kasus gratifikasi yang menjerat tersangka anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.
"Lebih terkait pada kebutuhan KPK untuk mendalami informasi terkait pengurusan anggaran DAK yang salah satunya seingat saya di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).
Baca: Antasari Azhar Ingatkan Pansel Teliti Pilih Calon Pimpinan KPK
Baca: Hakim PN Jakarta Pusat Diserang Pengacara, Mahkamah Agung: Ini Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan
Baca: MA Kecam Peristiwa Pengacara Aniaya Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Baca: 77.447 Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah
Alasannya, komisi antirasuah hingga saat ini terus menelusuri sumber-sumber gratifikasi yang diterima Bowo Sidik.
"Kami menduga dalam penelurusan sumber-sumber gratifikasi ini, ada salah satu sumber yang memiliki keterkaitan dengan pengurusan anggaran DAK tersebut," tutur Febri.
Bowo merupakan tersangka kasus suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpuss Transportasi Kimia dan gratifikasi.
Sebelumnya, Muhajidin, adik Nazaruddin menyampaikan surat tidak bisa hadir memenuhi panggilan pada Rabu (17/7/2019) dengan alasan sakit.
KPK memanggil Muhajidin sebagai saksi untuk tersangka Bowo, dan Indung dari pihak swasta, tersangka lainnya dalam kasus tersebut.
KPK sebelumnya telah mengirimkan dua kali panggilan terhadap Muhajidin untuk jadwal 5 Juli dan 15 Juli 2019.
Selanjutnya pada 1 Juli 2019, penyidik KPK juga telah memeriksa anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir yang juga adik dari Nazaruddin.
Terkait pemeriksaan Nasir, KPK mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan aliran dana gratifikasi kepada tersangka Bowo Sidik.
KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk M. Nazaruddin sebagai saksi untuk kasus tersebut.
Sedianya, M. Nazaruddin dijadwalkan diperiksa pada 9 Juli 2019 di Lapas Sukamiskin Bandung, tetapi yang bersangkutan sakit dan akan dijadwalkan ulang.
Nazaruddin merupakan terpidana sejumlah kasus korupsi yang saat ini sedang menjalani masa pidana di Lapas Sukamiskin, Bandung.
Panggil ulang
Adik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin yaitu Muhajidin Nur Hasim kembali absen sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan Muhajidin pada Rabu (17/7/2019).
Baca: Tidak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, Begini Respons Natalius Pigai
"Pemeriksaan dijadwalkan ulang hari Rabu (17/7)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (15/7/2019).
Febri tak menjelaskan terkait alasan Muhajidin absen pada pemanggilan kali ini.
Sebelumnya, Muhajidin juga sempat absen saat dipanggil sebagai saksi untuk kasus ini pada 5 Juli 2019.
Diketahui, Bowo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima duit dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat Indung.
Asty juga sudah ditetapkan menjadi tersangka dan kini sudah menjalani persidangan.
Bowo diduga menerima suap sekitar Rp 1,6 miliar dari Asty.
KPK menduga duit itu diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).
Baca: Berseteru dengan Yasonna Laoly, Wali Kota Tangerang Setop Pelayanan Publik Kantor Milik Kemenkumham
Selain itu, Bowo diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 6,5 miliar.
KPK menduga duit tersebut berasal dari empat sumber berbeda antara lain, terkait gula rafinasi, BUMN, penganggaran pembangunan pasar di Minahasa Selatan, dan terkait DAK Kepulauan Meranti.