Baca tanpa iklan
Hari Jumat (26/7), ketajaman politiknya diperlihatkan sewaktu mengunjungi kawasan Tanah Tinggi, hunian kelas pekerja di Jakarta dan salah satu kubu pendukungnya. Ia sholat Jumat di masjid setempat, duduk bersila bersama para jemaah lainnya. Sementara itu warga sekitar berjejalan di luar masjid, berharap dapat berswafoto bersama Jokowi.
Acara-acara kunjungan Jokowi, yang biasanya dijejali warga yang antusias, tampak spontan, tetapi membawa pesan-pesan politik yang disusun cermat.
Di Tanah Tinggi, ia tampak berkemeja putih dan sepatu kets buatan dalam negeri, sesuai dengan citranya sebagai sosok yang rendah hati, dan kontras sekali dengan korupsi dan hak-hak istimewa yang kerap dikaitkan dengan politisi Indonesia.
Sholat Jumat itu juga membantu mengukuhkan citranya sebagai sosok Muslim taat. Dalam persaingan yang sengit di pilpres, lawannya didukung kelompok-kelompok Muslim yang menginginkan hukum syariah dan mengritik Jokowi yang kurang saleh.
Jokowi mengatakan ia akan berusaha bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islamis selama pandangan mereka tidak bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yang mencakup pemerintah yang sekuler dan toleran terhadap beberapa agama yang diakui resmi.
“Jika suatu organisasi membahayakan negara karena ideologinya, saya tidak akan berkompromi,” ujarnya.
Ketika ditanya kemungkinan melarang Front Pembela Islam (FPI), ia mengatakan, “Ya tentu saja, sama sekali mungkin jika tinjauan pemerintah berdasarkan pandangan keamanan dan ideologi menunjukkan mereka tidak sejalan dengan negara.”
Pada kesempatan lain ketika ditanya mengenai pandangan bahwa Presiden Donald Trump telah menyuburkan suasana anti-Muslim melalui cuitan dan kebijakan-kebijakanya, Jokowi meminta semua pemimpin agar menahan diri dari melakukan diskriminasi berdasarkan agama, ras atau etnik.
Tetapi ia menyatakan akan menyambut baik kunjungan Trump ke Indonesia.
“Akan merupakan kegembiraan bagi pemerintah untuk mengundang Trump mengunjungi Indonesia. Dan menurut saya rakyat Indonesia juga akan menyambut baik jika Presiden Trump mengunjungi Indonesia,” katanya.
Izin FPI di Kemendagri
Sementara itu izin perpanjangan FPI masih di Kemendagri.
Dikutip dari Tribunnews.com, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengatakan hingga hari ini, Rabu (17/7/2019) organisasi kemasyarakatan FPI (Front Pembela Islam) belum melengkapi 10 syarat yang belum terpenuhi dari total 20 dokumen untuk perpanjangan SKT (Surat Keterangan Terdaftar).
Lebih lanjut Soedarmo mengatakan Kemendagri belum tentu memperpanjang SKT FPI meski pun semua syarat sudah terpenuhi.