Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) merespon polemik dokter gigi Romi Syofpa Ismael gagal menjadi PNS karena penyandang disabilitas.
Romi adalah seorang dokter gigi asal Solok Selatan, Sumatera Barat.
Bersama sejumlah perwakilan seperti dari Kementerian Kordinasi Pembinaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kantor Staf Presiden (KSP), BKN menggelar rapat kordinasi tindak lanjut penyelesaian masalah pembatalan status CPNS dokter gigi Romi di ruang rapat Kemenko PMK, Senin (29/7/19).
Rapat ini digelar dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Baca: Cegah Jerawat hingga Turunkan Berat Badan, Inilah 17 Manfaat Stoberi yang Jarang Diketahui!
Baca: Datangi Penjara Tiap Hari Karena Rindu, Barbie Kumalasari Senyum Cerita Lakukan Ini Bareng Galih
Baca: Kangen, Senin-Kamis Barbie Kumalasari Sambangi Galih Ginanjar di Penjara
Baca: Rio Reifan Dampingi Istri Diperiksa Polisi Usai Dugaan Kena Tipu Miliaran Rupiah
Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Otok Kuswandaru sebagai perwakilan BKN menyatakan bahwa saat ini BKN sedang melakukan proses analisis pengawasan apakah keputusan Bupati Solok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berupaya mengkaji pertimbangan-pertimbangan tindak lanjut permasalahan ini dan mencari solusi terbaik yang tidak merugikan banyak pihak,” ujar Otok Kuswandaru, Jakarta, Senin (29/7/2019).
Dia juga menyatakan BKN akan berupaya mengkaji Undang-undang terkait yang berkaitan dengan manajemen ASN terutama mengenai formasi disabilitas.
Peraturan Kemenpan mengenai disabilitas menjadi salah satu acuan untuk pencarian solusi masalah yang sedang dihadapi ini.
Hadir pula Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes yang menjelaskan mengenai syarat formasi dokter gigi.
Kemenkes berupaya mengambil kebijakan yang adil bagi CPNS dokter gigi sesuai persyaratan yang diminta saat pendaftaran CPNS.
Perwakilan KSP menyarankan seluruh pihak terkait untuk melakukan pengecekan apakah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan CPNS Kabupaten Solok telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur.
Hal ini dilakukan guna mencegah adanya diskriminasi pada kaum disabilitas.
Ke depan, akan diadakan rapat lanjutan untuk pengambilan keputusan akan masalah ini.
Layak jadi CPNS
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebut dokter gigi Romi Syofpa Ismael pantas diterima menjadi CPNS.
Menurut Irwan, keputusan pemerintah kabupaten Solok Selatan yang membatalkan kelulusan drg Romi sebagai CPNS merupakan tindakan buruk.
"Ya pantaslah jadi CPNS, orang nomor satu lulus, nomor satu terbaik bahkan tertinggi nomor satu. Sudah nomor satu malah enggak keterima, makanya jadi nggak bagus kan (keputusan bupati itu)," ujar Irwan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).
Baca: IP Indonesia Curi Perhatian Pengunjung Licensing Expo China
Baca: Gempabumi Kerap Guncang Wilayah Indonesia Akhir-akhir Ini, BMKG Bagikan Info soal Tsunami dan Gempa
Baca: Ramalan Zodiak Cinta Besok, Selasa 30 Juli: Libra Nyatakan Perasaan, Pisces Jangan Tergoda
Baca: Pengakuan Dahnil Anzar Ditunjuk jadi Jubir Prabowo dan Kader Gerindra
Dirinya pun selaku pimpinan tertinggi di Sumatera Barat tengah turun tangan menyelesaikan masalah itu.
Ia menuturkan, pemerintah provinsi telah menegur Bupati Solok Selatan dengan mengirimkan surat yang meminta pemerintah kabupaten mengembalikan nama drg Romi ke daftar kelulusan.
"Kita (pemprov) sudah menyurati dari provinsi untuk menegur bupati Solok Delatan untuk mengembalikan posisi dia (drg.Romi) agar tetap diterima sesuai keputusan pertama. Saat ini kita masih menunggu jawaban dari Bupati Solok Selatan," ungkap dia.
Irwan menambahkan, kondisi fisik drg Romi yang dinilai tak memenuhi persyaratan sehat jiwa dan raga dibantah dengan adanya surat rekomendasi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) bahwa dia layak berpraktek.
"Enggak, kakinya, tangannya masih kuat, badannya masih kuat. Sudah dicek, dari PDGI seluruh Indonesia pun menyatakan beliau ini layak berpraktek cuma yang jadi masalah kakinya aja, kakinya aja yang nggak bisa. Pokoknya kakinya, kalau badan, tangan masih bisa," ungkapnya.
Dikutip dari Kompas.com, Pemkab Solok Selatan memastikan proses pembatalan kelulusan CPNS drg Romi sudah melalui berbagai tahapan dan mekanisme sesuai peraturan dan perundang-undangan, serta konsultasi kepada pihak-pihak terkait.
Pembatalan kelulusan drg Romi karena tidak memenuhi persyaratan umum pada formasi umum penerimaan CPNS 2018 yaitu sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan yang dilamar.