Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menyambut baik rencana pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.
Indria Samego berharap pemindahan ibu kota negara tersebut betul-betul dikaji secara mendalam baik dari aspek teknis sosial maupun politis.
Khususnya, mengenai kaitannya dengan visi dan misi Presiden Jokowi pada periode kedua.
"Kalau bisa memperbaiki kualitas SDM atau menjamin pemerataan pertumbuhan dan kesejahteraan , ya bagus," ujar Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Selasa (30/7/2019).
Baca: Agustus, Jokowi Akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan
Baca: Merasa Bersalah dan Ingin Tobat, Rey Utami Ingin Mengubah Penampilannya
Baca: Pukat UGM Sebut Pimpinan KPK Harus dari Kepolisian atau Kejaksaan Sebagai Mitos
Baca: Anggota Paskibraka Harus Rela Hidup Tanpa Gadget Selama Jalani Masa Karantina dan Pelatihan
Jadi, imbuh dia, jangan hanya perkara kemacetan Jakarta saja yang diatasi melalui pemindahan ibu kota Negara.
Kalau sekadar hal tersebut, dia menegaskan, sekian tahun ke depan, kemacetan itu akan pindah ke ibu kota baru.
"Yang terbaik adalah mengatasi pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini, ibarat gula, semutnya akan menyebar ke mana-mana," tegasnya.
Diumumkan Agustus
Presiden Jokowi mengamini ibu kota negara bakal pindah ke Kalimantan.
Hal ini ditegaskan Jokowi saat kunjungan kerja hari keduanya di Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.
"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke kalimantan. Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus. Dimana Provinsi yang bakal dipilihnya menjadi ibu kota baru.
Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru itu belum rampung dan tuntas. Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.
Baca: Dengan Nada Tinggi Tjahjo Bantah Ada Unsur Politis Dibalik Proses Perpanjangan Izin FPI