Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi soal wacana kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan memberikan sinyal menolak Jaksa Agung dari partai politik sekaligus mendorong figur internal kejaksaan sebagai Jaksa Agung.
"Kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem termasuk di dalam Kementerian yang dulu disebut dengan departemen manakala kita juga memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).
Hasto pun mendukung, korps Adhyaksa dipimpin sosok diluar partai politik.
Baca: Kabareskrim dan Dirtipidum Jadi Penanggung Jawab dan Ketua Tim Teknis Kasus Novel Baswedan
Sebab, Hasto mengatakan, ini salah satu aspirasi masyarakat soal sosok Jaksa Agung.
"Berbagai aspirasi yang diberikan oleh publik bahwa Jaksa Agung dipimpin oleh internal yang tumbuh dan punya dedikasi dalam membangun seluruh sistem dan komitmen seluruh elemen dari aparat dari Jaksa Agung untuk dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya itu juga ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu," ungkap Hasto.
Lebih lanjut, Hasti menyebut, sebagai penegak hukum, Jaksa Agung harus bebas dari intervensi politik.
Baca: Komisi I Desak Pemerintah Rampungkan Draf RUU Perlindungan Data Pribadi
Sehingga diupayakan dipimpin oleh orang non partisan partai.
"Karena itulah mari agar seluruh upaya di dalam penempatan jabatan strategis terhadap mereka-mereka yang punya tanggung jawab di dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu," jelas Hasto.