Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar percaya diri jika PDI Perjuangan akan memberikan posisi ketua MPR kepada partai berlambang pohon beringin itu.
Ketua DPP Golkar, Yahya Zaini mengatakan, partainya setuju diadakan amandemen UUD 1945, asalkan tidak merubah tatanan sistem presidensiil.
"Kami percaya PDIP juga dapat menyetujui jika jatah Ketua MPR diberikan kepada Golkar. Golkar juga menyetuji diadakan amandemen UUD 45 hanya saja materinya perlu dikaji secara lebih mendalam. Yang penting koridornya tidak merubah tatanan sistem presidensiil," kata Yahya Zaini di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Tak hanya PDI Perjuangan, Yahya mengklaim parpol anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) solid memberikan kursi Ketua MPR untuk partai beringin.
"Partai koalisi Insya Allah solid memberikan kursi Ketua MPR kepada Golkar," ucap Yahya.
Baca: Romo Benny: Ketua MPR Harus yang Negarawan, Tidak Sekedar Politisi
Bahkan, kata Yahya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto sudah melakukan komunikasi politik dengan pimpinan parpol lainnya untuk 'memuluskan' perebutan kursi Ketua MPR ini.
"Ketua Umum sudah berbicara dengan partai partai lain, bahkan secara khusus waktu pertemuan 4 Ketua Umum masalah tersebut jadi agenda yang penting," ungkap Yahya.