Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pembukaan kongres ke V PDIP di Bali, Kamis (8/8/2019).
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan kehadiran Prabowo tersebut merupakan bukti bahwa hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat baik.
"Dengan ibu Mega (Megawati) saya tahu baik sekali, saya juga mempunyai komunikasi yang cukup baik. Jadi saya kira biasa saja silaturahmi politik, diundang dalam sebuah perhelatan internal partai, itu hal biasa kalau ada gelaran besar," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (8/8/2019).
Baca: Berkas Perkara Tiga Tersangka Penyuplai Sabu ke Nunung Dilimpahkan ke Kejaksaan
Baca: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto Diberi Gelar Pangeran Wira Ambara oleh Sultan Kukar
Baca: Sabtu, Cosmas Batubara Akan Dimakamkan di TMP Kalibata
Fadli mengatakan kehadiran Prabowo dalam kongres PDIP hanya silaturahmi biasa. Namun demikian Fadli tidak menampik ada komunikasi yang intensif antara PDIP dengan Gerindra pasca Pilpres 2019, termasuk ajakan untuk berkoalisi.
Ajakan tersebut tidak lain adalah untuk kepentingan bangsa, karena menurutnya, banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah ke depannya termasuk di bidang ekonomi.
"Terutama persoalan ekonomi. Saya kira target yang dicanangkan pemerintah sendiri sangat berat untuk tercapai sesuai target. Jadi butuh banyak kelompok, ya karena untuk kepentingan nasional," katanya.
Menurut Fadli, komunikasi antara Gerindra dan PDIP masih terus dijajaki.
Belum diputuskan apakah Gerindra akan bersama di koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.
"Saya kira sikap kami mengedepankan kepentingan nasional. Itu sikap kami. Bahwa nanti ada di dalan pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu sudah ada mekanismenya, tergantung apakah kita berbuat di dalam atau lebih efektif di luar. Itu belum kami putuskan finalnya," katanya.
Bila kemudian nantinya Gerindra akan berada di pemerintahan, Fadli berharap fungsi kontrol di parlemen tetap berjalan.
Menurut wakil Ketua DPR tersebut, parlemen harus tetap menjadi lembaga yang kritis agar kebijakan pemerintah tidak kebablasan.
"Harusnya tetap ada check and balance. Karena bahaya kalau tidak ada pengawasan, akan cenderung jadi pemerintah yang merasa benar sendiri kemudian mereka merasa jalan yang dilakukan tidak perlu pertimbangan dan akhirnya bisa menjerumuskan. Yang dirugikan nanti adalah rakyat. Jadi DPR ya apapun yang terjadi harus tetap jadi lembaga yang kritis konstruktif. Karena itu adalah tugas konstitusional," pungkasnya.