Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya memperkuat kebijakan ekonomi dengan menggandeng pihak akademisi.
Dalam rangkaian acara HUT ke-53, Kemenko Perekonomian mengadakan sesi terbatas round table discussion bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari 50 Universitas dari seluruh Indonesia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menyampaikan, pertemuan bertujuan untuk membentuk ForEkon yakni Forum Kebijakan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian – Akademisi.
"ForEkon diharapkan menjadi wadah diskusi dan transfer knowledge tentang permasalahan ekonomi nasional maupun regional. Di samping itu ForEkon menjadi wadah untuk menjaring masukan dan umpan balik dari Akademisi atas suatu kebijakan ekonomi. Kemudian dalam proses perumusan kebijakan, ForEkon menjadi wadah untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antara pemerintah dan Akademisi," ujar Susiwijono, di Borobudur Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
Nantinya, dalam tahap implementasi kebijakan, Akademisi dapat mengkomunikasikan kebijakan ekonomi kepada masyarakat dan dunia usaha.
Forum juga menjadi wadah menjaring Ekonom Muda Inovatif yang memahami proses perumusan kebijakan Ekonomi.
Rencananya forum serupa akan digelar secara rutin 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Mei dan November.
Beberapa topik yang dibahas meliputi arah kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sementara untuk isu dan permasalahan dibahas terkait, strategis komoditas kelapa sawit, pengembangan e-commerce, diplomasi perdagangan untuk mendorong ekspor.
"Pertemuan-pertemuan rutin akan berisi penyampaian kajian atau masukan atas suatu isu ekonomi dan perumusan kebijakan, serta diseminasi outlook dan kebijakan perekonomian," ungkap dia.
Menegaskan hal itu, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pentingnya pemerintah menggandeng pihak akademisi, untuk meningkatkan daya saing.
"Kita perlu mengarah pada kerja sama yang bisa membuat perkiraan dan proyeksi lebih baik, khususnya kebijakan ekonomi di daerah," harap Darmin.