Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo membenarkan pernyataan kolega separtainya Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut adanya 'penumpang gelap' di sekitar pendukung Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2019 lalu.
"Saya tidak mau memperpanjang. Tapi saya rasa pesannya pak Dasco itu benar. Silakan saja," kata Edhy di menara Kompas, Senin, (12/8/2019).
Sama halnya dengan Dasco, Edhy juga enggan mengungkapkan siapa 'penumpang gelap' yang dimaksud. Hanya saja yang pasti menurutnya, mereka yang tidak merasa sebagai 'penumpang gelap' tidak perlu kebakaran jenggot.
"Kalau tidak merasa ya tidak usah. Ini kan dalam konteks untuk menyampaikan bahwa posisi berdiri (Prabowo dan Gerindra) itu harus jelas. Beliau pasti sampaikan posisi beliau jelas, dalam rangka membesarkan partai dan membela negara," katanya.
Baca: Serangan masjid Norwegia: Terduga pelaku Philip Manshaus hadir di pengadilan dengan wajah memar
Baca: Galih Ginanjar di Penjara, Barbie Kumalasari dan Kriss Hatta Semakin Dekat?
Baca: Versace minta maaf menyusul kemarahan China, Hong Kong disebut wilayah independen
Baca: PAN Minta Gerindra Buka Data Penumpang Gelap Prabowo
Menurut Edhy 'penumpang gelap' tersebut bisa diidentifikasi dari apa yang diinstruksikan Prabowo. Penumpang gelap tersebut pada masa Pemilu Presiden, justru melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang oleh Prabowo.
"Kalau tahu kan bisa langsung kita tegur, ngapain kita ngomong. Tapi kan bisa lihat yang pak Prabowo arahkan, yang pak Prabowo minta tidak boleh tapi dilakukan, bisa lihat sendiri. tapi saya minta ini tidak diperpanjang," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco mengamini ada "penumpang gelap" di kubu Prabowo-Sandiaga Uno ketika Pilpres 2019 kemarin.
Menurut Sufmi Dasco, Prabowo bisa meninggalkan penumpang gelap tersebut dan membuat kelompok-kelompok tersebut gigit jari.
Dengan tegas, Sufmi Dasco menyatakan penumpang gelap tersebut mencoba memanfaatkan Prabowo demi kepentingan mereka.
"Soal penumpang gelap, bukan karena kita singkirkan. Prabowo jenderal perang Bos. Dia bilang sama kita, kalau diadu terus, terus dikorbankan, saya akan ambil tindakan tidak terduga. Dia banting stir, dan orang-orang itu gigit jari," tutur Sufmi Dasco, Jumat (9/8/2019) dii Hotel Ashley, Jakarta Pusat.
Sayangnya Sufmi Dasco enggan menjelaskan siapa penumpang gelap yang dia maksud. Tindakan Prabowo yang melarang pendukungnya berdemo di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika sidang sengketa Pilpres 2019 sudah membuat penumpang gelap gigit jari.
"Pertama itu di MK. Tidak disangka dan diduga, Prabowo umumkan ke pendukungnya tidak melakukan demo dan tidak ke MK supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini sudah diluar banyak dugaan orang," paparnya.
"Sesudah di MK, masih ada yang ngomong sama Pak Prabowo. Pak kalau mau rakyat marah, ulama dan emak-emak disuruh ke depan biar jadi korban. Prabowo pikir, emang gue bodoh. Kan kasihan emak-emak serta ulama mau dikorbankan," tutur Sufmi Dasco lagi.
Terakhir Prabowo banting stir lagi dengan menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus. Ini semakin membuat para penumpang gelap makin gigit jari.
Penjelasan Rachmawati
nggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri memastikan bahwa pihaknya tetap waspada setelah dugaan adanya penumpang gelap di kubu Prabowo Subianto saat menjadi calon presiden pada Pilpres 2019.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa adanya penumpang gelap merupakan suatu dinamika dalam berpolitik.
Penumpang gelap, kata dia, selalu ada dimana pun.
"Orang yang artinya kaki kanan di sana, kaki kiri di sini. Biasa. Tapi Insya Allah kami tetap mewaspadai karena supaya menjadi cita-cita, visi misi partai ke depan bisa berjalan dengan baik dan mulus," ujar Rachmawati di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).
Baca: Terungkap, Sosok Ini Disebut-sebut Bakal Gantikan Steven Paulle di Persija Jakarta
Baca: Andre Rosiade Ungkap Makna Sindiran Kebakaran Brewok Saat Probowo dan Megawati Kian Akrab
Baca: Sebut Ada Penumpang Gelap di Kubu Prabowo saat Pilpres 2019, Gerindra: Prabowo Sudah Baca Situasi
Menurut dia, munculnya penumpang gelap yang dimaksud dikarenakan terdapat semacam distorsi untuk memutarbalikkan keadaan.
Terutama untuk mengacaukan situasi dalam pelaksanaan Pilpres 2019.
"Kalau tidak suka ke sana, itu tentu ada alasan. Nah itu kami harus bisa berlapang dada untuk menerima semua masukan atau kritikan baik yang setuju merapat, setengah setuju atau tidak setuju sama sekali," terang dia.
Asal muasal penumpang gelap
Keberadaan penumpang gelap itu diungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Dasco, penumpang gelap itu kerap menyudutkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gerindra pada Pilpres 2019.
Prabowo kesal karena ulah para penumpang gelap itu.
Mantan Danjen Kopassus itu, kata Dasco, ingin membuat para penumpang gelap tersebut gigit jari.
Dasco menceritakan, langkah pertama Prabowo yang tak diduga-duga kelompok penumpang gelap tersebut, adalah meminta para pendukungnya agar tak menggelar unjuk rasa saat sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan ini, kata Dasco, bikin para penumpang gelap itu gigit jari.
"Itu di luar dugaan banyak orang, itu namanya penumpang gelap gigit jari," kata Dasco.
Langkah Prabowo berikutnya adalah memutuskan untuk bertemu presiden terpilih Joko Widodo.
Baca: Polisi Tangkap Pelaku Pembuangan Bayi di Pati, Ternyata Sang Nenek! Begini Pengakuannya
Baca: The 5th Indonesian Soft Tennis Championships 2019 Digelar di Lapangan Tenis Klub Kelapa Gading
Baca: Terkuak! Setya Novanto dan Sofyan Basir Bahas Proyek PLN di Rumah Setnov
Langkah ini, kata Dasco, juga membuat para penumpang gelap itu ngenes.
Posisi Gerindra Saat Ini
Rachmawati Soekarnoputri menampik Partai Gerindra merapat pada kubu koalisi.
Menurut dia, partai berlambang burung garuda ini tetap menjadi partai oposisi.
"Masih sampai saat ini (jadi oposisi)," ujar dia.
Dirinya berpandangan, lebih tepat rasanya Partai Gerindra menjadi opisisi sebagaimana sejak awal dilahirkan memiliki visi sebagai antitesa dari pemerintahan.
"Sebaiknya di luar sistem pemerintahan (oposisi) karena kita akan memperbaiki sistem. Dan saya selalu mengatakan sejak awal partai Gerindra itu sudah memposisikan diri sebagai antitesa dari pada sistem sekarang. Karena sistem yang sekarang ini adalah diametral (bertentangan) dengan UUD 1945," jelasnya.
Baca: Kondisi Kesehatan Ibunda SBY yang Masih Dirawat di Rumah Sakit hingga Senin Pagi
Baca: Gerindra: Jokowi Minta Prabowo Bantu Pemerintah
Ia mengatakan, jika pun hendak merapat, perlu pembahasan secara konfrehensif untuk memutuskan sikap politik Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dalam periode pemerintahan kedua Joko Widodo.
"Belum, kalau kita secara perkenalan itu biasa. Dalam kita mengambil sikap politik juga harus dibahas dipikirkan secara komprehensif baik manfaat maupun nanti apakah merapat," kata anak ketiga Presiden pertama RI Soekarno ini.
Penjelasan Fadli Zon
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, sampai saat ini partainya belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintah atau berada di oposisi.
Fadli hanya memastikan, apakah akan berada di dalam pemerintahan atau oposisi, partainya sudah mempersiapkan mekanisme masing- masing.
"Saya kira, sikap kami mengedepankan kepentingan nasional. Itu sikap kami," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
"Bahwa nanti ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu sudah ada mekanismenya, tergantung apakah kita berbuat di dalam atau lebih efektif di luar. Itu belum kami putuskan finalnya," lanjut dia.
Meski demikian, apabila bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah, partainya tetap akan vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
"Kalau saya akan menyuarakan kepentingan rakyat, konsituen saya," ujar dia.
Fadli mengatakan bahwa menyuarakan aspirasi rakyat dan mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan tugasnya sebagai wakil rakyat di DPR. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari tubuh seorang wakil rakyat.
"Ya saya bekerja kalau sebagai DPR, ya sesuai kepentingan rakyat, ya suara konsituen ya. Itu perintahnya konstitusi," lanjut dia.
Wacana merapatnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintah muncul setelah Pemilu 2019 usai dan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang.
Isu itu semakin menguat setelah Ketua Umum Gerindra sekaligus rival Jokowi dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) lalu.