Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengaku sudah diajak bicara oleh Presiden Jokowi terkait penyusunan kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
Dari pembicaraan yang telah dilakukan tersebut, menurutnya Presiden akan mengumumkan kabinet sebelum pelantikan presiden 20 Oktober mendatang.
"Saya sih sudah tahu dan sudah pernah bicara sama beliau kita sepakat untuk menyerahkan hak prerogatif kepada Presiden sendiri," kata Oesman Sapta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Hanura, menurut Oesman Sapta meyerahkan 40 nama kepada presiden untuk dipertimbangkan masuk ke dalam kabinet pemerintahan.
Hanya saja Oesman tidak mau membeberkan nama-nama yang disetorkan tersebut.
"Itu rahasia kita, itu engak bisa kita buka di sini. Kalau kita buka kita mendahului apa yang ada dalam benak presiden," katanya.
Oesman juga mengaku belum tahu berapa jatah yang diberikan Jokowi kepada Hanura.
Pihaknya menurut Oesman menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dalam menysusun kabinet.
"Partai partai pendukung, (harus) mendukung presiden mengambil suatu keputusan. Bukan mendukung tapi mengatur Presiden, itu tidak bisa,"katanya.
Oleh karena itu menurut Oesman Sapta apapun keputusan Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet, Hanura akan mengikutinya.
Termasuk mengenai informasi komposisi kabinet ke depan yang akan mengambil 55 persen dari kelompok profesional dan 45 persen dari partai politik.
"Sekarang saya mau tanya anda setuju tidak hak prerogatif presiden, bah sudah jangan ditanya lagi kalau dia bilang begitu mau apa," pungkasnya.
Segera Umumkan
Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan presiden akan mengumumkan komposisi kabinet pemerintahan periode 2019-2024 sesegera mungkin.
Menurutnya dari bahasa tubuh yang ditampilkan, Jokowi akan mengumumkannya sebelum pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.
"Iya sudah akan segera diumumkan," kata Oesman Sapta di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Menurut dia, dari bahasa tubuh yang ditampilkan, tidak akan ada peluang partai di luar koalisi Indonesia Kerja yang masuk kabinet di pemerintahan mendatang.
'Tidak juga (pelung partai di luar koalisi) , tentu beliau punya pemikiran yang lebih jauh dan lebih memungkinkan, untuk sejalan dengan pikirannya," katanya.
Menurut Oesman Sapta dalam menyusun kabinet pemerintahan mendatang, presiden berkomunikasi dnegan banyak pihak.
Meskipun memiliki hak prerogatif, Jokowi berkomunikasi dengan Ketum Parpol pengusung dalam penyusunan kabinet.
"Siapa bilang (tidak komunikasi), masing-masing mungkin sudah diajak bicara satu-satu dipanggil, kalau saya sih sudah tahu dan sudah pernah bicara sama beliau kita sepakat untuk menyerahkan hak prerogatif kepada Presiden sendiri," katanya.
Nasdem Tak Ingin Jadi Beban
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan komposisi menterinya akan lebih banyak diisi dari kalangan profesional ketimbang partai politik dalam kabinet 2019-2024.
Partai NasDem menegaskan akan mendukung kebijakan Jokowi tersebut.
"Kalau NasDem pasti dukung," ujar Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, Kamis (15/8/2019).
Karena bagi NasDem, berapapun yang diberikan Jokowi, maka itu akan diterima.
"Kami tidak ingin membebani presiden dengan masalah ini," tegas mantan Juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini.
Irma menuturkan, angka 45 persen itu berarti parpol masih mendapat alokasi sekitar 15-17 kursi menteri.
Jumlah itu menurut dia, relatif cukup bagi parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Setahu saya 45 persen atau kurang lebih 15-17 orang dari kader partai dan sisanya profesional," jelas Irma.
Baca: Jokowi Pilih Menteri di Bawah Usia 30: 10 Profil Lengkap Millennial yang Masuk Bursa Kabinet Jokowi
Baca: Sri Mulyani Cocoknya Jadi Menteri Apa di Kabinet Baru Jokowi?
Hanya saja dia memberikan catatan, bahwa banyak juga profesional yang terafiliasi ke parpol tertentu.
"Jangan salah, sekarag ini banyak juga loh para profesional yang kader partai," ucapnya.
Golkar Pasrah
Partai Golkar akan menerima apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait posisi menteri dalam kabinet mendatang.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, persoalan posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden dan terkait komposisinya sudah disampaikan bahwa 45 persen dari partai politik.
"Saya rasa memang hak prerogatif. Kabinet itu hak prerogatifnya presiden," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Menurur Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian menilai, komposisi kabinet yang lebih banyak diisi oleh profesional dibanding dari partai politik, mirip seperti kabinet hari ini.
"Ya itu kan mengacu mirip dengan periode sekarang," tutur Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan komposisi menteri sudah terpenuhi. Kalangan profesional diberikan ruang lebih ketimbang partai politik di kabinet 2019-2024.
"Kabinet sudah final. Komposisi 45 persen parpol, 55 profesional," ujar Jokowi saat bertemu pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, kemarin.