Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengatakan di bidang Kelautan, Perikanan dan Kemaritiman Indonesia memiliki SDM yang mumpuni.
Tinggal kini untuk diarahkan sebagai SDM unggul dan inovasi, perlu menginventaris lulusan atau alumni dari Universitas bidang ini yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ini dikatakan Halim menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Jumat 16 Agustus 2019 memiliki poin penting tentang Pemberdayaan SDM Unggul untuk Inovasi.
Presiden mengatakan, dengan SDM yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan inovasi baru untuk bersiap menghadapi ekonomi global.
Pria yang biasa disapa Halim ini mengatakan potensi kelautan perikanan dan kemaritiman Indonesia sudah cukup siap dari tingkat nelayan SDM alumni atau lulusan Univerditas bidang ini, hingga potensi sumber daya alam kelautan dan kemaritiman yang dimiliki Indonesia.
Baca: Lahirnya SDM Unggul Dimulai dari Kesiapan Ibu yang Sehat dan Cerdas
Salah satu celah kelemahan kita adalah pengelolaan pada hasil perikanan di Indonesia sementara keunggulannya terletak pada potensi alam dan nelayan.
"Hanya saja kita lebih sering menjadi tukang jual ikan, bukan pada pengelolaan yang justru memiliki nilai value,” katanya.
Menurut Halim justru pengelolaan ikan menjai value yang senada dengan pidato Presiden Jokowi tentang SDM dan inovasi.
“Soal pengelolaan hasil perikanan, kelautan dan kemaritiman yang mesti kita siapkan untuk menuju pasar global. Indonesia punya SDA dan SDM yang kuat, tinggal pemerintah bersikap tegas untuk mewujudkannya,” ujar dia.
Halim juga mengkritisi tentang peran BUMN dan Pemerintah yang seharusnya bermitra dengan baik kepada para nelayan untuk bersama-sama mengedepankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan dan bertanggung jawab pada bidang ini.
Baca: Dorong Kemajuan Sektor Kelautan dan Perikanan, Kini Hadir Asuransi Budidaya Udang dan Ternak Lele
Selama ini, UU Perikanan sudah memberikan jalan yang baik untuk bersaing di pasar global.
Kalau mau menuju Agro-Maritim Berbasis Industri 4.0, kita mesti melakukan kerja keras dari hulu ke hilir.
"Harapan saya, kita perkuat di internal baru bisa sukses ke global. Kini, posisi perikanan Indonesia di tingkat dunia berada di nomor tiga setelah Cina, India, Indonesia lalu menyusul Vietnam dan Thailand. Dua tahun lalu India tidak pernah terdengar, tetapi kini menyalip ke posisi nomor 2,” kata Halim.
Halim berharap Presiden Jokowi menempatkan sosok menteri yang tepat, berpengalaman dan punya komitmen serta integritas untuk mewujudkan SDM unggul dan inovasi di bidang kelautan, perikanan dan kemaritiman.
“Pak Jokowi pasti sudah menentukan calon dari sederet tokoh. Dan bidang ini penting untuk menempatkan sosok yang tepat yang bisa memajukan bidang ini, sehingga Indonesia bisa tetap bisa dikenal sebagai negara Maritim atau Bahari,” katanya.
Samsul B. Ibrahim, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Teman Jokowi dalam bincang santai tentang Refleksi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 yang ke 74 tahun di Jakarta pada 17 Agustus 2019 mengatakan, untuk Optimis Indonesia Maju, sudah saatnya negeri ini memiliki Sumber Daya Manusia Unggul dan beronovasi yang mampu bersaing secara global.
Pria asal Aceh ini lalu mengutip penjelasan dari Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS yang menjadi pembicara pada Tasyakuran HUT ke-74 RI di Rumah Akuakultur Terpadu Al-Balad, Depok, pada Jumat, 16 Agustus 2019.
Lebih rinci Samsul mengulas paparan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 itu yang mengangkat tema 'Pembangunan Agro-Maritim Berbasis Industri 4.0 dan IMTAQ Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Secara Berkelanjutan'. Samsul menilai paparan Prof. Rokhmin menjadi signifikan dengan poin pidato kenegaraan Presiden Jokowi.
Menurut Samsul, senada dengan paparan Rokhmin bahwa kondisi sosial ekonomi yang ada di Indonesia memiliki banyak masalah dalam hal pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antar wilayah, penderita gizi buruk, daya saing dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah dan kerusakan lingkungan.
Samsul mengutip penjelasan Prof. Rokhmin bahwa Indonesia belum maju dan sejahtera sampai saat ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi masih rendah di bawah tujuh persen per tahun, tenaga kerja kurang berkualitas, kurang inklusif dan unsustainable.
“Seperti kata pak Rokhmin, sektor primer seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pertambangan sebagian besar dikerjakan secara tradisional,” papar Samsul.
Sementara itu, untuk sektor sekunder misalnya manufacturing, processing dan packaging itu produktivitasnya masih rendah, sementara akses UMKM terhadap lahan usaha permodalan sarana produksi juga minim.
“Dalam hal ini saya sependapat dengan pidato Presiden Jokowi dan Prof. Rokhmin tentang solusi mengatasi masalah Indonesia yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan kekayaan maritim," katanya.