Baca tanpa iklan
Setelah Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Wali Kota Malang, Sutiaji, turut meminta maaf atas kerusuhan di Papua.
TRIBUNNEWS.COM - Berikut klarifikasi dan permintaan maaf Wali Kota Surabaya dan Malang terkait kerusuhan di Papua.
Aksi massa yang berbuntut kerusuhan di Manokwari, Senin (19/8/2019) memiliki keterkaitan dengan insiden di Surabaya, Malang, dan Semarang.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Wali Kota Malang, Sutiaji, turut meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi di Papua.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Papua melalu saluran telepon dengan Gubernur Papua.
Baca: UPDATE Kerusuhan di Manokwari Papua : Polisi Sebut Foto Hoaks Mahasiswa Tewas Jadi Sebab Kerusuhan
Baca: UPDATE Kerusuhan di Manokwari Papua : Polisi Sebut Foto Hoaks Mahasiswa Tewas Jadi Sebab Kerusuhan
Baca: Indef Khawatirkan Kerusuhan di Manokwari Papua Bisa Berdampak ke Investasi
Dilansir Kompas.com, situasi di Manokwari dan juga di Papua dan Papua Barat pada umumnya diharapkan bisa terkendali dan kondusif.
Khofifah telah menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari.
Kerusuhan di Manokwari ini berujung pada pembakaran gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019).
"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin.
Khofifah mengatakan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sering berkomunikasi dengan mahasiswa Papua.
Bahkan, mahasiswa Papua sering diundang dalam setiap-setiap acara penting di Jawa Timur.
"Komunikasi kami sangat intensif. Masing-masing harus bangun satu komitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan merah putih," kata Khofifah.
Gubernur Jatim pun mengajak semuanya untuk bersama-sama saling menghormati dan menghargai.
Wali Kota Surabaya dan Malang Turut Minta Maaf
Hal senada juga disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Ia mengatakan tidak benar ada pengusiran di Surabaya.
Risma juga minta maaf jika ada kesalahan terkait kejadian di Surabaya.
"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat Pemkot, forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa indonesia," jelas Risma.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menekankan tidak ada kebijakan dari Pemerintah Kota Malang yang akan memulangkan mahasiswa asal Papua.
Dalam pernyataannya, Sutiaji juga meminta maaf atas insiden yang terjadi antara warga Kota Malang dan mahasiswa Papua beberapa waktu lalu.
Ditemui tim Kompas TV di Kantor Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan bahwa siapa pun berhak menuntut ilmu di Kota Malang, termasuk masyarakat dari Papua.
Menurut Sutiaji, seusai insiden di perempatan Rajabali, dirinya telah mengumpulkan kelompok masyarakat.
Dalam pengumpulan tersebut, dia memberikan pemahaman tentang hak menyampaikan pendapat.
Menurutnya, hak menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang.
Selain itu, dalam hal ini, Sutiaji belum berkomunikasi langsung dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Namun, dirinya akan mengupayakan untuk segera melakukan komunikasi.
"Terlepas dari apa pun komentarnya, siapa pun ya, jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan adanya pemulangan (mahasiswa Papua). Jangankan dia adalah warga negara kita, orang di seluruh dunia saja boleh mencari ilmu di kita (Kota Malang)," tutur Sutiaji.
Sutiaji juga turut mengucapkan minta maaf atas insiden yang telah terjadi.
Menurut Sutiaji, insiden yang kecil justru dimaknai besar oleh masyarakat.
Hal ini menimbulkan kesalahpahaman, hingga beredarnya kabar pemulangan mahasiswa Papua yang salah kaprah.
"Jadi, sekali lagi, tidak pernah ada pelarangan atau pemulangan berkaitan dengan ini. Kalau mungkin ada insiden kecil kemarin atau dimaknai besar," kata Sutiaji.
"Atas nama Pemerintah Kota Malang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bahwa kemarin kan diluar sepengetahuan kami juga," lanjut Sutiaji.
Sutiaji juga menjelaskan, dirinya akan berupaya untuk mengumpulkan seluruh kelompok masyarakat di Papua untuk memberikan pemahaman.
"Akan kami kumpulkan, para kelompok saya kumpulkan semua, saya berikan paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapa pun berhak untuk menyampaikan pendapat," ucap Sutiaji.
Mengenai kabar adanya makar, Sutiaji mengaku bahwa pemerintah tidak berada di ranah penilaian tersebut.
"Mereka menyampaikan itu makar. Penilaian makar dan tidak itu bukan di ranah kami. Karena itu kan baru menyampaikan pendapat. Kita dengarkan pendapatnya bagaimana dan dilindungi oleh negara," jelasnya.
Permintaan Gubernur Papua Barat
Sebelumnya, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan meminta Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko untuk mencabut pernyataannya.
Pernyataan tersebut berkaitan soal wacana memulangkan masyarakat asal Papua dari Kota Malang usai kericuhan pada Kamis, (15/8/2019) silam.
Dilansir Tribunnews, kerusuhan tersebut melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang yang memperingati 57 tahun perjanjian New York.
Selain itu, Dominggus juga meminta Sofyan Edi untuk meminta maaf kepada rakyat Papua.
“Bagi saya pernyataan Bapak Wakil Walikota Malang untuk meminta masyarakat Papua pulang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya pernyataan itu dicabut dan beliau meminta maaf kepada rakyat Papua,” ucap Dominggus saat dihubungi awak media, Senin (19/8/2019).
Menurut Dominggus, Sofyan Edi sebagai pejabat pemerintah daerah tak seharusnya melontarkan pernyataan tersebut.
Karena baginya masyarakat Papua, khususnya mahasiswa asal Papua sebagai bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menuntut ilmu di mana pun.
Dominggus juga menyatakan dirinya siap diajak berdiskusi dengan pemerintah daerah Malang dan Jawa Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Dengan adanya masalah tersebut seharusnya saya, Gubernur Papua, dan Gubernur Jawa Timur diajak berdiskusi dan difasilitasi menyelesaikan masalah secara arif dan bijaksana. Bukan malah membuat pernyataan yang tak seharusnya,” pungkas Dominggus.
Seperti diketahui sebelumnya, kejadian di Malang dan dugaan upaya persekusi serta rasisme di Surabaya, Jawa Timur menyulut aksi unjuk rasa yang juga berakhir rusuh di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Akibat kerusuhan itu, Gedung DPRD Papua Barat dibakar oleh massa.
Dominggus memastikan kondisi di wilayah Manokwari dapat dikendalikan bersama Panglima Daerah Militer dan Kapolda setempat.
Penyebab Kerusuhan
Kabar terbaru, Polisi memberikan pernyataan soal penyebab kerusuhan di Manokwari telah terungkap.
Hal itu disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Dilansir Kompas.com, Tito Karnavian mengatakan, ada pihak yang sengaja menginginkan terjadi kerusuhan di Papua.
Mereka menyebar hoaks foto mahasiswa yang tewas disebabkan kejadian di Jawa Timur.
"Ada yang punya kepentingan tertentu dengan menyebar foto hoaks tentang mahasiswa Papua yang tewas di Jawa Timur," katanya saat mengunjungi korban serangan terduga teroris di RS Bhayangkara Polda Jatim, Senin (19/8/2019).
Aksi kerusuhan di Manokwari, kata Tito, berawal dari peristiwa kecil di Malang dan Surabaya.
Ada ungkapan yang dianggap merendahkan masyarakat Papua.
"Tapi itu sudah dilokalisir, lalu muncul hoaks yang sengaja disebarkan untuk kepentingan tertentu," ujarnya.
Tito berharap warga Papua tidak mudah terpancing dengan berita hoaks yang tidak jelas sumbernya.
Kepada warga di luar Papua, dia berharap bisa menjalin komunikasi dan persaudaraan yang baik dengan warga Papua.
"Warga Papua adalah saudara kita sendiri, jangan mudah diadu domba dengan informasi yang tidak jelas sumbernya," kata Tito.
Tito juga mengajak warga Manokwari untuk tetap menjaga perdamaian dan cinta kasih.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, juga mengungkapkan hal yang sama.
Dedi mengatakan, massa terprovokasi oleh konten negatif di media sosial terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
"Mereka boleh dikatakan cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di medsos terkait peristiwa di Surabaya," ujar Dedi dalam konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Senin siang, dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.
Bahkan, termuat praktik rasisme di sana.
Padahal, Dedi memastikan bahwa penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.
Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua.
Kemudian polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.
Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali.
Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum.
"Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggungjawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Dedi.
Kepolisian pun berharap warga Papua, baik yang ada di Pulau Papua maupun di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi.
Hal ini khususnya oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.
"Jangan terprovokasi oleh ulah oknum-oknum tertentu yang memang ingin membuat keruh keadaan," ujar Dedi.