Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan meskipun penanggulangan rusuh di Papua merupakan ranah eksekutif, pihaknya akan mendorong penyelesaian peristiwa tersebut secara komprehensif.
DPR akan mendorong aparat penegak hukum mengusut dugaan perlakuan rasial oleh oknum aparat keamanan kepada mahasiswa Papua, seperti yang dituntut oleh para legislator asal Papua.
"Tadi juga ada masukan dari rekan rekan anggota DPR dari Dapil Papua dan Papua barat ya, untuk nanti masukan itu akan kita teruskan pada pihak terkait, pada institusi kepolisian untuk segera mengusut pihak-pihak yang dianggap bisa memicu atau memprovokasi keadaan, sehingga ada reaksi yang cukup besar di manokwari maupun di Jayapura dan juga di Sorong," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Pihaknya juga, kata Fadli, akan melakukan rapat Otsus dengan legislator dari Papua untuk mendengarkan masukan dari anggota DPR daerah Pemilihan Papua untuk disampaikan ke pemerintah.
"Intinya kita berharap, diselesaikan dengan cepat dan tuntas," tuturnya.
Menurut Fadli pendekatan hukum merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dengan pendekatan hukum diharapkan ada keadilan yang ditegakkan.
"Saya kira penegakan hukum adalah salah satu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah sehingga ada keadilan. Tapi kita berharap ada ketenangan karena isu-isu yang menyangkut masalah etnis, suku,agama ini sangat sensitif ya. saya kira akan mempertaruhkan integritas wilayah kita, integritas sosial kita," pungkasnya.
Kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Akibat kerusuhan tersebut, sejumlah jalanan ditutup warga Papua.
Pertokoan dan bank pemerintah juga tak beroperasi hari ini.
Bahkan, para demonstran membakar Gedung DPRD Papua Barat.
Kerusuhan yang terjadi di Manokwari disebut sebagai buntut dari dugaan persekusi mahasiswa Papua di berbagai daerah, seperti di Surabaya, Malang, dan Semarang.
Sebelumnya sejumlah anggota DPR Dapil Papua menyampaikan interupsi dalam rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (20/8/2019).
Baca: Lama Bungkam, Azis Gagap Bongkar Fakta soal Kedektaan dnegan Nunung yang Bikin Cemburu Jan Sambiran
Baca: Sakit, Fairuz A Rafiq Ucap Permohonan Maaf untuk Suami dan 2 Anaknya
Wakil Ketua Komisi IV DPR asal Papua Barat, Michael Wattimena meminta pihak kepolisian mengusut kejadian yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya yang mengalami persekusi.
"Melalui forum yang mulia ini supaya diusut dengan tegas kejadian yang terjadi di Surabaya, di Malang dan di Jogja. Sebenarnya ini konten politiknya apa? Apalagi dalam suasana kita baru masuk dalam ulang tahun Kemerdekaan kita yang ke-74. Pasti ada sesuatu yg lain di balik ini semua," kata legislator Demokrat itu.
Selain itu Anggota Komisi VI dari fraksi Gerindra yang juga berasal dari Papua, Steven Abraham.
Menurutnya, apa yang dialami mahasiswa Papua merupakan tindakan rasisme yang dilakukan oknum TNI-Polri.
Sehingga, ia meminta kasus tersebut segera diusut agar konflik di Papua tidak meluas.
"Saya minta dengan tegas TNI-Polri bahwa kita lihat kemarin video yang beredar luas jelas-jelas sekali ada pihak oknum TNI-Polri yang ikut menyerahkan kata-kata rasis. Ini harus diusut, ditindak. Bila perlu pejabat di atasnya harus dicopot. Pembiaran ini menimbulkan polemik yang luar biasa yang terjadi di tanah Papua," jelasnya.
Sementara itu anggota DPR Fraksi Demokrat asal Papua, Willem Wandik meminta pemerintah pusat serius menyikapi persoalan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Willem berharap sikap tegas dari pemerintah pusat dalam menangani kasus ini.