Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengkritik wancana penambahan pimpinan MPR RI menjadi 10 orang.
Indria Samego menilai, wancana ini tidak lebih dari bagi-bagi jabatan untuk semua partai politik yang ada di DPR RI.
"Itu kan gak lebih dari bagi-bagi kenikmatan. Supaya tidak terkesan ada iri dengki, semuanya kebagian. Gak peduli partai besar atau kecil, semuanya diberi hak protokol yang sama," ujar Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Selasa (20/8/2019).
Bagi Indria Samego, wacana ini hanya menguntungkan elite dan partai politik.
Tapi tidak bagi rakyat. Karena tidak ada kepentingannya bagi rakyat wacana penambahan pimpinan MPR RI.
Baca: Mardiah Meninggal Sesaat Menangkan Lomba Tarik Tambang, Warga Ungkap Dua Firasat: Ingin Pergi Jauh
"Rakyat dapat apa? Baiknya kita protes," tegas Indria Samego.
Apalagi dia tidak melihat adanya relasi dengan efektivitas kerja kelembagaan MPR RI itu sendiri, jika nanti ditambah menjadi 10 pimpinnannya.
"Gak ada yang penting buat rakyat dan efektivitas kerja kelembagaan," jelasnya.
Usulan tersebut, menurut dia, akan semakin membuat buruk citra partai politik di mata masyarakat.
"Semuanya hanya usulan parpol yang menunjukkan tidak membaiknya fungsi partai," tegasnya.
Bagi dia, MPR RI itu adalah lembaga yang berpikir dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan partai politik.
Sekjen PPP: Koalisi Jokowi Buka Peluang Dukung Pimpinan MPR Jadi 10 Orang
Koalisi pendukung presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang mendukung wacana pimpinan MPR menjadi 10 orang.
Sekjen PPP, Arsul Sani mengungkapkan, pada pertemuan para sekjen pendukung Jokowi-Ma'ruf, terbuka kemungkinan mendukung wacana tersebut.
Namun, ia mengatakan, akan terlebih dahulu membicarakan dengan internal koalisi.
Baca: Anggota DPRD Bekasi PDIP Akui Kenalkan Penyuap Sekda Jabar ke Waras Wasisto
"Dari pertemuan para Sekjen dua malam yang lalu membuka, jadi Koalisi Indonesia Kerja sepanjang hasil pertemuan kemarin itu mengatakan kita bicara dengan teman-teman yang ada di koalisi kira-kira aspriasinya seperti apa," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Selain dengan internal koalisi, Arsul mengatakan akan menyerap aspirasi dengan partai pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu.
Sebab, yang pertama kali mewacanakan usulan tersebut merupakan politikus PAN, Saleh Daulay.
"Kenapa kami bersikap seperti itu, karena yang melemparkan pertama kan dari Pak Saleh Daulay, PAN. Kami respons coba dalam olah seperti apa, nah sejauh ini memang apa kami sebagian dari kami misalnya tentunya berbicara dengan teman-teman PAN, jnginnya seperti apa memang dengan Gerindra juga," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaoanan Daulay mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10, terdiri dari sembilan yang berasal dari fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD RI.
Baca: Masa Lalu Pamela Safitri Diungkap Andika eks Kangen Usai Sang Biduan Bermasalah dengan Adiknya
“Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, dirubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (12/8/2019).
Menurut Saleh , MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan di mana semua fraksi dan kelompok menyatu. Sehingga di MPR tidak ada kelompok koalisi dan oposisi.
"Karena yang ditekankan di MPR adalah NKRI,"katanya.
Ia menambahkan MPR sangat berbeda dengan DPR dan DPD. MPR tidak ditekankan seperti DPR yang memiliki fungsi fungsi politik seperti pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
'MPR tentu melampaui itu. MPR rumah bagi semua, termasuk tempat pengaduan masyarakat luas berkenaan dengan politik kebangsaan”, katanya.
Baca: Begini Respons Anggota DPRD Pringsewu yang Diadukan karena Lakukan Pencabulan
Musyawarah mufakat menurut Saleh merupakan perwujudan demokrasi Pancasila. Hal itulah menurutnya yang perlu diaktulisasikan lagi saat ini, dengan rekonsiliasi kebangsaan seperti yang diinginkan semua pihak. Rekonsiliasi tersebut dapat ditandai dengan tidak adanya sekat-sekat di MPR RI.
"Kalau respon ini bisa diterima, berarti tidak perlu lagi ramai-ramai memperebutkan kursi pimpinan MPR. Paling menentukan ketuanya saja yang perlu dimusyawarahkan dan semua terakomodir," pungkasnya.