Anggota DPR Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasi Pemindahan Ibu Kota Negara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Hanya saja, anggota Fraksi PPP, Achmad Baidowi mendorong pemerintah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan.

"Jika itu sudah melalui kajian yang mendalam tidak masalah. Hanya saja perlu sosialisasi kepada masyarakat," ujar anggota Komisi II DPR RI Ini kepada Tribunnews.com, Jumat (23/8/2019).

Baca: Bikin Kaget, Motor Listrik Viar Q1 di STNK Kok Tertulis 800 cc?

Baca: Sumadi Seng, Ingin Produksi Asesoris Sepeda Onthelnya Sampai Manca Negara

Baca: Kisah Pertempuran Sengit Marinir Vs Kombatan Timor Timur 1983, Maju Terus Pantang Mundur

Menurut Baidowi, sejauh ini komisi II DPR juga masih belum mendpatkan penjelasan detail dari pemerintah.

Untuk itu Baidowi meminta pemerintah segera untuk memberikan penjelasan kepada DPR RI terkait pemindahan Ibu Kota Negara.

"Sejauh ini komisi II DPR masih belum mendapatkan penjelsan detail dari pemerintah," jelas Baidowi.

Ia juga memberi catatan penting, agar pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan, jangan sampai mengulang kasus lama probelamatika Jakarta.

Baidowi melihat, keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota karena mempertimbangkan Jakarta yang kini menjalankan dua fungsi, yakni sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi.

Dua fungsi tersebut, kata dia, menjadi beban yang sangat berat buat Jakarta.

Karena itu menuru dia, pemisahan kota pemerintahan dengan kota niaga memang dia menilai layak dilakukan.

Apalagi banyak model yang bisa dilakukan yakni seperti Malaysia, Australia, Jerman, Turki, India, Brazil yang memiliki perbedaan sesuai dengan karakter masing-masing.

Hanya saja, PPP berharap persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Jakarta kembali terulang di Ibu Kota yang baru.

"Persoalan macet, banjir dan pemborosan energi di ibu kota Jakarta jangan sampai berulang di kota pemerintahan yang baru," tegas Baidowi.

Artinya, dia mengingatkan, jangan sampai maksud awal pemindahan Ibu Kota justru menjadi persoalan baru.

Untuk itu Baidowi mengatakan, keputusan pemindahan ibu kota harus diiringi dengan kajian terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta aspek keamanan.

"Kajian mendalam termasuk menyiapkan RTRW (rencana tata ruang wilayah) dan RDTR (rencana detail tata ruang) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta. Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan," jelas Baidowi.

Selain itu, dia menjelaskan, skema anggaran harus dilakukan secara selektif agar tidak menjadi pemborosan.