TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Istana melakukan pengadaan kendaraan dinas baru bagi presiden, wakil presiden dan para menteri makin ramai diperbincangkan di publik.
Drs. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo, M.Sc atau disingkat KRMT Roy Suryo Notodiprojo atau akrab disapa Roy Suryo yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga di era Pemerintahan SBY ini menyatakan setuju dan tidak setuju atas rencana tersebut.
Melalui akun Twitter-nya di @KRMTRoySuryo2, Roy Suryo mencuitkan dua hal.
Dia setuju jika untuk alasan keamanan dan keselamatan kepala negara sekaligus simbol negara, Istana membeli kendaraan dinas baru Mercedes-Benz S600 Guard yang bersertifikasi ERV-2010 untuk Presiden dan Wakil Presiden.
Namun, Roy yang juga pengurus Partai Demokrat di bidang Komunikasi dan Informatika ini tidak setuju jika Istana juga membeli mobil dinas baru untuk menteri.
Menurut Roy, untuk mobil dinas menteri, cukup dengan cara menyewa atau rental saja, daripada membeli yang baru.
Baca: Dian Sastro Cerita Blak-blakan tentang Autisme yang Dialami Anak Pertamanya
"Tweeps,
Saya memang berbeda sikap utk Mobil Dinas (baru) Presiden/Wapres & Menteri2-nya," tulis Roy Suryo.
"Kalau RI-1/RI-2 , karena melekat Simbol Negara & Alasan Keamanan, Layak dibeli MB S600 Guard yg bersertifikasi ERV-2010 tsb. Namun utk Para Menteri sebaiknya tetap digunakan sistem Rental saja," tulisnya.
Istana Memang Akan Beli
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengakui, Kementerian Sekretariat Negara memang akan mengganti kendaraan dinas kepala negara beserta para menteri melalui pengadaan baru.
Mengutip Kompas.com, penggantian dilakukan karena kendaraan-kendaraan dinas yang saat ini digunakan berusia lebih dari sepuluh tahun sehingga banyak komponennya tidak berfungsi dengan baik.
"Mobil dinas Bapak Presiden sudah melebihi waktunya dan mobil itu adalah mobil khusus. Contohnya, antipeluru dan lain-lain. Dan elektroniknya itu ada umurnya. Jadi ada umur sepuluh tahun, ya sudah. Kalau sudah sepuluh tahun mungkin kalau diperbaiki sulit," kata Heru di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Baca: Dina Erviana Meninggal Usai Minta Dipeluk Saat Temui Kekasih di Rumahnya untuk Kembalikan Sandal
Mobil dinas presiden dan wapres adalah Mercedes-Benz S-600 Pullman Guard berkelir hitam.
Jumlahnya ada delapan unit dan seluruhnya merupakan hasil pengadaan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada 2007.
Baca: Toko Emas di Magetan Dirampok, Densus 88 Geledah Rumah Pelaku di Jiwan, Madiun
Karena sudah berumur, ada saja kerusakan yang muncul di kendaraan dinas kepala negara itu, dari mesin tiba-tiba mati hingga sound system yang menyala sendiri.
"Kan berkali-kali power window-nya enggak jalan, elektriknya enggak jalan. Pernah semua sound system di dalam mobil bunyi. Radio semua bunyi, kan enggak nyaman. Kira-kira begitu," kata Heru.
Mobil dinas presiden terpilih Joko Widodo Mercedes Benz.(Ican Ihsannuddin) Kerusakan itu akan sangat merepotkan ketika terjadi pada saat Presiden Jokowi blusukan di luar Jakarta.
Heru mencontohkan ketika Jokowi berkunjung ke Bali, beberapa waktu lalu. Di tengah jalan, kendaraan itu mengalami gangguan tiba-tiba.
"Ada sesuatu yang tidak normal dan terpaksa saya bersama Paspampres berada di lokasi berusaha mencari (mobil) pengganti. Dan penggantinya dari sisi persyaratan keamanan presiden tidak memenuhi syarat," kata dia.
Tambah Dua Unit
Heru menambahkan, sebenarnya pabrikan mobil sudah beberapa kali mengingatkan bahwa kerusakan pada kendaraannya yang sudah berumur lebih dari sepuluh tahun sulit untuk diperbaiki.
Karena itu, selain mengganti, Kemensetneg juga berencana menambah jumlah kendaraan dinas kepresidenan dari yang tadinya delapan unit menjadi sepuluh unit.
"Dengan kegiatannya Bapak Presiden yang berkeliling Indonesia, itu (jumlah delapan unit) masih kurang," kata dia.
Heru memberikan gambaran soal betapa dibutuhkannya kendaraan dinas tambahan ketika kepala negara bepergian ke luar Jakarta.
Secara aturan keprotokoleran, kendaraan dinas kepala negara harus dikirimkan ke daerah tujuan kunjungan presiden tiga hari sebelumnya.
Pengiriman dilakukan menggunakan pesawat Hercules TNI. Presiden biasanya menempuh dua hingga tiga provinsi dalam sekali kunjungan kerja.
Baca: Lulu Tobing Banjir Ucapan Selamat Usai Unggah Berkebaya Bareng Pengusaha Ini
Artinya, jumlah kendaraan yang dikirimkan bisa jadi lebih dari satu unit. Otomatis tetap harus ada kendaraan dinas yang siaga di Ibu Kota untuk melayani aktivitas Presiden sebelum keberangkatan itu.
"Lalu di Jakarta juga harus ada mobil cadangan. Di Jakarta tidak boleh tidak ada. Jakarta minimal dua. Satu yang operasional presiden, satu cadangan," kata dia.
Belum selesai sampai di situ, delapan mobil dinas pun mesti dibagi dengan wakil presiden. Rencananya, pengadaan kendaraan akan dilakukan bertahap mengingat keuangan negara juga mesti diprioritaskan untuk program lain.
"Tentunya kami memahami bahwa keuangan negara juga harus diprioritaskan untuk yang lain. Besok kan beli mungkin dua, tahun depan tambah dua," kata dia.
Dua kendaraan dinas pertama yang diadakan, lanjut Heru, akan dijadikan kendaraan dinas inti bagi presiden dan wapres.
Delapan kendaraan dinas lama akan dijadikan kendaraan cadangan. Sudah ada dua merek yang bertarung di proses tender, yakni Mercedes-Benz dan BMW.