Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di sebagian kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pengamat politik dari Diksi Indonesia Sebastian Salang menilai keputusan politik yang sangat penting dan sangat berani dari Jokowi.
"Keputusan politik yang sangat penting dan sangat berani. Sebab memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukanlah hal mudah," ujar pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) ini kepada Tribunnews.com, Selasa (27/8/2019).
Karena resistensi politiknya dia menilai akan sangat tinggi dan anggaran pembangunan serta pemindahan pasti tidak sedikit.
Apalagi dalam situasi keuangan negara yang tidak terlalu baik.
Baca: Pemindahan Ibu Kota Indonesia Ke Kaltim Bisa Bebani Keuangan PNS
Namun dia melihat, Jokowi memilih jalan tidak populer dan siap dihadang dengan keputusan itu.
"Tetapi seorang pemimpin yang visioner tidak akan mundur hanya karena penolakan sejumlah kalangan dengan alasan yang relatif lebih teknis," tegas Sebastian Salang.
"Jika ide ini bisa diwujudkan dan berhasil, Jokowi akan dikenang sebagai pemimpin besar dan fenomenal," jelas Sebastian Salang.
Menurut dia, tidak banyak orang yang memiliki keberanian politik seperti Jokowi.
Karena itulah yang menyebabkan pemindahan ibu kota hanya sebatas wacana selama ini.
Namun dia melihat, Jokowi bisa saja memilih jalan tenang setelah menang periode kedua.
Baca: China Tuduh Warga Australia Dr Yang Hengjun Lakukan Tindak Mata-Mata
Dia pun menyarankan, agar pemerintahan ini perlu pertimbangan matang dan menadasar soal lokasi, anggaran dan efek politik serta konflik yang mungkin terjadi.
Total Rencana Pendanaan Ibu Kota Baru Indonesia sebesar Rp 466 Triliun
Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.
Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.
"Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), swasta dan BUMN," ujar Jokowi, dalam jumpa pers mengenai pengumuman pemindahan ibu kota baru, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Jokowi memastikan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur adalah paling ideal menjadi Ibu Kota menggantikan Jakarta.
Baca: Persaingan Kian Ketat Untuk Mendapatkan Visa Tinggal Tetap di Australia
"Kenapa di Kaltim? Resiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan tanah longsor. Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," jelas Jokowi.
Tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota seluas 180 ribu hektar.
Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian terus menerus selama tiga tahun.
"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa terus menerus. kemacetan dan polusi udara, beban perekonimian kepada Jakarta dan jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat Jawa dan luar jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta," jelas Jokowi.
Terkait hal itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.
Adapun finalisasinya diharapkan rampung 2024.
Baca: Bendera Bintang Kejora Berkibar 1,5 Jam di Kantor Bupati Deiyai
"Fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi. Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan, usai Jokowi mengumumkan di Istana Negara.
Bambang mengatakan, untuk status DKI Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.
Sementara itu, lahan keseluruhan untuk lokasi ibu kota baru disebut seluas 180.000 hektare.