Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Roby Arya Brata dicecar banyak hal oleh panitia seleksi (Pansel) dalam tes wawancara dan uji publik.
Salah satunya, ia diminta konfirmasi mengenai adanya laporan ke pansel bahwa Roby tidak taat pajak.
"Saya ingin bertanya, anda wajib pajak yang taat enggak?" tanya anggota pansel KPK Harkristuti Harkrisnowo di gedung Sekneg, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Roby memberikan menjawab bahwa dirinya taat dalam membayar pajak.
Namun, apabila ada kekeliruan, ia sudah berusaha untuk taat.
"Insya Allah saya rasa, seingat saya cukup taat. Mungkin Kalau ada kekeliruan saya berusaha untuk taat. Seingat saya berusaha untuk taat," jawab Roby.
Lebih lanjut, Harkristuti menanyakan lebih detil terkait hal tersebut.
"Bapak terdaftar sebagai wajib pajak sejak 2008. Tapi tidak melampirkan SPT dengan benar sehingga bisa dikatakan tidak taat pajak?" tanya Harkristuti.
Lalu kemudian, Roby menjawabnya dengan menceritakan kondisi keuangannya.
Ia menyebut silakan melakukan pengecekan langsung ke rumahnya dan lihat apabila ada hartanya yang bisa dipajaki.
Baca: Jurus Calon Pimpinan KPK Roby Arya Hindari Konflik Cicak Vs Buaya
Baca: Polri Minta Imigrasi Cegah Mak Susi ke Luar Negeri
"Bisa Jadi bisa jadi iya. Tapi apa yang mau dipajaki dari saya. Saya enggak punya harta apa-apa silakan datang ke rumah saya, saya selalu berangkat pakai angkot," jawab Roby lagi.
"Ya negara kalau saya mau itung-itungan sama negara sebenarnya saya lebih banyak berkorban untuk negara. Saya berbicara oppotunity konsep ekonomi di luar saya bisa digaji Rp 60 juta, di dalam saya digaji sekian juta. (Saya) banyak berkorban untuk negara," pungkasnya.
Diketahui, hari ini Kamis (29/8/2019) merupakan hari ketiga atau hari terakhir pelaksanaan uji publik dan wawancara yang digelar oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK atau Pansel KPK.
Keenam Capim KPK yang melakukan uji publik dan wawancara yaitu Roby Arya-PNS Seskab, Sigit Danang Joyo-PNS Kemenkeu, Sri Handayani-Anggota Polri, Sugeng Purnomo-Jaksa, Sujarnako-Pegawai KPK, dan Supardi-Jaksa.