Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak mengagetkan ketika Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Benny Wenda sebagai aktor intelektual yang menunggangi berbagai aksi rusuh di Kota Manokwari dan kemudian secara cepat merembet ke sejumlah kota lainnya di Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk Jayapura.
Benny Wenda sejak lama disebut kalangan Istana sebagai biang rusuh di Papua.
Bahkan, politisi PDIP yang juga nggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, beberapa waktu lalu secara terbuka menyebut nama Benny Wenda sebagai tokoh di balik kerusuhan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini.
Menurut Effendi Simbolon, rusuh di Papua berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda.
Baca: Identitas Lengkap 36 Korban Kecelakaan Tol Cipularang, Ada 4 Anak dan 2 di Antaranya Masih Balita
Baca: Profil 10 Calon Pimpinan KPK yang Diserahkan ke Jokowi, Satu Nama ternyata Sudah Berkali-kali Gagal
Benny Wenda adalah pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).
"Ya jelas toh, jelas Benny Wenda itu (aktor kerusuhan)," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, saat ditanya siapa otak rusuh Papua belakangan ini, Senin (2/9/2019).
Moeldoko mengatakan, Benny Wenda saat ini tinggal di Inggris dan menjadi pimpinan gerakan Papua Merdeka.
Selama ini Benny Wenda telah melakukan pergerakan politik di luar negeri di luar negeri.
Moeldoko menilai Benny Wenda aktif menyebarkan informasi tidak benar kepada pihak asing maupun masyarakat Bumi Cenderawasih.
"Dia mobilisasi informasi yang missed, yang tidak bener. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris lah," kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, penanganan Pemerintah terhadap Benny tentu dilakukan secara politik dan tidak bisa menggunakan cara militer.
"Ini lebih politik karena dia bergerak di front politik dan kami sudah lakukan (komunikasi dengan otoritas Inggris)," tutur mantan Panglima TNI itu.
Sebelumnya, pemerintah mengaku telah mengetahui aktor penunggang yang membuat gejolak di Papua dan Papua Barat terus terjadi hingga saat ini.