TRIBUNNEWS.COM -
Seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi topik hangat pemberitaan nasional.
Apalagi saat panitia seleksi mengumumkan 10 nama Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dari tahapan tersebut, 10 nama Capim KPK mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, tak sedikit pula yang mengkritik nama-nama yang lolos tes.
Termasuk dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), hingga Ketua KPK Agus Rahardjo.
Inilah rangkuman TribunAmbon.com.
Wapres JK: DPR yang Menentukan
Wakil Presiden Jusuf Kalla turut mengomentari masih banyaknya masyarakat yang tidak setuju dengan 10 calon pimpinan KPK atau capim KPK.
Padahal nama mereka tinggal diserahkan Presiden Jokowi ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
Menurut Jusuf Kalla selama ini pemerintah telah bekerja berdasarkan sistem dan Undang-Undang dalam capim KPK.
• Penyebab Mahasiswa S2 ITB Gantung Diri di Kamar Kos: Bukti Sepucuk Surat
• Viral, Istri Curiga Setelah Terima Surat Tilang Elektronik, Foto CCTV Suami Bonceng Wanita Lain
"Kalau UU mengatakan dibentuk panitia seleksi (Pansel) secara independen, kita bentuk pansel independen yang tidak ada orang pemerintahan disana," ucap Jusuf Kalla di kantornya, Rabu (4/9/2019).