Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Bengkayang Suryadman Gidot tercokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/9/2019) malam.
KPK menduga telah terjadi transaksi suap terkait proyek di Pemkab Bengkayang yang melibatkan Gidot.
Dilansir dari laman e-lhkpn.kpk.go.id, Rabu (4/9/2019), Gidot memiliki harta kekayaan sebanyak Rp3.091.057.921. Dia menyetor data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 28 Maret 2019.
Untuk harta tak bergerak berupa tanah maupun bangunan, Gidot memiliki harta senilai Rp1.678.500.000. Semua tanah dan bangunannya tersebar di wilayah Bengkayang.
Baca: Terlibat, Melaney Ricardo Beberkan Elza Syarief Sempat Joget Bersama setelah Dilabrak Nikita Mirzani
Kemudian, Gidot memiliki harta bergerak mencapai total Rp204.500.000. Harta tersebut berupa mobil Toyota Rush tahun 2007, mobil Toyota Vios tahun 2010, dan motor Kawasaki tahun 2014.
Selanjutnya, untuk harta bergerak lainnya mencapai total Rp47.267.000. Kemudian setara kas dimiliki Gidot mencapai Rp1.581.893.111.
Meski begitu, Gidot memiliki hutang mencapai Rp906.780.332. Sehingga, total kekayaan Gidot dalam laporan LHKPN mencapai Rp3.091.057.921.
Baca: Batu Mirip Arca Kepala Kala Ditemukan di Ladang Jagung Blitar, BPCB Trowulan Cek Lokasi Penemuan
Dalam giat OTT ini, selain mengamankan Gidot, KPK juga mencokok Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bengkayang dan satu orang Kepala Dinas. Total 7 orang terciduk KPK.
"5 orang termasuk buparti, pejabat Pemkab lain sudah di KPK. 2 lainnya dibawa pagi ini ke KPK dari Pontianak," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Rabu (4/9/2019).
Selain itu, lanjut Febri, pihaknya juga berhasil menyita uang ratusan juta dalam OTT tersebut.
Baca: Kesaksian Satu Keluarga yang Selamat dari Kecelakaan Tol Cipularang, Anak Sempat Lompat
Namun, Febri belum bersedia menjelaskan rinci ihwal kasusnya. Sebab saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Hasil OTT ini akan diumumkan melalui konferensi pers sore ini di KPK," ujarnya.