Baca tanpa iklan
"Di dalam negeri dia mengambil setting tetap mendesain kerusuhan ini sampai 1 Desember," tutur Dedi Prasetyo.
Salah satu pihak asing yang terdeteksi Polri ikut bermain dalam kerusuhan di tanah Papua adalah Benny Wenda.
Baca: Rayya Pemeran Video Vina Garut Meninggal, Kuasa Hukum Ungkap Kondisi Sebelumnya: Kesulitan Bergerak
Dikatakan, Benny merancang kerusuhan agar dapat membawa isu HAM ke sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berbagai aksi yang dilakukan di Papua itu dilakukan dalam rangka rapat di Komisi HAM di Jenewa, Swiss pada 9 September, sehingga nantinya ada laporan tentang kerusuhan di Papua.
Selain itu, Benny Wenda juga mengejar target agar kerusuhan di Papua bisa dibahas dalam Sidang Umum PBB pada 23-24 September 2019, padahal soal Papua tidak diagendakan.
Berkantor di Papua
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mulai berkantor di Papua sejak 2 September 2019.
Kedua pucuk pimpinan aparat keamanan negara RI itu bertekad memantau kondisi secara langsung pasca-kerusuhan di daerah tersebut.
Tito juga menyampaikan, keterlibatan sejumlah organisasi dalam sejumlah kerusuhan di Papua dan Papua Barat, di antaranya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
"ULMWP dan KNPB bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka yang produksi hoaks itu," tegas Tito di Jayapura, Papua, lusa lalu.
ULMWP atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat merupakan organisasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.
Organisasi tersebut dipimpin oleh Benny Wenda. Benny diduga menyebarkan konten hoaks dan provokatif di media sosial terkait Papua.
Sementara, KNPB adalah organisasi politik rakyat dan sebuah kelompok masyarakat Papua yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua Barat.
Baca: Benny Wenda Akhirnya Bicara soal Kerusuhan Papua, Ancam Papua Bisa Menjadi Timor Timur Berikutnya
Sejarah KNPB pada 1961 didirikan Komite Nasional oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat.