Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan komisioner Komnas HAM sekaligus aktivis Papua, Natalius Pigai mengkritik usulan pembangunan Istana Presiden di Bumi Cenderawasih.
Natalius Pigai menegaskan, tidak jelas usulan yang disampaikan perwakilan tokoh Papua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Itu usulan tidak jelas. Hanya orang bodoh saja yang bisa minta istana presiden," ujar Natalius Pigai kepada Tribunnews.com, Kamis (12/9/2019).
Bagi Natalius Pigai, Istana Presiden yang rencananya dibangun di Papua, belum dibutuhkan rakyat di Papua.
Selain juga Istana Presiden tidak akan mendatangkan manfaat bagi Papua saat ini.
Menurut Natalius Pigai, orang Papua itu sekarang sedang fokus melawan rasialisme.
"Konsentrasi sekarang kita di sini saja dan bagaimana melindungi rakyat Papua," tegas Natalius Pigai.
"Kami tidak ada urusan dengan uang, kekuasaan dan jabatan dan lainnya," imbuhnya.
Sebelumnya Natalius Pigai pun mempertanyakan apakah dalam kunjungan tokoh-tokoh Papua itu hadir juga pejabat sentral seperti Gubernur Papua dan Papua Barat.
Saat mendengar nama Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo sebagai pejabat yang hadir, Natalius menyebut nama tersebut tidak mewakili tokoh-tokoh Papua.
"Dulu itu Papua satu provinsi berisi sembilan kabupaten bisa digenggam oleh Jakarta. Sekarang ada dua provinsi itu bisa digenggam enggak? Semakin banyak (kabupaten) semakin ada ancaman serius bagi Jakarta," ujar Natalius.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Dalam pertemuan ini, Abisai Rollo yang menjadi perwakilan tokoh bumi Cenderawasih menyampaikan sembilan permintaan kepada Presiden Jokowi.
Jokowi Setuju Akan Bangun Istana Presiden di Papua
Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi berjanji pemerintah akan membangun Istana Presiden di Jayapura, ibu kota Papua, mulai tahun depan.
Awalnya perwakilan tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyampaikan permintaan agar pemerintah membangun Istana Presiden di Papua.
Dengan begitu, saat mengunjungi Papua, Jokowi sekaligus bisa berkantor di Jayapura.
"(Permintaan) yang kesembilan membangun Istana Presiden RI di Papua, di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura," kata Abisai.
Abisai meminta Presiden tidak khawatir mengenai ketersediaan lahan.
Sebab, ia mengaku siap menyumbangkan lahannya seluas 10 hektar untuk membangun Istana di Jayapura.
Baca: Desain Istana Presiden di Papua Akan Disayembarakan
"Sehingga perjalanan presiden bukan hanya berkunjung, tapi berkantor di Papua," kata Abisai yang juga Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf untuk Kota Jayapura pada Pilpres 2019.
Menanggapi hal itu, Jokowi awalnya memastikan lagi apakah tanah yang disiapkan Abisai itu benar-benar akan diserahkan gratis untuk membangun Istana.
"Ini kan di sana yang sulit tanahnya, ini tanahnya tadi sudah disediakan benar? 10 hektar gratis? Gratis? Sepuluh hektar benar? Sudah ada? Oh punya pak Abisai Rollo," kata Jokowi.
Setelah memastikan ketersediaan tanah itu, Jokowi langsung bicara dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang ada di sampingnya.
Setelah itu, Jokowi pun memastikan permintaan untuk membangun Istana di Jayapura dapat dipenuhi.
"Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong iya, duitnya enggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," kata Jokowi disambut tepuk tangan para tokoh Papua yang hadir.
Selain itu Jokowi menyetujui pemekaran wilayah di Papua.
Dalam aspirasinya, tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura bernama Abisai Rollo meminta Jokowi adanya pemekaran lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jokowi pun menyetujuinya, namun hanya dua hingga tiga wilayah.
"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau enggak dua (atau) tiga," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Menurut dia, pemekaran wilayah tersebut perlu dikaji terlebih dahulu. Jokowi menyebut pemekaran wilayah sudah diatur dalam perundang-undangan mengenai tata pelaksanaannya.
"Ini kan perlu ada kajian. Karena UU (Undang-undang) nya mendukung ke sana dan saya memang ada usulan itu dari bawah," ucap Jokowi.
Dalam pertemuan ini hadir 61 tokoh Papua yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa.
Adapun pertemuan ini sudah direncanakan Jokowi sejak aksi protes yang berujung kericuhan pecah di sejumlah wilayah di Papua pada Agustus lalu.
Aksi protes itu dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.
Dalam pertemuan ini, Abisai Rollo yang menjadi perwakilan tokoh bumi Cenderawasih menyampaikan sembilan permintaan kepada Presiden Jokowi.
Pertama, Abisai meminta Presiden meyetujui agar ada pemekaran provinsi lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat.
Lima wilayah adat tersebut, di antaranya Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.
"Kedua pembentukan badan nasional urusan tanah Papua," ucap Abisai dihadapan Jokowi.
Ketiga, terkait penempatan pejabat eselon 1 dan 2 untuk putra-putri asal bumi Cenderawasih di kementerian dan lembaga.
"Keempat, pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dan menjamin seluruh keamanan mahasiswa Papua," katanya.
Kelima, meminta pemerintah untuk menerima usulan revisi undang-undang otonomi khusus dimasukan ke dalam prolegnas 2020.
Keenam, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dan honorer di Papua.
Ketujuh, Abisai berharap ada percepatan Palapa Ring timur Papua dan kedelapan Presiden agar mengesahkan lembaga adat perempuan serta anak Papua.
"Terakhir, membangun Istana Presiden di Papua, di ibukota provinsi Papua di kota Jayapura. Ini perlu kami sampaikan," tutur Abisai.