Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Agus Rahardjo memprotes pihaknya tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh DPR.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohctar Ngabalin menyebut memang rapat guna membahas revisi UU KPK itu baru dimulai sehingga wajar saja KPK belum dilibatkan.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Ali Ngabalin dalam sambungan telewicara tayangan 'PRIME TALK' unggahan metrotvnews, Senin (16/9/2019).
Baca: Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Dukung RUU KPK dan Setuju Sejumlah Usulan, Ungkap Manfaat Penyadapan
Pembawa acara Rory Asyari menyinggung soal revisi UU KPK yang saat ini menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap melemahkan KPK.
Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait anggapan pelemahan KPK pun dipertanyakan.
"Apa yang ingin Anda sampaikan untuk meyakinkan publik bahwa Presiden Jokowi benar-benar ingin memperkuat KPK dengan adanya revisi Undang-Undang KPK ini?" tanya Rory Asyari.
Ali Ngabalin menegaskan bahwa justru revisi adalah upaya untuk memperbaiki dan memperkuat KPK, bukan sebaliknya.
Terlebih UU KPK disebut sudah berumur 17 tahun sehingga memang sudah selayaknya mengalami perubahan.
"Pada waktu press conference, presiden mengatakan bahwa Undang-Undang KPK lumayan sudah 17 tahun," ujar Ali Ngabalin.
"Revisi terbatas itu menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi institusi yang namanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi."