Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran Hutan dan Lahan (Kahutla) kini menjadi persoalan serius yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat.
Data Karhutla dari Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga bulan Agustus 2019 mencapai 328.722 ha lahan.
Politikus Partai NasDem Charles Meikyansah mengapresiasi pemerintah yang terus bekerja keras lintas sektoral menangani Karhutla di Riau, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya.
"Lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah memiliki andil yang besar dalam mengatasi persoalan Karhutla. Lembaga negara tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam mengatasi persoalan ini, karena kompleksitas permasalahan yang ada dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan kesamaan pandangan dalam mengatasi Karhutla," ujar Charles Meikyansah dalam keterangannya, Jumat (20/9/2019).
Charles Meikyansah berpendapat menindak tegas pelaku Karhutla dengan berat dan memberikan efek jera harus dilakukan agar tidak terulang kejadian serupa untuk tahun-tahun mendatang.
Terlebih kini Polri sudah menetapkan 185 orang tersangka dan 4 korporasi yang diduga terlibat dalam kasus Karhutla.
"Kita memiliki perangkat hukum yang lengkap dan baik dalam menindak pelaku Karhutla. Sudah seharusnya para pelaku yang terbukti bersalah dihukum sesuai aturan yang ada dengan tegas tanpa pandang bulu," tegasnya.
Caleg DPR RI dari Partai Nasdem yang lolos mewakili Dapil Jatim IV ini menuturkan, Karhutla adalah persoalan kita bersama yang membutuhkan sumbangsih dari seluruh stakeholder yang ada.
Peran serta dari masyarakat (civil society) dan korporasi (market) penting untuk mengatasi persoalan ini secara serius.
Pilar dalam governance, yaitu state, civil society, dan market memiliki andil besar dalam menangani Karhutla, bukan sebatas aspek reaktif dari bencana tersebut yang penting, akan tetapi juga aspek preventif yang harus menjadi diskusi.
Baca: Jelang Liburan Akhir Pekan, Syahrini dan Reino Barack Terbang ke Italia
Baca: Catat, Dalam RKUHP, Pasangan Kumpul Kebo Bisa Dipidana Atas Aduan Kepala Desa
Tiga pilar governance tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan harus saling menguatkan dan mendorong untuk meminimalisir, bahkan menghentikan, Karhutla yang terjadi hampir setiap tahun.
Sinergisitas dari pilar governance akan memberikan hasil yang optimal dalam upaya mengatasi Karhutla secara komprehensif.
"Masyarakat harus dilatih dan diberdayakan dalam upaya memahami upaya pencegahan terhadap Karhutla. Masyarakat yang hidup disekitar hutan dan lahan harus diajak bersama-sama memahami pentingnya pencegahan terhadap Karhutla. Sehingga mereka bisa memonitoring secara mandiri dan menjaga lingkungan sekitarnya agar terbebas dari Karhutla," tutur dia.
Yang juga tidak kalah penting, diungkap Charles Meikyansah, bagaimana para korban dari Kahutla saat ini bisa dibantu oleh pemerintah.
Bantuan pengobatan, oksigen, masker, dan lain sebagainya penting untuk diberikan kepada mereka yang menjadi korban di sekitar area Karhutla.
"Ibu hamil, bayi, anak kecil dan lansia harus menjadi prioritas utama. Uluran tangan kita bersama sangat penting bagi meraka saat ini," tegas dia.
"Terakhir, keberlangsungan lingkungan hidup bergantung pada cara kita hidup, bertindak dan bersikap, terhadap lingkungan sekitar kita. Menjaga lingkungan hidup disekitar kita adalah sumbangsih yang tidak ternilai terhadap bangsa dan negara," tambah Charles Meikyansah.