Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Willy Aditya mengungkapkan, bagi partai politik, segala kendala yang muncul selama ini dalam penyelenggaraan Pilkada harus diperbaiki sebagai bagian dari aturan main yang sehat.
Menurutnya, untuk mengantisipasi permasalahan Pilkada, Partai NasDem telah menjejakkan prinsip yang baik, yakni dengan menerapkan politik anti mahar.
Hal itu dikatakannya saat Fraksi Partai NasDem DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Review Pilkada Tahun 2015, 2017, dan 2018: Outlook Pilkada 2020, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2019).
Baca: Diduga Pesta Narkoba, 4 ASN Pemkab Ogan Ilir Ditangkap Petugas BNN
Baca: Pasca Demo di Gedung DPR Selasa (24/9/2019) Kemarin, Tercatat 265 Mahasiswa Alami Luka-luka
"Sepak terjang NasDem sejak kemunculannya menerapkan politik tanpa mahar, telah meminimalisir pelanggaran yang muncul dari politik kandidasi. Ini bagian penting dalam edukasi politik dari partai kepada masyarakat," katanya.
Dalam penjelasannya, untuk mensukseskan Pilkada 2020, hingga saat ini Partai NasDem baru menetapkan 22 titik pemenangan Pilkada 2020.
Sementara, ada 20 titik yang tidak membuka kandidasi, dan memprioritaskan petahana yang berasal dari Partai NasDem.
"Ini sebuah penghormatan kepada petahana dari Partai NasDem yang telah bekerja baik bagi masyarakat selama ini. Tidak ada kontestasi, untuk petahana yang baik. Tetapi, untuk petahana yang tidak melakukan komunikasi dan kinerjanya kurang baik, kami membuka ruang kandidasi agar mendapat kandidat calon kepala daerah yang baik," jelasnya.
Ketika ditanya mengenai evaluasi pilkada serentak dalam tiga gelombang sebelumnya, Willy mengungkapkan upaya Partai NasDem menerapkan pilar-pilar utama, yaitu politik tanpa mahar, tidak birokratik, dan pendekatan ilmiah (scientific approach).
"Kami bekerjasama dengan 8 lembaga untuk melakukan tracking. Ini artinya kami mengedepankan scientific approach, disamping menjunjung tinggi politik tanpa mahar dan tidak birokratik," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR f-NasDem, Tamanuri mengatakan partainya mempunyai visi besar mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera menaruh perhatian besar atas praktik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
Tamanuri menjelaskan Partai NasDem memiliki semangat restorasi yang melakukan perubahan terus menerus demi menjadi partai yang berkualitas.
"Partai NasDem telah menjadi peserta dalam tiga gelombang pilkada serentak yang telah diselenggarakan di Indonesia. Kami memiliki berbagai masukan, baik secara prosedural maupun substansial yang penting bagi perbaikan Pilkada 2020," katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan proses pembahasan penyelenggaraan pilkada selalu dilaksanakan antara DPR dengan mitra kerja KPU dan Bawaslu.
Ia berharap, penyelenggaraan Pilkada 2020 akan berjalan baik serta jauh dari praktik kecurangan.
"FGD ini menjadi awalan untuk periode kedepan melakukan pembahasan, semoga dari hasil pembahasan ini diperoleh banyak masukan," katanya.
Untuk diketahui, Pilkada serentak gelombang 1 digelar pada Desember 2015 yang diikuti 269 daerah, kemudian menyusul gelombang 2 Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah dan pada bulan Juni 2018 gelombang 3 diikuti 171 daerah.
Sementara, Pilkada serentak 2020 diikuti 270 dan digelar pada 23 September 2020.