Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus Pemindahan ibu kota kembali menggelar rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Setelah menggelar rapat dengan Pemprov Jakarta, Bappenas, Kementerian Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Rabu kemarin, kini Pansus rapat bersama jajaran TNI,Polri, Kementerian PAN/RB, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian pertahanan.
Dalam rapat tersebut TNI berencana memindahkan markas besar (Mabes) nya ke Kalimantan Timur.
Adapun lokasinya yakni di Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Instansi militer termasuk rencana pemindahan Mabes TNI beserta jajarannya berada di wilayah kutai Kartanegara. Rencanannya kita 117 KM dari wilayah ibu kota nantinya," kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto.
Baca: Jokowi Petimbangkan Terbitkan Perppu KPK Setelah Dapat Masukan Dari Banyak Tokoh
Pemindahan Mabes TNI tersebut menurut Joni sudah melalui sejumlah kajian.
Salah satunya yakni potensi ancaman terhadap ibu kota karena lokasinya berdekatan dengan negara lain.
Di darat dan laut berbatasan dengan Malaysia, sementara ruang udara berdekatan dengan Filipina san Singapura.
"Mendekati flight region Manila dan Singapura, kemudian kekuatan militer negara tetangga Malaysia, Australia, Brunei, Cina, dan US (Amerika Serikat)," katanya.
Baca: Anji hingga Gading Marten Dukung Atta Halilintar Lawan Bebby Fey, Boy William: Sikat Bro
Ia menambahkan selain Mabes TNI, sejumlah pangkalan serta infrastruktur militer juga akan dibangun di Kalimantan Timur. Mulai dari pangkalan udara, hingga penangkal serangan udara.
"Lalu yang harus menjadi perhatian adalah adanya airborne identificationzone, Flight area, Probihibited area (area terlarang), area terbatas. Kemudia sesi pertama yakni pertahanan penangkal serangan rudal dan roket, dan lainnya," katanya.
Permintaan Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) pemindahan ibu kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2019).
Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan memaparkan sejumlah poin yang harus menjadi pertimbangan Pansus sebelum menjawab kajian pemindahan ibu kota dari pemerintah.
Menurut Anies Baswedan, saat ini pemerintah DKI fokus menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia.
Karena itu, ia berharap dalam rencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah pusat tidak mengurangi perhatiannya kepada Jakarta.
Baca: Reaksi Awkarin Saat Dibilang Pencitraan Usai Bagi 3000 Nasi Kotak untuk Pendemo
"Bagi kami yang menjadi agenda utama adalah memastikan bahwa perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah yang dialami oleh kawasan ibu kota, bukan hanya Jakarta saja ya, tapi kawasan, tidak berkurang. Karena kawasan ini memiliki tantangan yang tidak kecil," katanya.
Menurut Anies Baswedan, pemerintah Jakarta saat ini sedang menyelesaikan sejumlah permasalahan.
Mulai dari masalah lingkungan hidup, kependudukan, hingga integrasi transportasi.
"Tantangan lingkungan hidup, pertama masalah air saja, air hujan melalui 13 sungai sebelum sampai ke Jakarta, yang kedua air dipesisir, dimana Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah. Itu terjadi di beberapa titik. Kami berharap Pansus memerhatikan juga secara detil penurunan tanah yang terjadi di beberapa titik saja," katanya.
Baca: Boyong Seluruh Anggota Keluarganya Liburan ke Korea Selatan, Ruben Onsu Mengaku Ogah ke Singapura
Lalu mengenai integrasi transportasi.
Sebagai ibu kota, pemerintah DKI Jakarta menghadapi tantangan mengeluarkan kebijakan transportasi umum massal.
"Kita harus melakukan langkah langkah besar. Lalu pengelolaan konsentrasi penduduk dan ketimpangan sosial ekonomi. Kami bersyukur bahwa pada Februari lalu rencana melakukan urban regeneration akan didukung pemerintah pusat," tuturnya.
Anies meminta Pansus dan pemerintah memperhatikan masalah tersebut dalam rencana memindahkan ibu kota.
Baca: AJI Jakarta Mencatat Ada 4 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Saat Meliput Demo Mahasiswa di Sekitar DPR
Perhatian itu, salah satunya tercermin dalam pengalokasian APBN untuk Jakarta.
"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pansus, yakni agar komitmen itu harus tercermin dalam anggaran, masuk dalam perencanaan anggaran di tahun 2 ke depan," katanya.