Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pegiat antikorupsi Hendrik Rosdinar mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikan UU KPK yang telah disahkan DPR.
Dia menilai Jokowi memang Jokowi harus mencabut UU KPK hasil revisi tersebut untuk mengembalikan marwah lembaga antirasuah.
"Presiden harus segera mengeluarkan Perppu, kembalikan marwah KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kuat," ujar Manajer Advokasi, Riset, Kampanye YAPPIKA ini kepada Tribunnews.com, Jumat (27/9/2019).
Masyarakat sangat menginginkan Jokowi sebagai kepala negara berdiri bersama KPK.
"Dia harus ada di sisi rakyat yang menghendaki KPK kuat. Presiden tidak boleh mengkhianati kehendak rakyat, karena itu dapat membuat gelombang kemarahan semakin menguat dan membesar," jelasnya.
Jokowi Petimbangkan Terbitkan Perppu KPK
Presiden Jokowi menerima banyak masukan dari sejumlah tokoh mengenai Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.
Baca: Jokowi Kembali Ingatkan Polri Agar Tidak Represif saat Mengamankan Demonstrasi
Banyak masukan meminta Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikan UU KPK yang telah disahkan DPR.
"Tadi banyak masukan dari para tokoh pentingnya menerbitkan perppu," ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).
Jokowi akan mengkaji dan mempertimbangkan masukan dari para tokoh tersebut.
"Tentu saja ini akan kita hitung kalkulasi, akan kita pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya," jelas Jokowi.
Jokowi berjanji akan segera mengkaji dan memutuskan akan menerbitkan perppu atau langkah lain.
"Tadi sudah saya sampaikan kepada beliau-beliau ini secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, ujar Jokowi.
"Dan nanti setelah kita putuskan akan kita sampaikan kepada para senior, dan para guru-guru saya," kata Jokowi.