News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Rusuh di Papua

Polri: Pelaku Pembakaran dan Tindak Kekerasan Bukan Penduduk Asli Wamena

Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan hasil penyelidikan sekaligus pemetaan yang dilakukan Polri diketahui yang melakukan pembakaran dan tindak pidana kekerasan di Wamena, Jayawijaya bukan orang asli atau penduduk Lembah Baliem.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan justru penduduk asli Wamena ikut melindung para pendatang saat terjadi kerusuhan.

“Pelaku pembakaran bukan penduduk asli Wamena (orang Lembah Baliem). Mereka justru banyak membantu memberi perlindungan kepada para pendatang dengan mengamankan di rumah warga maupun gereja,” kata Dedi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (29/9/2019).

Baca: Relawan Gelar Aksi Damai di Sarinah Berikan Dukungan Untuk Presiden Jokowi

Baca: Polisi Tegaskan Penangkapan Putri Tiri Sri Bintang Pamungkas Murni Karena Kasus Narkoba

Menurut Dedi, kepala suku Lembah Baliem (Wamena) Agus Hubi Lapago secara khusus meminta para pendatang untuk tidak mengungsi karena yakin masyarakat asli Wamena sangat mencintai masyarakat Papua pendatang.

“Karena mereka yakin para perusuh adalah kelompok diluar Wamena,” ujarnya.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut meluruskan, sasaran kekerasan tidak hanya ditujukan kepada etnis tertentu saja yang tinggal disana.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, saat ini, jelas Dedi, aparat gabungan TNI dan Polri telah melakukan proses evakuasi bagi warga pendatang menggunakan berbagai moda transportasi termasuk pesawat Hercules ke beberapa kota di Papua antaralain ke Jayapura.

Baca: Upaya Kudo Agar Hadirkan Aplikasi yang Makin User Friendly​

Dari kesigapan aparat TNI dan Polri 3.213 orang berhasil dievakuasi ke Kota Jayapura.

543 orang diantaranya masih berada di tempat-tempat pengungsian antara lain di Lanud Silas Papare 101 orang, Rindam Jayapura 104, YON 751 172 orang, Paguyuban Minang ada 106 orang, dan di Mussala Attaqwa 66 orang.

Baca: Gerindra: Pimpinan MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Tunggu 2 Oktober

“Polri menjamin keamanan di Wamena, tidak benar jika saat ini kondisi di Wamena tidak terkendali,” kata Dedi.

Untuk itu, Polri mengajak semua suku yang ada di Papua untuk bersama-sama menjaga kedamaian di Papua dengan terus meningkatkan rasa persaudaraan sehingga tidak mudah diprovokasi pihak luar yang menginginkan terjadinya perpecahan dan kerusuhan di bumi Cendrawasih.

Diimbau tak mudah termakan hoaks

Kondisi di Wamena, Papua berangsur kondusif usai aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pada Senin (23/9/2019) lalu.

Aktivitas masyarakat di Wamena telah normal dan perdagangan di pasar mulai menggeliat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal saat dihubungi Tribun Network dari Jakarta, Sabtu (28/9/2019).

AM Kamal menuturkan masyarakat di Wamena telah beraktivitas secara normal.

"Wamena berangsur kondusif. Aparat gabungan TNI dan Polri masih berpatroli untuk menjaga dan menjamin keamanan warga," katanya.

AM Kamal berharap tidak ada lagi aksi provokasi yang mengarah ke tindakan anarkistis di Wamena.

Dia juga meminta warga tidak mudah percaya kepada hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Aparat gabungan tak hanya menjaga perekonomian dan aktivitas publik.

Mereka juga menjaga beberapa objek vital di Wamena.

Baca: Penyebab Ratna Sari Dewi Cium Aroma Soekarno Pada Haul Sang Proklamator, Fakta Dikuak Rachmawati

Sebanyak 31 orang meninggal dunia akibat kerusuhan di Wamena.

Satu di antaranya adalah seorang dokter, yaitu Soeko Marsetiyono.

Soeko ditemukan dalam kondisi terluka di Wamena dan sempat mendapatkan perawatan di RSUD Wamena.

Soeko Marsetiyom, korban kerusuhan di Wamena dimakamkan (TribunMataram Kolase/ Kompas.com Wijaya Kusuma)

AM Kamal mengatakan Polri bakal menjamin para tenaga kesehatan di Wamena.

Dia meminta para tenaga kesehatan tidak perlu takut menjalankan tugas di Wamena.

Polri bahkan siap memberikan pengawalan jika diperlukan.

Baca: Berlangsung Damai, Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI Dipusatkan di Patung Kuda

"Siapapun yang butuh pengamanan saat bertugas, petugas kesehatan atau yang lainnya, hubungi Polres dan Polda. Kami siap mengamankan," kata AM Kamal.

Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) dan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) mendesak pemerintah pusat, daerah dan aparat keamanan untuk segera memulihkan kondisi di Wamena.

Mereka juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya kolega mereka, sesama tenaga kesehatan.

PDEI dan MHKI juga mendesak para pihak tidak memperlakukan seluruh dokter dan tenaga kesehatan secara tidak manusiawi.

Menteri Kesehatan Nila F Moelok menegaskan pihaknya sudah meminta pengawalan keamanan dokter dan tenaga kesehatan di Wamena kepada pada TNI dan Polri melalui Kementerian Dalam Negeri.

Mengenai adanya permintaan evaluasi para dokter dan tenaga kesehatan, Nila menyatakan hal itu belum bisa dilakukan.

Menurut Nila jika seperti itu maka pelayanan kesehatan di Wamena bakal terganggu.

Baca: Istri di Malaysia Jadi Viral, Berikan Seserahan Pernikahan Tak Lazim Pada Sang Suami!

Buka Data Internet

Pemerintah membuka layanan data internet di Kabupaten Wamena, Papua pada Sabtu (28/9/2019) mulai pukul 09.00 WIT.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/9/2019), pembukaan kembali layanan data ini dilakukan setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengatakan layanan data di Wamena telah dibatasi sejak Senin (23/9/2019).

Hal ini dilakukan setelah adanya aksi unjuk rasa dan kerusahan massal di wilayah tersebut.

"Pembukaan kembali layanan data internet juga dilakukan di 15 persen titik/sites Kota Jayapura yang masih dibatasi ketika sebagian besar wilayah lainnya telah dibuka pada 13 September 2019," ujar Ferdinandus.

Dengan adanya pembukaan kembali, layanan data telekomunikasi dan internet di 29 kabupaten atau kota di Provinsi Papua Barat telah berfungsi normal.

Ferdinandus mengatakan pemerintah mengimbau warga tidak menyebarkan kabar bohong maupun ujaran kebencian berbasis SARA dan provokasi melalui media apapun agar situasi dan kondisi kondusif tetap terjaga. (Tribun Network/the/kps)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini