Baca tanpa iklan
Mahasiswa Unindra diminta untuk menggunakan almamater, wajib membawa KTM, tidak membawa motor ke lokasi dan tidak menyusul ke lokasi.
Sehingga bagi mahasiswa yang ingin menyusul akan disampaikan melalui IG tersebut agar tetap berkumpul di satu titik.
Hingga berita ini diturunkan, postingan tersebut sudah disukai 2.144 pengguna Instagram.
Cek Pengalihan Rute Bus TransJakarta
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dikabarkan bakal menggelar demo di sekitaran gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).
Karenanya, pihak PT Transportasi Jakarta akan melakukan pengalihan rute bus Transjakarta.
"Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi didepan Gedung DPR-MPR, beberapa rute TransJakarta dilakukan pengalihan untuk antisipasi dan tetap melayani pelanggan," Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT TransJakarta, Nadia Diposanjoyo, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, pukul 07.00 WIB, hari ini.
TribunJakarta.com pun telah merangkum beberapa rute TransJakarta yang terkena pengalihan jalur.
Koridor 9 : Pinang Ranti - Pluit sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Slipi Petamburan dikarenakan adanya penutupan jalan.
Rute 4A : TU Gas - Grogol sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Petamburan dikarenakan adanya pentupan jalan.
Rute T11 : Bundaran Senayan - Poris Plawad sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Slipi Petamburan.
Rute 1F : Bundaran Senayan - St.Palmerah dan 1B : Tosari - St.Palmerah mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di sekitar MPR/DPR.
Untuk sementara tidak melewati halte Senayan JCC, DPR 1 dan DPR 2.
Rute 3F : Gelora Bung Karno - Kalideres sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Petamburan dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar MPR/DPR.
"Pengalihan rute tersebut akan kembali melayani pelanggan seperti semula sampai situasi kondusif disekitar tempat kegiatan aksi," ucap Nadia Diposanjoyo.
Gelar Unjuk Rasa Pada 1 Oktober
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali turun ke jalan, Selasa (1/10/2019).
Diketahui, 1 Oktober 2019 merupakan hari pelantikan anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019-2024.
"BEM SI turun tanggal 1 Oktober 2019," ujar Koordinator Media BEM SI dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) Ghoziy Basir Amirulloh kepada Tribunnews.com, Minggu (29/9/2019).
Senada dengan Ghoziy, Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Muhamad Abdul Basit mengatakan, BEM SI saat ini masih berpegangan dengan pernyataan dari Ketua DPR Bambang Soesatyo dimana tidak akan adanya pengesahan RUU hingga pelantikan anggota DPR periode selanjutnya.
"Melihat dengan kondisi saat ini, di mana masih ada kawan-kawan kita mahasiswa yang masih ditahan dan dirawat di rumah sakit, jadi kita fokus untuk mengadvokasi dan mendampingi kawan-kawan tersebut," kata Basit.
Sementara itu, di media sosial ramai diperbincangkan bahwa akan ada aksi lanjutan yang dilakukan mahasiswa.
Karena itu, ditegaskannya, bahwa mahasiswa akan kembali turun ke jalan, tetapi dipastikan bahwa Senin (30/9/2019) besok pihaknya tidak akan melakukan aksi.
Karena dikhawatirkan jika aksi dilakukan pada waktu dekat ini bukan narasi ataupun substansi yang disuarakan, melainkan sentimen dan aksi membalas.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak mahasiswa untuk melakukan dialog terkait yang disuarakannya dalam sejumlah aksi di berbagai wilayah di Indonesia.
Undangan Jokowi tersebut pun ditrolak Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Mahasiswa menuntut pertemuan dengan Presiden dilakukan secara terbuka dan disaksikan masyarakat umum.
Rekayasa arus lalu lintas
Arus Lalu lintas di jalan Gerbang Pemuda, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terlihat padat, Minggu (29/9/2019).
Kepadatan arus lalu lintas tersebut terjadi seiring ditutupnya sebagian jalan Gatot Subroto menuju gedung DPR/MPR RI.
Penutupan sementara Jalan Gatot Subroto terkait menyikapi isu demo yang akan berlangsung, Senin (30/09/2019).
Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya pun telah melakukan rekayasa lalu lintas.
Petugas menginformasikan, pengguna jalan bisa melalui jalan-jalan alternatif sesuai dengan arahan petugas.
"Kalau yang dari arah barat bisa lewat lapangan tembak tembus patal senayan, keluar pejompongan" ujar petugas Ditlantas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas saat itu.
Pihaknya tidak bisa memastikan kapan jalan Gatot Subroto dibuka dan dapat kembali dilalui kendaraan.
"Kalau kapan dibuka, nanti kita menunggu instruksi dari pimpinan" ujarnya.
Pasang kawat berduri
Untuk mengantisipasi adanya demonstrasi di depan Gedung DPR pada Senin (30/9/2019), beton dan kawat duri pembatas sudah dipasang kembali di sekitar jalan menuju Gedung DPR.
Pantauan Tribunnews.com, beton dan kawat duri di pasang dipasang dua lapis di sekitar jalan Gatot Subroto sampai ke gedung DPR/MPR RI, arus lalu lintas yang mengarah ke jalan Gatot Subroto akan dialihkan menuju jalan Gerbang Pemuda.
Petugas kepolisian juga terlihat berjaga di sejumlah titik. "Beton dan kawat akan terus di pasang sampai ada instruksi dari atasan untuk dibongkar" ujar seorang pekerja yang memasang beton.
Turun ke Jalan
Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin (30/9/2019).
"Memang, ini lagi proses konsolidasi untuk kawan-kawan BEM aliansi mahasiswa seluruh Indonesia kita lagi proses konsolidasi untuk tanggal 30 akan seperti apa, apakah turun aksi ke DPR atau ada cara lainnya," kata Dinno saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/9/2019).
Dinno mengatakan, aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini. Untuk itu, pihaknya akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan UU KPK.
"Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan," ujarnya.
Dinno berharap, aksi demo di depan Gedung DPR itu nantinya dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan Perppu untuk mencabut UU KPK.
"Mungkin dengan kita turun ke jalan lagi itu akan menjadi suatu tekanan psikologi untuk pemerintah untuk segera mengambil keputusan apakah Perppu akan segera diputuskan atau tidak," pungkasnya.