Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menyayangkan maraknya demonstrasi masyarakat dan mahasiswa di penghujung pemerintahan Joko Widodo periode pertama termasuk isu petani dan pertanahan.
Pendamping Progran Perhutanan sosial dan Pengurus Pusat Almisbat, Chairuddin Ambong menegaskan Presiden Jokowi telah menunaikan komitmennya menjalankan agenda reforma agraria yang salah satunya program Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reformasi Agraria (Tora).
Sebagai informasi sampai Juli 2019 realisasi program perhutanan sosial dimana petani kecil atau petani tidak bertanah memperoleh akses pengelolaan tanah kehutanan selama 35 tahun sudah mencapai 3.5 juta hektar yang diberikan kepada 709.199 Kepala Keluarga (KK) dan sudah 5.800 SK izin perhutanan sosial diterbitkan.
"Inikan pencapaian luar biasa dan belum pernah terjadi di periode sebelumnya," kata Ch Ambong kepada media di Jakarta, Senin (30/9/2019).
Karena itu Almisbat terus mendorong pemerintahan Jokowi periode kedua untuk melanjutkan program populis tersebut agar ke depan tidak ada lagi petani Indonesia yang hanya menjadi penonton di tengah jutaan hektar tanah yang ditelantarkan.
Justru dengan program reforma agraria dan perhutanan sosial ini Jokowi menjadi tidak populer di kalangan korporasi perkebunan karena presiden ingin juga petani bisa hidup makmur.
Baca: Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko Resmi Angkat Koper dari Senayan
"Jadi seharusnya mahasiswa mendukung dan memperkuat program reforma agraria dan perhutanan sosial ini jika memang punya keberpihakan dengan rakyat khususnya petani,” tambahnya.
Sementara Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menekankan perlu perencanaan yang matang oleh Kementeriean Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap rencana reforma agraria ke depan.
Baca: Jokowi Tak Menjawab Pertanyaan Wartawan tentang Penangkapan Musisi Ananda Badudu
Brdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia akan mengalami peningkatan populasi di tahun 2025.
"Saya melihat tren ke depan akan terjadi kenaikan jumlah penduduk hingga 9 milliar, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia pun akan terkena dampaknya. Pertumbuhan pendudukan ini akan berdampak terhadap kebutuhan lahan," ungkap Firman.
Menurut Firman, DPR periode mendatang harus mampu membuat regulasi terkait reforma agraria yang bisa menjawab tren pentumbuhan penduduk beberapa puluh tahun ke depan untuk ketersediaan lahan serta pemanfaatanya.